Hanya Ekonomi, Alasan Pemberlakuan New Normal di Sumbar

Padang (sumbarkini.com) – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dinilai kurang berhasil. Terbukti masih banyaknya aktifitas di tempat umum.

“Pemberlakuan new normal itu pertimbangan utamanya memang sektor perekonomian. Ekonomi harus bergerak, dunia kerja harus dibuka, aktifitas perdagangan harus terjadi. Tetapi harus tetap dalam batasan-batasan protokol Covid-19,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM., MBA kepada pemandu acara Dinamika Publik kerjasama DPRD Sumbar dengan Radio Padang FM, Jadwal Djalal dan kru siar Irwansyah.

Artinya, kata Arkadius, new normal merupakan masa transisi dari perintah tetap di rumah, bekerja dari rumah diminta untuk beraktifitas lagi secara terbatas. Pembatasnya adalah protokol Covid-19, yatu jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker serta terapkan hidup bersih dan sehat.

“Kita sebagai orang beriman sangat pantas menyebut innalillahi wainna ilaihi rajiuun atas musibah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang menimpa Indonesia dan 200 negara di Indonesia ini. Kita harus bangkit dan tabah menghadapi masalah harus menjadi moslem life style. New normal ini anggap sebagai jalannya,” katanya lagi.

Menurut Arkadius kondisi Sumbar saat ini cukup dilematis. Ada tiga faktor yang jadi pertimbangan belum memungkinkan diterapkan new normal. Kini Sumbar telah ditetapkan menjadi pelaksanaan new normal bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hanya ekonomi yang bisa dijadikan pendorong pemberlakuan new normal di Sumbar ini.

Dt. Intan Bano menyebutkan tiga faktor yang jadi pertimbangan sebelum pemberlakuan new normal. Pertama adalah epidemiologi yang menyangkut kondisional Covid-19 ini. Kondisional yang dimaksud disini adalah prosentase yang positif Covid-19, orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pemantauan (PDP). Termasuk kematian dan yang sembuh.
Mengacu pada epidemiologi ini, pertumbuhan pasien yang positif Covid-19 harus berada di bawah 50 persen dari hari ke hari. Sumbar kasus tertinggi sekitar 30, sementara dari hari ke hari pertumbuhan kasus positif ini belumlah di bawah 15. Ini mengindikasikan new normal belum bisa dilakukan.

Faktor kedua adalah surveillance merupakan pengaruh cluster-cluster yang menyebabkan pertumbuhan kasus baru. Apakah dari transmisi lokal, apakah masih ada export case atau kasus baru yang berasal dari luar.
Sementara faktor ketiga adalah kesiapan rumah sakit. Sebab dengan diberlakukannya new normal maka diprediksi akan ada kenaikan kasus baru Covid-19. Rumah sakit akan penuh.
“Makanya kesiapan daya tampung rumah sakit, kesiapan tenaga medis dan paramedis dan ketersediaan alat perisai diri. Bahkan ketersedian ruang isolasi mandiri ini harus jadi perhatian jika ingin new normal,” ulasnya.

Tak lupa, Anggota DPRD Sumbar asal Partai Demokrat itu mengingatkan masyarakat harus diedukasi. Masyarakat harus diberitahu pada kondisi new normal itu kita mulai dibolehkan beraktifitas seperti keadaan normal, tapi normalnya adalah normal dengan protokol covid-19. Normal yang diatur. Bahkan rencananya ada TNI/Polri yang mengawasi pelaksanaan new normal itu.

“Kita harus mengambil pelajaran berharga dari PSBB dimana tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Physical distancing tidak dilaksanakan. Mereka pun tidak memakai masker. Ingat petuah minang, menyuruh orang dengan pisuruahnyo,” tegas Sang Datuk.

Petuah minang itu sangat dalam maknanya. Menyuruh orang di rumah tentu harus ada sesuatu yang membuat mereka betah di rumah. Menyuruh mereka kembali bekerja pun harus ada stimulan agar bisa memulihkan perekonomiannya lagi.
Bahkan secara tegas, Arkadius menyebutkan biaya jaring pengaman sosial jauh lebih besar daripada biaya stimulan untuk pemulihan ekonomi. Makanya lebih baik membantu masyarakat pulih perekonomiannya dibanding memberikan bantuan tapi mengekang mereka dari kegiatan ekonominya. (*)