Lisda Hendrajoni Kecam Kemensos dan BPJS Main-main dengan Nyawa Manusia

Padang - Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni geram. Kegeraman Lisda disebabkan penonaktifan 11 juta penerima manfaat BPJS PBI oleh pemerintah pusat pada awal Februari lalu.

“Ini menyangkut nyawa manusia. Kenapa pemerintah mensimulasikan seperti uji coba atau main-main. Berapa banyak masyarakat kita yang terpaksa terhenti berobat, atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa penonaktifan,” ujar Lisda pada salah satu program televisi.

Lisda menjelaskan PBI bukanlah bantuan biasa, PBI adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai amanah undang-undang.

Ditegaskan Srikandi Partai Nasdem itu, penonaktifan 11 juta yang dinonaktifkan secara tiba-tiba ini bukan hanya sekedar administrasi. Tapi ini mengenai hak dasar warga negara untuk sehat dan juga pelayanan kesehatan, yang tidak tercapai,” jelas Lisda.

Lisda juga menegaskan, perihal validasi data yang dilakukan Kemensos dan BPS hingga saat ini masih belum terdapat keakuratan.

“Kalaulah validasi data yang menjadi alasan untuk penonaktifan kemarin, buktinya sampai saat ini masih juga terdapat ketidak akuratan data. Masih ada penerima yang harusnya mendapatkan manfaat tapi malah tidak menerima, begitu juga sebaliknya. Lalu apa urgensifnya penonaktifan tersebut,” ungkap Lisda.

Srikandi Partai Nasdem ini juga menyebut, berdasarkan fakta di lapangan, data DTKS yang dipakai oleh pemerintah untuk penonaktifan BPJS juga dinilai sangat tidak akurat.

Lisda menggambarkan, ada masyarakat yang tinggal di suatu rumah namun dihuni oleh 3-4 keluarga, biasanya ini rumah warisan turun temurun. Ternyata ada diantara mereka yang masih belum memiliki pekerjaan atau dalam keadaan sakit sehingga dapat dikategorikan tidak mampu. 

Linda mencontohkan di daerahnya. Mereka tiba-tiba dinonaktifkan, dengan alasan sudah memiliki rumah sendiri, tentu ini kita pertanyakan keakuratan datanya.

Lisda juga meminta agar ini segera di evaluasi, agar validitasi data itu terpenuhi sesuai dengan amanah undang-undang.

“Validasi data itu merupakan salah satu tugas dari Kementrian Sosial. Saya berharap kedepan ini betul-betul akurat dengan turun langsung ke masyarakat, melihat masyarakat. Petugas jangan mudah percaya dengan kondisi yang dilaporkan tanpa melihat langsung. Bila perlu berikan sanksi kepada petugas yang terbukti bermain-main dengan data,” pungkas Lisda. (*)

Pelantikan KJI Sulsel Melawan Pakem, Menjemput Semangat Jurnalisme dari Daerah

SIDRAP - Ada yang berbeda dengan konstelasi organisasi pers di Sulawesi Selatan tahun ini. Jika biasanya pelantikan pengurus tingkat provinsi selalu identik dengan kemegahan hotel berbintang di Makassar, Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulsel justru memilih jalan "melawan arus".

KJI Sulsel secara resmi menjadwalkan prosesi pelantikan pengurus periode 2026-2029 di Aula Taman Wisata Puncak Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pada Sabtu siang, 14 Februari 2026.

Keputusan untuk memusatkan acara di Sidrap, daerah yang akrab dijuluki sebagai "Kota Beras" bukan tanpa pertimbangan matang. Ketua KJI Sulsel terpilih, Edy Basri, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap akar sejarah dan upaya mendesentralisasi energi organisasi.

Edy, yang akan memimpin KJI Sulsel bersama Muh Tohir (Sekretaris) dan Ersan (Bendahara), menyebut momen ini sebagai ajang "pulang kampung" untuk menjemput semangat jurnalisme dari daerah.

"Alhamdulillah, Pak Ketum DPP dan Pak Ketua KJI Nasional sudah mendarat. Besok siang keduanya langsung ke Puncak Bila dijemput oleh panitia pelantikan," ujar Edy Basri, Kamis (12/2/2026) malam.

Tak sekadar seremoni ketuk palu, panitia juga telah menyiapkan sesi talkshow sebagai pembuka. Dengan mengusung tema "Jurnalisme Kolaboratif untuk Sulsel yang Transparan dan Berkemajuan", KJI Sulsel ingin menegaskan bahwa di tengah fragmentasi media saat ini, kolaborasi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, persiapan di lokasi acara dilaporkan telah mencapai 90 persen. Pilihan lokasi di Puncak Bila Sidrap seolah mengirimkan pesan kuat kepada publik pers di Sulawesi Selatan, bahwa pusat perubahan tidak selalu harus bermuara di ibu kota.

Dengan memilih Sidrap, KJI Sulsel sedang mencoba menanam benih kolaborasi di daerah lumbung pangan, dengan harapan hasil dari pemikiran jurnalisme ini nantinya dapat memberi kontribusi bagi kemajuan seluruh penjuru Sulawesi Selatan.

Acara ini dipastikan berbobot dengan kehadiran pucuk pimpinan pusat. Ketua Umum DPP KJI, Andarizal, dijadwalkan melantik langsung kepengurusan KJI Sulsel. Turut hadir Ketua KJI Nasional, Nurfandri. (*/elsi) 

Hadapi Lebaran 1447 H, PT KAI dan DJKA Lakukan Inspeksi Keselamatan

PADANG – Untuk kelancaran layanan transportasi Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat memastikan keamanan operasional. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), PT KAI melaksanakan inspeksi keselamatan komprehensif di seluruh wilayah operasional Divre II Sumbar. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 11–12 Februari 2026.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyatakan langkah preventif ini merupakan komitmen perusahaan untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas tertinggi. "Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sumatera Barat yang akan melakukan perjalanan mudik. Inspeksi ini memastikan seluruh aspek layanan berada dalam kondisi optimal sesuai regulasi," ujar Reza dalam keterangan resminya, Kamis (12/2).

Pelaksanaan inspeksi ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015. Tim gabungan melakukan penyisiran mulai dari kelaikan prasarana hingga fasilitas penunjang bagi penumpang di stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api.

Inspeksi meliputi: fasilitas penumpang di stasiun yang terdiri dari pemeriksaan kesiagaan alat pemadam api (APAR), jalur evakuasi, fasilitas kesehatan (P3K & kursi roda), fungsi CCTV, hingga kebersihan area publik seperti toilet dan musala. Daalm hal kelaikan kereta, pemeriksaan ditujukan pada rem darurat berfungsi normal, ketersediaan alat pemecah kaca, suhu pendingin ruangan (AC) yang stabil, serta fasilitas ramah disabilitas. 

Sementara itu kesiapan prasarana & SDM, meliputi validitas sertifikasi kompetensi petugas, kondisi fisik rel, wesel, bantalan, jembatan, serta sistem drainase untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Inspeksi ini juga mencakup diskusi teknis terkait prosedur operasional darurat. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis mengingat adanya potensi peningkatan volume penumpang yang signifikan pada periode Lebaran mendatang.

Reza menegaskan bahwa keselamatan adalah fondasi utama. KAI Divre II Sumbar berkomitmen menjaga keandalan layanan agar tradisi mudik masyarakat tahun ini berjalan lancar.

"Melalui verifikasi ketat ini, kami berharap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, selamat, tertib, dan andal, sejalan dengan semangat kami, Semakin Melayani," pungkasnya. (Elsi) 

Perumda Air Minum Bebaskan Tagihan Air Rumah Ibadah selama Tahun 2026

Padang - Perumda Air Minum Kota Padang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat pascabencana. Sebelumnya, perusahaan milik Pemerintah Kota Padang itu menggratiskan tagihan air bagi pelanggan terdampak yang belum teraliri air pada Bulan Januari 2025. Lalu Petrumda tetap menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki bagi masyarakat non pelanggan.

Terbaru, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 2 Tahun 2026, Perumda Air Minum Kota Padang membebaskan tagihan air bagi rumah ibadah selama periode Januari hingga Desember 2026. Hal ini dikatakan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, Rabu 11 Fbbruari 2026.

Diungkapkannya, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. “Perumda Air Minum hadir bukan sekadar penyedia air minum, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Kota Padang,” ujarnya.

Hendra Pebrizal menyatakan air memiliki peran penting dalam menunjang kebersihan serta kekhusyukan beribadah. Karena itu, dukungan terhadap rumah ibadah dinilai sebagai langkah strategis yang bernilai sosial dan keagamaan.

“Kami ingin membantu meringankan beban operasional rumah ibadah agar pengurus lebih fokus pada pelayanan dan pembinaan umat,” ungkapnya.

Program pembebasan rekening air hingga Deseber 2026 diberlakukan untuk masjid, mushala, gereja, vihara, pura, dan klenteng dengan batas pemakaian maksimal 250 meter kubik per bulan. Khusus mushala, pembebasan diberikan dengan batas maksimal 200 meter kubik per bulan.

"Kebijakan tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam penggunaan air. Jika pemakaian melebihi batas yang ditetapkan, maka kelebihan itu saja yang yang dibayarkan, tegasya.

Dia juga mengimbau rumah ibadah yang masih memiliki tunggakan atau berstatus nonaktif agar segera menyelesaikan kewajibannya supaya dapat menikmati program pembebasan rekening air tersebut. (nelvi)

Plt. Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah Resmikan Sumur Bor Bantuan Dari Baznas RI di Nagari Guguak.

SIJUNJUNG ( Sumbarkini. Com) - Plt Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt meresmikan pemakaian Sumur Bor Bantuan Baznas RI di Jorong Padang Lalang Nagari Guguak Kecamatan Koto VII, pada Kamis 12 Februari 2026. Peresmian sumur bor sumber air bersih ini ditandai dengan pengguntingan pita menara sumur bor oleh Plt Bupati Sijunjung yang didampingi tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya Plt Bupati, H. Iraddatillah menyampaikan bahwa penempatan Sumur Bor yang merupakan Bantuan Baznas RI yang berasal dari CSR My Bank Pinancd ini merupakan hadiah kepada nagari Gugak yang telah menjadi The Best pengumpulan zakat dari 61 Nagari dan 1 desa yang ada di Kabupaten Sijunjung.

"Ditempatkannya Sumur Bor ini, karena selama ini Nagari Guguak telah menunjukan komitmennya dalam menggumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada Baznas Kabupaten Sijunjung, " ujarnya.

Di nagari Guguak Zakat yang dikumpulkan bukan hanya dari pegawai Kantor Wali Nagari saja, tapi juga bearasl dari hasil panen padi dan komoditi lainnya dari masyarakat yang di kumpulkan ole UPZ Nagari Guguak, sehingga jumlah pengumplannya menunjukan angka yang cukup menggembirakan.

"Kami berharap UPZ Nagari Guguak menjadi Row Model bagi nagari lainnya dalam hal pengumpulan zakat dari masyarakat, sehingga akan meningatkan angka pengumpulan zakat yang pada akhirnya dapat banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang sangat membutukannya," harap Plt Bupati Iradatillah.

Kepada Baznas Kabupaten Sijunjung, Baznas Propinsi Sumatera Barat, Baznas RI serta My Bank Finaced, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Iraddatillah mengaturkan banyak terima kasi dan penghargaan karena telah memberikan dukungan kepada Pemda Kabupaten Sijunjung dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, termasuk pengadaan air bersih seperti yang di resmikan saat ini.

Sebelumnya Ketua Baznas Kabupaten Sijunjung H.Hidayatullah, Lc. MA. dalam laporan menyampaikan bahwa Sumur Bor sumber air bersih bagi 115 orang warga jorong Padang Lalang Nagari Guguak ini adalah merupakan Bantuan dari Baznas RI sebesar Rp. 37.000.000,-yang berasal dari CSR PT. My Bank Finance.

"Dengan adanya Sumur Bor ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuan air bersih bagi warga masyarakat di daerah ini, karena memang di daerah ini mengalami kekurangan adanya air bersih, " ujar Hidayatullah.

Sementara itu, Branch Manager PT My. Bank Finance Cabang Padang, Khairul Arifin menyampaikan bahwa bantuan Sumur Bor tersebut merupakan bentuk kerjasama PT My Bank dengan Baznas melalui CSR.

Wali Nagari Gugak Zainal, S.Pd juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas, PT My Bank dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang telah menempatkan Sumur Bor tersebut di Nagari Guguak. 

"Keberadaan Sumur Bor ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kami, karena sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan aur sungai untuk kehidupan sehari-hari, " ujar Zainal.

Dikesempatan itu juga diserahkan secara simbolis Zakat masyarakat Nagari Guguak senilai Rp.30. 431.000,- dari Wali Nagari Guguak Zainal, S.Pd. kepada Ketua Baznas Kabupaten Sijunjung H. Hidayatullah,Lc.MA. bantuan satu unit mesin jahit dari Waka IV Baznas Propinsi Sumatera Barat H. Drs. Nurman Agus kepada pemilih lahan sumur bor Ulfa Desriani, dan bantuan pembangunan sumur bor senilai Rp. 37 Juta dari Branc Manager PT. My. Bank Finance Khairul Arifin kepad Wali Nagari Guguak Zanal, S.Pd.

Peresmian sumur bor ini turut hadir Wakil Ketua Baznas, Darmawan, SH. dan Syahril Syahda, SH, Kementrian Agama, Yoni Hendra, S.Ag. M.Pd. Asisten I, Afrizal, S.Sos.M.Si, Kadinsos, Yofritas, ST.MT. Sekretaris Dinas PU, Ramadhan, Sekretaris Dinas PolPP dan Damkar, Yasran Fuadi, SE, MM, dari BPBD, Kepala Pelaksana Baznas, Meri Muliadi, S.Pd, Camat Koto VII, Erik Sadenov, SSTP beserta unsur forkopincam, wali nagari se Kecamatan Koto VII dan masyarakat Nagari Guguak. (Andri)