Evi Yandri Serahkan 10 Bentor untuk Penguatan Bank Sampah di Padang

Padang— Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, kembali mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Senin (10/11/2025), ia menyerahkan 10 unit becak motor (bentor) kepada kelompok Bank Sampah dan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di Kota Padang. Penyerahan berlangsung di halaman Kantor Camat Kuranji, setelah pembukaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tahun 2025.

Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok yang dinilai sudah aktif dan konsisten dalam pengelolaan sampah. Hal ini menjadi upaya memperkuat rantai pengumpulan sampah dari sumbernya, sekaligus meningkatkan efektivitas Bank Sampah di tingkat kelurahan.

Pada kegiatan sosialisasi itu juga dibahas materi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah, yang menjadi dasar hukum penguatan peran masyarakat dalam pengendalian lingkungan.

“Kita utamakan kelompok yang sudah memiliki Bank Sampah dan sudah berjalan dalam pengelolaan sampah,” ujar Sekretaris DLH Sumbar, Andi Irawan.

Ia menyebut, bantuan bentor diberikan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2024, sebanyak 17 unit telah disalurkan kepada kelompok yang terverifikasi. Sementara untuk tahun 2025, kembali diserahkan 10 unit untuk memperluas jangkauan layanan pengelolaan sampah.

“Tahun ini 10 bentor karena keterbatasan anggaran, dan tahun lalu 17 yang sudah terverifikasi,” lanjut Andi.

Dengan dukungan ini, DPRD Sumbar berharap pengelolaan sampah berbasis masyarakat semakin efektif, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama.(putra)

Khidmad, Pemkab Sijunjung Gelar Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menggelar Upacara Bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2025 bertempat di Lapangan Prof. M. Yamin, SH, Muaro Sijunjung, Senin 10 November.

Upacara yang berlangsung tertip dan hikmad ini bertindak selaku Inspektur Upacara adalah, Dandim 0310/SS, Letkol Czi Joko Stradona S.T dan Komandan Upacara, Lettu Czi, Akmal.

Upacara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, Dr. Zefnihan, AP, M. Si, Unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua TP PKK, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa beserta ketua organisasi wanita lainnya, perwira TNI/Polri dan undangan lainnya.

Sedangkan pengibar bendera adalah, Sertu Ardikal Yusri, Koptu Dalpas Joneper, dan Kopda Andre Utama Putra dari Kodim 0310/SS. Pembaca teks pembukaan UUD 1945, Aril Satiawan mahasiswa dari UNP, serta pembawa acara, Yelvi Rozalina S. Kep staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam amanatnya, Dandim Joko Stradona membacakan sambutan tertulis dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang menekankan pentingnya meneladani semangat kepahlawanan.
Pahlawan bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan bangsa.

"Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan," ujar Dandim saat membacakan sambutan Mensos.

Lebih lanjut, ia menjabarkan tiga hal utama yang dapat diteladani dari para pahlawan.

Pertama, pahlawan itu sabar menempuh ilmu, menyusun strategi, menunggu momentum, dan membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan.

Kedua, pahlawan itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Para pahlawan tidak berebut jabatan atau menuntut balasan setelah kemerdekaan diraih, melainkan kembali ke rakyat, mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian.

Ketiga, para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang dan menjadikan perjuangan tersebut sebagai bagian dari ibadah, di mana menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan.

"Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan," tegasnya.

Usai pelaksanaan upacara bendera, Dandim 0310/SS Joko Stradona bersama Sekdakab, unsur Forkopimda dan Ketua PKK dan Organisasi Wanita lainnya melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Puspa Bangsa, Nagari Pematang Panjang.

Rombongan melakukan penaburan bunga dan memanjatkan doa, sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa.
(Andri)

Anjungan Sumbar di TMII Harus Jadi Etalase Ranah Minang, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tekankan Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan

Jakarta- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi pusat promosi budaya yang mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Menurut Muhidi, anjungan tersebut harus tampil sebagai etalase kebanggaan Ranah Minang yang menampilkan kekayaan budaya, adat, dan tradisi Minangkabau kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Peningkatan sarana, prasarana, dan promosi daerah harus diprioritaskan agar budaya Minangkabau semakin dikenal luas secara nasional dan internasional,” ujar Muhidi saat meninjau langsung Anjungan Sumatera Barat di TMII, Jakarta, Sabtu (8/11/25).

Dalam kunjungannya, Muhidi juga menegaskan pentingnya peran aktif pengelola anjungan dalam memberikan pelayanan profesional. Ia menjelaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan minat kunjungan.

Selain itu, ia mengimbau Badan Penghubung Sumatera Barat untuk memastikan seluruh karyawan Anjungan Sumbar berperan sebagai duta budaya yang siap melayani dengan ramah, informatif, dan cepat.

“Setiap petugas harus bisa menjadi duta budaya Minangkabau yang memberikan kesan positif bagi wisatawan. Sikap ramah dan informasi yang lengkap adalah bentuk promosi terbaik,” tegasnya.

Muhidi juga meminta Badan Penghubung Sumbar terus meningkatkan fasilitas di Anjungan Sumatera Barat agar kenyamanan wisatawan semakin optimal.

Kepala Seksi Promosi Daerah, Sari Anggraini, menuturkan bahwa masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan, seperti pengadaan mobil dan motor listrik serta pembangunan toilet tambahan untuk pengunjung.

Ia menyampaikan bahwa Anjungan Sumatera Barat termasuk lima anjungan teramai di TMII, dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara.(*)

Kunjungan Banmus DPRD Sumbar ke Jawa Barat, Fokus pada Efisiensi dan Peningkatan Akuntabilitas Dewan

Bandung-  Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh sejumlah pembelajaran strategis terkait paradigma baru dalam penyusunan dan pembahasan anggaran, peningkatan akuntabilitas, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan DPRD saat studi banding ke DPRD Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini. 

Hasil pertemuan tersebut akan menjadi referensi bagi DPRD Sumatera Barat dalam memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Kunjungan kerja Banmus DPRD Sumbar tersebut diterima langsung oleh jajaran Sekretariat DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung (8/11/2025).

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, yang turut mendampingi rombongan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas lembaga agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan fiskal nasional.

 “Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat cara kerja DPRD agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Banyak hal positif dari DPRD Jawa Barat yang bisa kita pelajari, terutama dalam hal efisiensi kegiatan dan peningkatan akuntabilitas publik,” ujar Muhidi.

Dalam kesempatan itu,  sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana memaparkan bahwa seluruh daerah, termasuk Jawa Barat, tengah menghadapi tantangan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah dalam merancang program prioritas, sehingga diperlukan inovasi dan efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DPRD Jawa Barat menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD, mereka berpedoman pada empat prinsip utama, yaitu

Tolak ukur kinerja yang berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat dan penguatan kepercayaan publik terhadap DPRD.

Perubahan budaya kerja, di mana pembahasan anggaran tidak hanya menitikberatkan pada angka, tetapi diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan DPRD secara menyeluruh.

Perubahan pandangan masyarakat, yang kini lebih pragmatis dibandingkan ketokohan, sehingga menuntut DPRD lebih aktif dan hadir dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Konsistensi terhadap Rencana Kerja (Renja) DPRD, dengan indikator kinerja yang terukur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Selain itu, DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya pelaksanaan fungsi representasi politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana kegiatan DPRD dibiayai dalam bentuk kegiatan langsung agar anggota dewan lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan di lapangan.

Untuk memperkuat peran serta akuntabilitas, DPRD Jawa Barat juga melaksanakan sejumlah program inovatif seperti Citra Bakti, yakni pemberian bantuan sosial senilai Rp150 juta per anggota DPRD untuk penanganan bencana secara insidental, serta Sosialisasi Perda (Sosper) yang menjadi tanggung jawab Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Dalam proses pembahasan anggaran, DPRD Jawa Barat berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu kebenaran administrasi, kebenaran aturan, dan kebenaran materi, guna menghindari potensi temuan serta menjaga transparansi pertanggungjawaban.

Dari sisi kelembagaan, DPRD Jawa Barat menyusun Analisis Standar Biaya (ASB) dan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD sebagai bentuk penguatan akuntabilitas publik. Setiap anggota DPRD juga difasilitasi dua tenaga administrasi melalui sistem outsourcing dan menggunakan dokumen Arah Kebijakan Umum Anggaran (AKUA) yang disusun bersama antara pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan.

Menariknya, pembahasan anggaran dilakukan secara detail hingga digit ketiga, sehingga setiap anggota DPRD memahami alokasi dan substansi kegiatan. Mulai tahun 2026, pola reses akan diubah dengan sistem langsung turun ke daerah pemilihan tanpa mengumpulkan massa besar, serta mengganti kegiatan studi banding dengan bentuk pengawasan substantif yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Banmus DPRD Sumbar menilai pendekatan yang diterapkan DPRD Jawa Barat dapat menjadi acuan dalam membangun sistem kerja DPRD yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan studi banding ini diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah, tetapi juga menjadi momentum bagi DPRD Sumatera Barat untuk beradaptasi dengan tantangan fiskal dan politik yang semakin kompleks.(*)

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Padang - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini. 

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). 

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan. 

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.  

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar. 

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi. 

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik. 

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya. 

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran. 

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang. 

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota. 

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan. (***)

DPRD Kabupaten Sijunjung Setujui Raperda Tentang APBD TA 2026 Menjadi Perda.

 

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sijunjung dengan agenda “Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD TA 2026” yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sijunjung, di Kandang Baru, pada Jum'at 7 November 2025.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rengga Wana Putra, SM dan dihadiri Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S. STP, M. Si, Wakil Ketua DPRD, Syahril Syamra dan Kepridaus beserta anggota DPRD lainnya, Kajari Sijunjung, Muhammad Ali, SH. M. Kn, Kapolres Sijunjung diwakili Kasat Lantas, Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata S.T.r.k, Sekdakab, DR. Zefnihan, AP, M. Si beserta Asisten, Kepala OPD dan Kabag dilingkup Pemkab Sijunjung.

Proses pengambilan keputusan diawali dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan tahap I oleh juru bicara DPRD yang disampaikan oleh Bejo Utomo, SE, M. Si

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026 dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sijunjung. Seluruh fraksi, melalui juru bicaranya masing-masing menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD TA 2026 untuk disahkan menjadi Perda, meskipun beberapa fraksi memberikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan anggaran ke depan.

Delapan fraksi tersebut diantaranya, dari Fraksi Partai Golongan Karya disampaikan, Yusni Darti, SH, MM, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Gusri Hamizon, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia (PPI) yang merupakan gabungan dari parti Perindo, Hanura, dan PDI, disampaikan Elky Armen Dinata Putra  dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disampaikan oleh, Sumiki Kamel, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan Nofrialdi Zulka, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan, Aprizal, PB, Fraksi Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari partai Nasdem dan Demokrat disampaikan Hadiatulloh Montela, dan dari Fraksi Partai Gerindra disampaikan, Indrawadi.

Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya terutama kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD serta kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung, maupun tidak langsung atas disepakatinya rumusan Rancangan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2026.

"Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menghadapi kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja".

"Kami memahami, keputusan untuk mengorbankan pokok-pokok pikiran tahun 2026 bukanlah keputusan yang mudah. Namun langkah ini mencerminkan sikap kenegarawanan dan kedewasaan politik serta keikhlasan dalam menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun kolaborasi, tahun penguatan partisipasi, dan tahun kebangkitan semangat bersama untuk membangun daerah kita tercinta,"ujar Benny

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir

Dengan kerja sama yang tulus antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat lanjut Bupati Benny, insya Allah akan mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka dan target, tetapi juga pada kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh warga.

"Setelah mendengar seluruh pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pada intinya seluruh Fraksi menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, atas segala saran, usul maupun harapan yang telah disampaikan, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil langkah-langkah percepatan serta kebijakan lebih lanjut guna efektifnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 ini", tutup Bupati dua periode tersebut. (Andri) 

Jerat Merkuri dan Kerusakan Abadi PETI di Ranah Minang

Kabar yang berhembus kencang di Ranah Minang bukanlah sekadar angin lalu, melainkan ancaman nyata yang menyeruak dari dalam bumi. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Di balik kilau semu logam mulia, tersembunyi tragedi lingkungan, ekonomi, dan sosial yang menggerogoti Sumatera Barat secara perlahan namun pasti. Jika dibiarkan, aktivitas ilegal ini akan meninggalkan luka abadi di tanah leluhur.

Isu utama yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan bahan kimia beracun, terutama merkuri dan sianida. Para penambang ilegal memanfaatkan merkuri untuk memisahkan emas dari bijih, sebuah proses yang murah, cepat, namun mematikan. Sungai-sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini menjelma menjadi urat nadi racun.

Merkuri, polutan paling berbahaya, tidak hanya mencemari ekosistem akuatik hingga memusnahkan biota, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang mengonsumsi air dan ikan. Paparan kronis zat ini memicu kerusakan saraf, cacat lahir, dan masalah kesehatan serius lainnya, mengubah ladang emas menjadi ladang penyakit. 

Dampak PETI tak hanya soal racun, tetapi juga kehancuran struktural. Pembukaan lahan untuk tambang telah menyebabkan deforestasi masif, hilangnya keanekaragaman hayati yang tak ternilai, dan degradasi tanah yang memicu risiko bencana seperti erosi dan tanah longsor. Bentang alam yang indah berganti rupa menjadi lubang-lubang menganga yang dibiarkan tanpa upaya reklamasi.

Dari sisi ekonomi, Pemerintah Provinsi dan negara menderita kerugian besar. Aktivitas gelap ini menghindari pembayaran pajak, royalti, dan bea ekspor, merampok hak rakyat atas sumber daya alamnya sendiri. Lebih ironis, keuntungan jangka panjang tidak dinikmati masyarakat lokal, melainkan dikuasai oleh pengusaha bermodal dari luar, sering kali dengan membawa pekerja dari daerah lain.

Menghadapi persoalan yang multidimensi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak bisa hanya mengandalkan penertiban represif. Diperlukan sebuah strategi terintegrasi, komprehensif, dan humanis yang menyentuh akar permasalahan.

1. Tangan Besi dan Mata Elang (Penegakan Hukum):

Pemerintah harus berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, dan kementerian terkait (ESDM, KLHK) untuk melakukan operasi gabungan yang rutin. Penegakan hukum wajib diarahkan tidak hanya kepada pekerja di lapangan, tetapi juga kepada pemodal dan cukong di belakang layar dengan sanksi pidana dan denda yang tegas sesuai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Pemanfaatan teknologi seperti drone dan remote sensing mutlak diperlukan untuk memonitor dan mendeteksi aktivitas ilegal dari jarak jauh.

2. Jalan Keluar Ekonomi (Alih Profesi dan Fasilitasi Legal):

Akar masalah PETI seringkali adalah kesulitan ekonomi dan minimnya lapangan kerja. Solusinya adalah program alih profesi yang didukung pelatihan dan bantuan modal ke sektor yang berkelanjutan, seperti pertanian modern, perikanan, atau pengembangan potensi pariwisata daerah. Di sisi lain, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bagi penambang kecil dapat menarik mereka keluar dari zona ilegal, sembari memastikan mereka menggunakan teknik penambangan yang aman dan ramah lingkungan.

3. Pendekatan Humanis dan Reklamasi Ekologis:

Pemerintah perlu mendekati masyarakat secara humanis, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat. Sosialisasi intensif tentang bahaya merkuri harus terus digencarkan. Terakhir, lahan-lahan yang telah rusak parah wajib menjalani reklamasi ekologis dengan menanam kembali vegetasi asli dan memulihkan habitat yang hilang.

PETI adalah musuh bersama. Upaya penertiban harus dilihat sebagai investasi jangka panjang demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang di Ranah Minang. Menghentikan racun merkuri dan kerusakan abadi adalah pertaruhan yang tidak boleh dimenangkan oleh segelintir kepentingan sesaat. 

Padang, 1 November 2025

Oleh: Andarizal,  Ketua Umum KJI "Kolaborasi Jurnalis Indonesia"

Melalui ASN BAIK, Setdakab Sijunjung Salurkan Bantuan Bagi Keluarga Yang Membutuhkan di Kec. Lubuak Tarok.

Kabag Prokopim, Admiriska saat menyalurkan bantuan bagi keluarga jaray di Kecamatan Lubuk Tarok didampingi Kasi Ekbang, Tri Aprizal. 

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Melalui Program ASN BAIK, Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan program SETDA BERKAH (Sedekah Jum’at Dunia Akhirat Berikan Kami Ampunan-Mu Ya Allah) kembali menyalurkan bantuan berupa sembako kepada keluarga yang membutuhkan.

Bantuan tersebut disalurkan kepada keluarga Jaray, warga Nagari Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok yang diserahkan Sekretatis Daerah (Sekda), Dr. Zefnihan, AP, M. Si melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, (Prokopim), Admiriska, S. A. P dengan didampingi Kasi Ekbang Kecamatan Lubuk Tarok, Tri Aprizal, S. Pd, Kamis 30 Oktober 2025.

Program ini merupakan wujud kepedulian bersama yang digagas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui sedekah yang dikumpulkan dari ASN maupun Non ASN setiap hari Jum’at pada saat apel pagi di Lingkup Sekretariat Daerah.

"Alhamdulillah pada hari ini (Kamis-red) kami didampingi Kasi Ekbang telah manyalurkan bantuan bagi keluarga kita yang membutuhkan di Kecamatan Lubuk Tarok, semoga bantuan ini bisa membantu dan meringankan beban saudara kita yang membutuhkan, " Ujar Admiriska. (Jendri)

Bersama Komunitas Parak Karambia, Departemen Pariwisata FPP UNP Adakan Kegiatan PkM di Geopark Silokek.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) -  Diantara riuh gemercik Sungai Batang Kuantan dan tegaknya tebing Ngalau Basurek, sekelompok dosen Departemen Pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Parak Karambia larut dalam harmoni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar kegiatan akademik, bukan pula sekadar pelesiran, melainkan sebuah perjalanan untuk living with nature, hidup berdampingan dengan alam, dan belajar dari kearifan bumi Silokek.

Selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (25–26 Oktober 2025), kawasan Geopark Silokek menjadi ruang belajar terbuka dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertemakan "Digitalisasi Cerita Geopark Ranah Minang Silokek: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konten Kreatif Media Sosial"

Bagi Hermasyah, dosen Departemen Pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (UNP) sekaligus ketua tim pengabdian masyarakat, kunjungan ini terasa istimewa. Ia mengaku baru pertama kali menjejakkan kaki di Silokek, sebuah kawasan yang tengah naik daun sebagai destinasi geowisata unggulan di Sumatera Barat.

“Sejujurnya ini kali pertama saya ke sini. Dari kegiatan ini saya mendapat banyak pelajaran tentang ekowisata dan kemandirian pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Kali ini kami ingin hadir tanpa intervensi lembaga besar, tapi tumbuh bersama komunitas lokal,” tutur Hermasyah, yang terlihat antusias memandu sesi diskusi di bawah rindang pepohonan tepi sungai.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana dosen tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk berbagi ilmu, mendengar aspirasi, dan bersama-sama mencari solusi. 

"Kegiatan ini merupakan Program pengabdian kepada masyarakat yang di danai direktorat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, direktorat jenderal riset dan pengembangan, kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi tahun 2025" Tutur yang konsen mengajar dalam dunia Pariwisata UNP

Program ini menggandeng komunitas Parak Karambia, penggerak wisata muda di Silokek yang selama ini konsisten mengusung konsep eduvoluntourism, perpaduan antara edukasi, relawan, dan petualangan alam.

Menurut Galang, pendiri Parak Karambia, kolaborasi dengan UNP menjadi momentum penting untuk melangkah lebih jauh.

“Biasanya kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau komunitas pencinta alam. Tapi kali ini bersama kampus, kami ingin menata arah yang lebih strategis, membangun sistem digital, website, dan konten visual yang bisa memperkenalkan Silokek secara global,” ujar Galang dengan semangat.

Parak Karambia juga tengah merintis platform digital, bak gayung bersambut langsung dibantu pembuatannya oleh Dosen Pariwisata, yang memungkinkan wisatawan melakukan pemesanan langsung tanpa perantara agen perjalanan. Sebuah langkah kecil yang diyakini akan membawa dampak besar bagi kemandirian ekonomi lokal.

"Alhamdulillah, bak gayuang basambuik para dosen UNP itu, telah membantu kita dalam pembuatan platform digital seperti website untuk memudahkan dalam mengakses Parak Karambia" Tuturnya

Selama dua hari, para peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan pemuda lokal berkolaborasi membuat konten visual Geopark Silokek, mulai dari video perjalanan hingga dokumentasi atraksi ekstrem seperti climbing di Tebing Ngalau Basurek, canyoning di Air Terjun Bukit Kajai, hingga rafting di aliran Batang Kuantan.

Bagi Baiki Hakim, mahasiswa Agrobisnis UNP Sijunjung yang ikut terlibat, pengalaman ini terasa jauh dari sekadar kegiatan akademik. Ini lebih dalam dan menyatu dengan alam. 

“Selama dua hari kami benar-benar hidup berdampingan dengan alam, tanpa gadget, tanpa hiruk pikuk kota. Rasanya luar biasa bisa belajar langsung tentang pariwisata berkelanjutan dari lapangan,” katanya sambil tersenyum.

Dari tepi tebing Silokek hingga tenda-tenda di bawah langit malam, kolaborasi ini menegaskan satu hal: pariwisata yang berkelanjutan lahir dari kesadaran dan kerja bersama. UNP dan Parak Karambia baru memulai langkah pertama, namun semangat atau taqline dari Parak Karambia “#KaSilokekLah” kini makin menggema sebagai simbol gotong royong, kreativitas, dan cinta terhadap alam Sumatera Barat. (Fadlur) 

Pemkab Sijunjung Gelar Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025.

 

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang dilaksanakan di Lapangan Prof. M Yamin, SH Muaro Sijunjung pada Selasa 28 Oktober 2025.

Bertindak selaku inspektur pada upacara tersebut adalah Kapolres Sijunjung, AKBP Willian Harbensyah,.S.I.K.,M.H serta komandan upacara adalah Ipda. Faisal Jamil dari Polres Sijunjung.

Upacara yang berlangsung tertib dan hikmad ini dihadiri Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S. STP, M. Si, Sutan Gumilang, Wakil Bupati, H. Iraddatillah, S. Pt, Anggota DPRD, Nofrialdi Zulka, Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, Ketua TP PKK, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, Ketua GOW, Ny. Dona Iraddatillah beserta Ketua Organisasi Wanita lainnya, Asisten, Kepala OPD, Instansi Vertikal, Camat se Kabupaten Sijunjung dan undangan lainnya.

Pelaksana dalam upacara tersebut diantaranya, Penggerek Bendera, Anggun Septiana, A. Md. Tra, Fani Rezki, A. Md. Tra, dan Alvani Mulyeni dari Dinas Perhubungan. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 oleh Dio Marhendra dari KNPI Sijunjung, Teks Sumpah Pemuda dibacakan M. Aldo Yendicoal (Ketua KNPI Kabupaten Sijunjung), dan pembawa acara Adry, S. Kom dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Sijunjung.

Upacara ini juga diikuti oleh personil Kodim 0310/SS, Polres Sijunjung, PolPP dan Damkar, BPBD, Kemenag, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Korpri, Gesang, Korsik SMPN 7 Sijunjung, Pramuka dari SMAN 1 Sijunjung, Siswa SMAN 2 Sijunjung, Mahasiswa, Ormas, KNPI, dan Organisasi Kepemudaan lainnya.

Kapolres Sijunjung, AKBP Willian Harbensyah S.I.K.,M.H dikesempatan itu membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir.

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa, "kata Wilian dalam kutipan teks sambutan Menpora. 

Ia mengatakan, tugas pemuda sekarang berbeda, tidak lagi mengangkat bambu runcing tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah.

Willian mengungkapkan, anak muda hari ini hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat. Tetapi anak muda tidak boleh takut karena harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh dan berani. 

Sebagai bentuk kekuatan bangsa Indonesia, pemuda yang patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang.

"Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh bapak Presiden, jangan takut bermimpi, jangan takut gagal, kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” ujarnya.
(Andri)

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Gagas Sumbar Expo 2025 untuk Perkuat Ekspor dan Dukung Produk Lokal Tembus Pasar Global

Sumbarkini.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya memperkuat sektor ekspor daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan penguatan produk unggulan lokal.

Upaya tersebut diwujudkan melalui gagasan penyelenggaraan Sumbar Expo 2025 Komoditi Ekspor: Gerak Cepat Ekspor Sumbar, sebagai langkah strategis membuka peluang lebih luas bagi produk Sumbar menembus pasar global.

Hal itu disampaikan Muhidi dalam sambutannya saat membuka Sumbar Expo 2025, Senin (27/10/2025) di Hotel Truntum Padang. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam memperluas akses produk lokal ke pasar internasional.

“Sumbar Expo Komoditi Ekspor adalah wujud komitmen kita untuk membuka ruang yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Sumatera Barat agar mampu berkompetisi di pasar global,” ujar Muhidi.

Muhidi menyebut, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri kreatif, serta produk olahan seperti rendang, kopi, dan hasil laut. Namun, potensi ini harus diikuti dengan konektivitas kuat menuju pasar ekspor. Karena itu, Sumbar Expo menjadi jembatan antara kualitas lokal dan permintaan global.

Ia menegaskan, peningkatan ekspor menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.

“Ekspor memberikan dampak berlapis. Pendapatan daerah meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan pelaku usaha serta UMKM semakin membaik. Ini tujuan besar yang ingin kita capai bersama,” jelas Muhidi.

DPRD Sumbar, lanjutnya, memiliki komitmen kuat dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor ekspor. Beberapa program prioritas tengah dikawal, seperti Desa Devisa Gambir, UMKM Naik Kelas, serta transformasi industri dan penguatan infrastruktur logistik.

“Regulasi yang memudahkan investasi, penyederhanaan perizinan, dan pemberdayaan UMKM adalah agenda penting yang terus kami dorong. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan komunitas UMKM harus semakin erat agar ekosistem ekspor kita kokoh,” tegasnya.

Muhidi berharap kegiatan Sumbar Expo 2025 dapat membangun jejaring kerja sama ekspor yang nyata dan berkelanjutan. Ia mengajak pelaku usaha memanfaatkan forum ini untuk menggali informasi pasar, memperkuat branding, serta menyerap teknologi baru agar produk Sumbar mampu bersaing di tingkat internasional.

Muhidi juga menilai, penguatan ekspor memiliki kaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menumbuhkan ekspor dan mendorong UMKM naik kelas, Sumbar dapat mengantisipasi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Salah satu cara menghadapi kendala fiskal daerah adalah memperkuat basis ekonomi lokal. Ketika UMKM naik kelas dan ekspor meningkat, otomatis PAD kita akan tumbuh. Ini bagian dari transformasi ekonomi daerah yang harus kita kawal bersama,” ujar Muhidi.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan agar momentum Sumbar Expo 2025 dijadikan sebagai gerakan kolektif menuju Sumatera Barat yang produktif dan berdaya saing global.

“Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga semangat ini agar ekonomi Sumatera Barat terus bergerak maju,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik pelaksanaan Sumbar Expo 2025 sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas ekspor. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Sumbar siap menjadi pemain utama dalam perdagangan global.

“Pemerintah provinsi sangat mendukung inisiatif DPRD ini. Kegiatan seperti Sumbar Expo adalah bukti nyata bahwa Sumatera Barat memiliki semangat besar untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahyeldi.(*)

Anggota DPRD Sumbar Ridwan Dt. Tumbijo: Perda Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan Wujud Kehadiran Pemerintah di Tengah Masyarakat

Sumbarkini.com- Salah satu bentuk nyata kehadiran Pemerintah Daerah di tengah masyarakat adalah melalui lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. Perda ini bertujuan mengatur tata kelola komoditas unggulan perkebunan secara terstruktur dan berkelanjutan, meningkatkan daya saing komoditas daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ridwan Dt. Tumbijo, saat melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 di Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada Minggu (26/10/2025).

Menurut Ridwan, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan petani, khususnya para pelaku usaha di sektor perkebunan seperti sawit, kakao, gambir, dan karet.

“Melalui Perda ini, pemerintah provinsi dapat memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada para petani agar mampu meningkatkan hasil serta nilai tambah dari komoditas unggulan yang mereka kelola,” ujar Ridwan Dt. Tumbijo.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Perwakilan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Dwi Purwanto, yang juga memberikan penjelasan mengenai substansi dan manfaat Perda tersebut.

“Kami berharap, dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2023 ini, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan komoditas unggulan secara baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” ungkap Dwi Purwanto.

Ia menambahkan, Perda ini berfokus pada penguatan dan perlindungan komoditas unggulan perkebunan agar produk lokal Sumatera Barat memiliki daya saing tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional.

Acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Walinagari Manggopoh, para ninik mamak, kelompok tani, serta masyarakat.(*)

Pindah Tugas, Pemkab Sijunjung Gelar Malam Perpisahan Kajari Sijunjung, Rina Idawani.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung menggelar malam perpisahan Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Rina Idawani, SH.,C.N.,M.M bertempat di Rumah Dinas Bupati Sijunjung pada Senin 27 Oktober 2025.

Acara yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kekeluargaan ini dihadiri langsung Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S. STP, M. Si Sutan Gumilang, Wakil Bupati, H. Iraddatillah, S. Pt, Wakil Ketua DPRD, Syahril Syamra, Unsur Forkopimda, Ketua PA, Ketua PN, Ketua TP PKK, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, Ketua GOW, Ny. Dona Iraddatillah beserta Ketua Organisasi Wanita lainnya, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan undangan lainnya,

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ibu Kajari, Rina Idawani karena selama bertugas di Kabupaten Sijunjug telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan di Kabupaten Sijunjung.

"Selama Ibu Rina berdinas di Kabupaten Sijunjung, kami rasakan sekali unsur forkopimda yang nyaman dan kompak. Karena dengan kehadiran ibu telah membawa semangat bagi forkopimda di Kabupaten Sijunjung untuk bersama sama membangun daerah, " Ucap Benny.

Diakhir sambutannya, Bupati Benny juga menyampaikan selamat bertugas ditempat yang baru kepada Ibu Kajari Rina Idawani dan mendoakan selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru bagi Ibu Rina Idawani dan semoga lebih baik lagi kedepannya, dan kami juga memohon maaf jika selama bertugas disini banyak hal yang tidak pada tempatnya, "tutup Bupati Benny.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Rina Idawani, SH.,C.N.,M.M dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab, DPRD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang telah membantu dan memberikan suport sehingga selama Ia berdinas di Kabupaten Sijunjung bisa terlaksana dengan baik.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih, karena selama 1 tahun 4 bulan kami berdinas di Kabupaten Sijunjung, yaitu pada bulan Juni 2024 sampai dengan Oktober 2025 dan insyaallah pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti akan dilantik di Kejaksaan Negeri Pemalang Jawa Tengah. Selama itu kami sangat senang sekali dan banyak suport dari semuanya, "ujar Rina.

Ia juga mengucapkan permohonan maaf jika selama bertugas di Kabupaten Sijunjung belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

" Selama kami berdinas di Sijunjung, mungkin belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan permohonan maaf jika ada salah selama bertugas. Semoga pengganti kami nanti bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, "lanjut Rina.

(Andri) 

Anggota DPRD Sumbar, Zuldarfi Darma Sosialisasikan Bahaya Narkoba di Nagari Tigo Jangko, 200 Warga Antusias Hadir

Tanah Datar(Sumbarkini.com)- Sebanyak 200 warga Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAFZA) yang digelar di Lapangan Sepak Bola Nagari Tigo Jangko, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Zuldarfi Darma sebagai narasumber utama. Turut hadir Camat Lintau Buo Ikrar Pahlefi, Anggota DPRD Tanah Datar Asrul Zurhan, Anggota KPID Sumatera Barat Endra Mardi, serta Wali Nagari Tigo Jangko Mustama Kamal.

Dalam sambutannya, Wali Nagari Mustama Kamal menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian anggota DPRD terhadap masyarakat Tigo Jangko.

“Ini sudah dua kali anggota DPRD Provinsi datang menggelar sosialisasi di nagari kami. Artinya, Nagari Tigo Jangko mendapat perhatian dari wakil rakyat di provinsi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa tingkat penyalahgunaan NAFZA di Nagari Tigo Jangko masih tergolong tinggi.

“Nagari kita termasuk lima besar kasus penyalahgunaan NAFZA dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar,” tambahnya.

Camat Lintau Buo, Ikrar Pahlefi, dalam sambutannya menekankan bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penyebaran NAFZA sangat cepat dan sulit dikendalikan. Dampaknya besar bagi masa depan generasi muda. Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua,” jelasnya.

Menurutnya, edukasi dan pengawasan sosial menjadi kunci utama dalam menekan penyalahgunaan narkoba di tingkat nagari.

Berdasarkan paparan dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, kasus penyalahgunaan narkoba dan NAFZA di Sumbar terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar peredaran barang haram tersebut masuk melalui jalur laut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Hingga kini, fasilitas rehabilitasi pecandu narkoba di Sumbar masih sangat terbatas, hanya satu milik pemerintah di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan tiga milik swasta. Pemerintah provinsi pun baru mampu membiayai 10 pasien rehabilitasi setiap bulan.

Sebagai narasumber utama, Anggota DPRD Sumbar Zuldarfi Darma menegaskan pentingnya edukasi dan kesadaran dini terhadap bahaya narkoba.

“Narkoba bisa merusak fisik, mental, dan menghancurkan masa depan seseorang. Karena itu, kita harus sadar dan bersatu melawan narkoba,” tegasnya.

Zuldarfi juga mengimbau agar masyarakat berani menolak dan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

“Kita semua punya peran penting dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam bahaya NAFZA,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat nagari melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahaya narkoba serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari NAFZA.(putra)

Sosialisasi Perda, Anggota DPRD Sumbar Ridwan Dt. Tumbijo Dorong Penguatan Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan di Agam

Agam(Sumbarkini.com)– Ratusan warga memadati Balai Nagari Kampuang Tangah, Kabupaten Agam, untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan, yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ridwan Dt. Tumbijo, Sabtu (25/10/25).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Nagari Kampuang Tangah, Ketua Bamus, serta ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi terkait penerapan Perda tersebut di lapangan. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman.

Dalam sambutannya, Ridwan Dt. Tumbijo menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dari hulu hingga hilir agar potensi besar sektor perkebunan di daerah tidak hanya menghasilkan keuntungan sesaat.

“Tanpa tata kelola yang terarah, potensi besar perkebunan hanya akan memberi manfaat jangka pendek tanpa nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Ridwan.

Menurutnya, Perda Nomor 3 Tahun 2023 ini lahir untuk menjawab berbagai persoalan mendasar di sektor perkebunan, mulai dari rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan petani, hingga terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan pasar.

“Selama ini banyak petani hanya berfokus pada produksi, padahal aspek pengolahan dan pemasaran jauh lebih menentukan nilai ekonomi. Perda ini hadir agar tata kelola perkebunan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ridwan mencontohkan, sejumlah komoditas unggulan seperti gambir, kopi, dan kelapa memiliki potensi besar di Kabupaten Agam. Namun, nilai jual masih rendah karena belum adanya sistem tata kelola yang terintegrasi, terutama dalam hal rantai pasok dan hilirisasi produk.

Ia berharap, implementasi Perda ini dapat memperkuat peran pemerintah daerah dan nagari dalam mendorong petani menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan kompetitif.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi. Petani, pemerintah, dan lembaga keuangan harus berada dalam satu sistem tata kelola yang saling mendukung,” tambahnya.

Sementara itu, Afniwirman menyampaikan bahwa Perda ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan hasil, tetapi juga untuk memperkuat daya saing komoditas unggulan Sumbar di tingkat nasional dan global.

“Penguatan tata kelola bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekonomi di tingkat nagari,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Ridwan Dt. Tumbijo mengajak seluruh pihak menjadikan sosialisasi ini sebagai momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Perkebunan adalah urat nadi ekonomi nagari. Kalau tata kelolanya kuat, ekonomi rakyat juga akan tumbuh kuat,” pungkasnya.

Penguatan tata kelola sektor perkebunan menjadi isu strategis yang terus didorong DPRD Provinsi Sumatera Barat, guna memastikan sektor ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani di daerah.(putra)

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif Lewat Sosialisasi Perda di Padang

Padang(Sumbarkini.com)- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Minggu (26/10/2025). Kegiatan ini diikuti ratusan warga bersama Camat Padang Timur Diko Eka Putra dan perwakilan Dinas Pariwisata Sumbar, Nike Pernanda.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ekonomi kreatif sebagai penggerak kesejahteraan dan pembangunan daerah. Menurutnya, kreativitas dan inovasi perlu ditumbuhkan dari pelaku usaha agar produk lokal memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Sosialisasi ini menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menciptakan usaha kreatif baru di Sumatera Barat,” ujar Muhidi.

Ia menambahkan, sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar ide-ide baru dapat berkembang menjadi usaha produktif.

Lebih lanjut, Muhidi memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Di antaranya, mengidentifikasi potensi lokal, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi produk, serta membangun jejaring antarpelaku usaha.

“Ekonomi kreatif bertumpu pada ide, inovasi, dan kreativitas. Semua itu akan kuat jika dilakukan secara bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Yanti, salah seorang warga Kelurahan Jati yang turut hadir, mengaku senang dengan kegiatan sosialisasi ini.

“Alhamdulillah, kami bersyukur mendapat edukasi dari Pak Muhidi. Kegiatan ini membuka wawasan masyarakat dan memotivasi kami untuk berkreasi,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan seperti ini terus digelar agar semangat masyarakat dalam berinovasi semakin tinggi.

“Harapan saya, masyarakat tidak berhenti berkreasi. Dari ide sederhana dan dukungan seperti ini, bisa lahir ekonomi baru yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup,” tutupnya.(putra)

Anggota DPRD Sumbar H. Nurfirman Wansyah Dorong Ketahanan Keluarga Melalui Bimtek di Solok Selatan

Solok Selatan(Sumbarkini.com)- Persoalan dalam keluarga tidak hanya berdampak pada anggotanya, tetapi juga memengaruhi kehidupan bermasyarakat hingga pemerintahan tingkat bawah dan negara secara keseluruhan. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Nurfirman Wansyah, menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi utama bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan H. Nurfirman Wansyah saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat di Wisma Umi Kalsum, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang didanai melalui Anggaran DP3AP2KB Sumbar ini merupakan bagian dari dukungan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) H. Nurfirman Wansyah. Bimtek ketahanan keluarga di Solok Selatan digelar selama dua hari untuk Angkatan IX dan X, dengan menghadirkan 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kabupaten Solok dan Solok Selatan pada setiap sesi.

Dalam sambutannya, H. Nurfirman Wansyah menekankan pentingnya perencanaan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. “Setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda, sehingga masalah yang muncul pun berbeda. Namun, berbagai masalah keluarga dapat diminimalisir jika setiap pasangan memiliki perencanaan keluarga yang baik untuk mewujudkan ketahanan keluarga,” jelasnya.

Ia juga mengajak peserta untuk mengikuti Bimtek dengan serius karena pemateri yang hadir merupakan ahli dan kompeten di bidangnya. Beberapa hal penting yang menjadi fokus pembahasan adalah pengamalan ilmu agama, pembangunan fungsi sosial budaya, cinta kasih, sosialisasi dan pendidikan, serta fungsi reproduksi, ekonomi, dan perlindungan keluarga.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis DP3AP2KB Provinsi Sumbar dr. Herlin Sridiani, M. Kes, Kadis P2KB, PP & PA Solok Selatan dr. Erawati, Wakil Ketua P2TP2A Provinsi Sumbar Dra. Hj. Daslinur, Dr. H. Budiman Dt. Malano Garang (LKAAM Sumbar), Panpel Bimtek Zulkarnaini, ST, MM, serta ratusan masyarakat setempat.

Suasana hangat terlihat saat salah seorang peserta yang baru akan menikah meminta pencerahan terkait kehidupan berumah tangga. Banyak peserta lainnya menyampaikan apresiasi karena materi yang diberikan dinilai sangat bernilai dan dapat menjadi pedoman menjaga keutuhan serta ketahanan keluarga di tengah kondisi sosial yang kompleks saat ini.

Pemateri hari kedua Bimtek meliputi dr. Herlin Sridiani, M. Kes dengan materi Arah dan Kebijakan Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Sumbar, H. Nurfirman Wansyah dengan materi Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Permasalahan Ketahanan Keluarga, Dra. Hj. Daslinur dengan materi Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Dr. H. Budiman Dt. Malano Garang yang membawakan materi Penerapan ABS-SBK dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga.

Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga di Solok Selatan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh.(putra)

Anggota DPRD SumbarJefri Masrul Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Nagari Tigo Jangko: Kuatkan Pondasi Moral dan Sosial Masyarakat

Tanah Datar(Sumbarkini.com) — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi Demokrat, Jefri Masrul, SE, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, di Balai Adat Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Lintau Buo Ikrar Pahlevi, unsur Forkopimca, Wali Nagari Tigo Jangko Mustafa Kamal, tokoh masyarakat Asrul Jusan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumbar, Mulyadi, SH, MM. Lebih dari ratusan warga Nagari Tigo Jangko turut serta dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut.

Dalam sambutannya, Asrul Jusan menegaskan pentingnya keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun moral dan sosial masyarakat.

“Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Jika keluarga kuat, maka nagari dan bangsa akan kokoh,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Nagari Tigo Jangko Mustafa Kamal menyampaikan bahwa isi dari perda tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat Minangkabau.

“Keluarga yang beriman dan berakhlak akan membawa keberkahan. Perda ini sejalan dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” jelasnya.

Dalam paparannya, Jefri Masrul menjelaskan bahwa lahirnya Perda Ketahanan Keluarga dilatarbelakangi oleh meningkatnya berbagai persoalan sosial, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

“Perda ini menegaskan pentingnya keluarga sebagai benteng menghadapi arus globalisasi. Pemerintah ingin memastikan keluarga memiliki daya tahan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan perda tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, nagari, dan masyarakat.

“Ketahanan keluarga tidak bisa dibangun secara instan. Diperlukan pembinaan berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas PPPA Sumbar, Mulyadi, menambahkan bahwa keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya akan melahirkan generasi yang produktif dan berkarakter.

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan dialog interaktif antara masyarakat dan narasumber. Warga menyampaikan berbagai pandangan dan pertanyaan terkait upaya memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi sosial nagari.(putra)

Sosialisasi Perda UMKM di Kecamatan Pauh, Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Dorong Peningkatan Ekonomi

Padang(Sumbarkini.com)– Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa Putra, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta UMKM, di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Minggu (26/10/2025).

Dalam sambutannya, Iqra Chissa menjelaskan bahwa kegiatan Sosper merupakan agenda resmi DPRD Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota dewan untuk menyampaikan isi dan tujuan Peraturan Daerah kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami peran dan manfaat regulasi yang telah dibuat DPRD bersama pemerintah daerah.

“Seluruh anggota DPRD Sumbar saat ini sedang melaksanakan Sosper. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat tentang Perda yang telah ditetapkan,” ujar Iqra.

Pada kesempatan tersebut, Iqra memaparkan pentingnya Perda Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Ia menilai, sebagian besar masyarakat Kota Padang merupakan pelaku UMKM yang berperan besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita berharap dengan Sosper ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan modal, pengembangan usaha, serta akses perbankan. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa naik kelas dan meningkatkan perekonomian keluarga,” tutur politisi muda tersebut.

Selain memberikan penjelasan, Iqra juga berdialog langsung dengan para peserta Sosper untuk mendengar aspirasi dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Sebagai bentuk kepedulian, ia turut menyalurkan bantuan modal usaha dan perlengkapan penunjang kepada beberapa peserta yang hadir.

Untuk memperkaya materi kegiatan, Iqra menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Narasumber menjelaskan mekanisme pembentukan koperasi, pengelolaan usaha, serta prosedur pengajuan bantuan dan pinjaman dana bagi pelaku UMKM.

“Kita ingin masyarakat mendapat pemahaman langsung dari pihak terkait, sehingga mereka bisa memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya,” tambah Iqra.

Kegiatan Sosper ini disambut antusias oleh masyarakat Kecamatan Pauh. Banyak peserta mengaku mendapatkan pengetahuan baru tentang pentingnya legalitas usaha dan peluang bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat.(putra)

Yuliadi Chandra : PJKIP Padang Berkomitmen untuk Kejayaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang

Padang(Sumbarkini.com)- Setelah resmi dilantik oleh Pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Provinsi Sumatera Barat pada Senin, 6 Oktober 2025, Pengurus PJKIP Kota Padang mempersiapkan untuk menggelar 3 (tiga) kegiatan Diskusi Publik dan 1 (satu) Dialog Khusus di TVRI Stasiun Sumatera Barat yang tujuan seluruh kegiatan itu adalah untuk kejayaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra, S. Pd di Padang pada Senin, 27/10/2025.

Yuliadi Chandra yang akrab dipanggil Chandra menjelaskan, "3 (tiga) kegiatan Diskusi Publik yang akan digelar oleh PJKIP Kota Padang direncanakan akan bertindak sebagai Pembicara antara lain Wakil Wali Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Kajari Padang, Kapolresta Padang, Wakapolresta Padang dan Komandan Kodim 0312/Padang."

Chandra menambahkan, "Dalam waktu terdekat ini, PJKIP Kota Padang, In sya Allah pada hari Ahad, 9 November 2025 akan melaksanakan Diskusi Publik dengan tema "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Penegakan Hukum di Kota Padang".

"Direncanakan yang akan menjadi Pembicara pada kegiatan itu adalah Wakil Wali Kota Padang H. Maigus Nasir, M. Pd, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Dr. Aliansyah, SH, MH, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, S. IK, MH, Komisioner Komisi Informasi Sumbar Riswandy, S. Pd dan Penasehat PJKIP Sumbar Adrian Tuswandi yang saat ini adalah Anggota Dewan Pengawas Kantor Berita Indonesi (KBI) Antara dan juga Dewan Pakar PWI Pusat. Diskusi Publik tersebut akan dimoderatori oleh Bung Robby Cahyadi yang merupakan salah seorang Pengurus PJKIP Sumbar", jelas Chandra.

Chandra melanjutkan, "Alhamdulillaah, melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas  kegiatan Pelantikan Pengurus PJKIP Kota Padang Periode 2025 - 2028 dan Diskusi Publik PJKIP Padang pada hari Senin, 6 Oktober 2025 yang lalu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Wali Kota Padang Bapak Fadly Amran yang sudah dan akan memfasilitasi konsumsi dan tempat untuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan kami rencanakan."

Chandra menjelaskan, "Beberapa waktu yang lalu, PJKIP Kota Padang juga sudah berkomunikasi dengan TVRI Stasiun Sumatera Barat. Dari komunikasi tersebut PJKIP Kota Padang dan TVRI Stasiun Sumbar sepakat untuk menggelar kegiatan Dialog Khusus dengan tema "Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?" Pembicara pada acara itu antara lain Wali Kota Padang H. Fadly Amran, B.B.A, Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd dan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Musfi Yendra, S. IP, M. Si."

"In sya Allah kegiatan Dialog Khusus itu disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Sumatera Barat pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, pukul 17.00 - 18.00 WIB", kata Chandra. 

"Bagi pembaca yang peduli dan berniat memberikan dukungan finansial untuk kelancaran kegiatan-kegiatan PJKIP Kota Padang, silahkan menyalurkan dukungan finansialnya ke nomor rekening 1008.0210.12837-6 a/n PJKIP KOTA PADANG

BANK NAGARI KANTOR KAS ULAK KARANG, konfirmasi setelah transfer ke nomor WA 083130645744", pungkas Chandra.(TIM)