Ali Muda BK Award Bersejarah dan Banyak Dapat Simpati dari Masyarakat

PADANG (SUMBARKINI.COM) — Sebuah penghargaan tidak selalu berhenti pada seremoni. Di baliknya, ada pesan tentang bagaimana sebuah lembaga berusaha membangun budaya kerja, kedisiplinan, sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat.

Hal itu yang dirasakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda SH, ketika dirinya dinyatakan sebagai salah seorang penerima BK Award yang diberikan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar.

Ali mengaku tidak menyangka akan menerima penghargaan tersebut. Baginya, BK Award merupakan sesuatu yang relatif baru dalam dinamika kelembagaan DPRD Sumbar sekaligus menjadi bentuk dorongan agar anggota legislatif semakin memperhatikan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. 

“Saya terkejut juga dinyatakan sebagai penerima BK Award. Ini hal baru di DPRD Sumbar. Ini suatu lompatan,” ujar pria yang sering dipanggil Pak Ali.

Menurut Ali, keberadaan BK Award patut diapresiasi karena dapat memberikan motivasi kepada anggota DPRD untuk lebih aktif mengikuti berbagai agenda kedewanan.

Ia juga menilai momentum pemberian penghargaan yang bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat membuat kegiatan tersebut memiliki makna tersendiri. 

“Perlu disampaikan apresiasi ke BK-nya. Momentumnya pas, yaitu dalam rangka ulang tahun Provinsi Sumatera Barat,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Disiplin sebagai fondasi kerja lembaga

Bagi Ali, persoalan disiplin anggota DPRD bukan sekadar tentang kehadiran. Kedisiplinan memiliki kaitan dengan kemampuan lembaga menjalankan agenda-agenda yang telah ditetapkan.

Kehadiran anggota dalam rapat paripurna, misalnya, menjadi bagian penting agar agenda kelembagaan dapat berjalan dan keputusan yang membutuhkan kehadiran anggota dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, budaya disiplin diharapkan tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan fungsi DPRD dapat dijalankan secara maksimal.

Ali melihat, aktivitas DPRD memiliki rangkaian tugas yang membutuhkan konsistensi kehadiran dan keterlibatan anggota. Karena itu, menurut dia, upaya membangun kedisiplinan secara merata merupakan bagian dari pembenahan internal lembaga.

“Memberi kebaikan, keteraturan dalam hal kedisiplinan seluruh anggota DPRD Sumatera Barat. Apa saja agenda rutin, terutama paripurna, bisa dihadiri oleh banyak anggota sehingga rapat bisa dilakukan dan jika ada pengambilan keputusan bisa dilakukan sesegeranya,” tutur Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Pasaman dan Pasaman Barat (Sumbar 4).

Tahun depan, penilaian diharapkan lebih luas

Ali berharap BK Award tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini. Ia justru menginginkan penghargaan tersebut terus dikembangkan dengan kategori penilaian yang semakin komprehensif.

Jika pada pelaksanaan saat ini aspek disiplin menjadi salah satu perhatian, Ali berharap pada tahun-tahun berikutnya penilaian dapat mencakup berbagai aktivitas kedewanan.

Termasuk di dalamnya, kata dia, kinerja anggota dan keaktifan dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat. “Tahun depan kalau dapat semua aktivitas kedewanan mendapat penilaian. Bukan hanya kategori disiplin anggota. Dinilai juga kinerjanya, keaktifannya melaksanakan tugas konstitusinya,” ujar Ali.

Menurutnya, pengembangan kategori penilaian perlu dilakukan melalui evaluasi dari tahun ke tahun. Ukuran keberhasilan sebuah program, kata Ali, tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi lembaga.

“Harus ada evaluasi dari tahun ke tahun dengan mempertimbangkan dampak positifnya bagi lembaga. Maka kriterianya harus ditambah,” katanya.

Ujungnya tetap masyarakat

Bagi seorang anggota legislatif, kedisiplinan dan kinerja pada akhirnya memiliki hubungan dengan masyarakat yang memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi.

Karena itu, Ali menilai setelah budaya disiplin terbentuk secara merata, ukuran berikutnya semestinya bergerak pada kualitas kerja dan pelaksanaan tugas.

“Ketika disiplin telah menebar merata ke anggota, maka kinerja yang akan berbicara sebagai kategori penilaiannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, ukuran tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran wakilnya secara administratif, tetapi juga membutuhkan kerja nyata dalam menjalankan mandat yang dipercayakan.

“Ketika kinerja yang berbicara, maka konstituen kita akan merasakan dampak positif setelah mereka mempercayakan aspirasinya kepada kita,” pungkas Ali saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 6 Gedung Baru DPRD Sumbar.

Dari sini, BK Award tidak hanya dapat dibaca sebagai penghargaan terhadap kedisiplinan. Ia juga membuka ruang pembicaraan yang lebih luas: bagaimana penghargaan kelembagaan dapat terus berkembang menjadi instrumen evaluasi, mendorong kinerja, dan pada akhirnya menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. (Zul/DaAn)