FKPPI Kota Payakumbuh Diminta Leonardy Kawal Pilkada Serentak

Payakumbuh - Suksesnya pilkada serentak tahun 2020 menjadi bukti demokrasi berjalan dengan baik. Warga negara terjamin haknya dalam memberikan hak pilihnya.
Untuk itu semua stakeholder terkait diharapkan mengawal pilkada ini, termasuk FKPPI.

"Sebagai bagian dari FKPPI, kita harus bangga menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga.pelaksanaan Pancasila.dan Undang-undang 1945. Pilkada adalah bagian dari perwujudan kehidupan berdemokrasi di negara kita. Mari berperan aktif dan kawal pilkada serentak ini," ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP, MH, di Payakumbuh, Rabu 11 Maret 2020.

Leonardy menjelaskan suksesnya pilkada terlihat dari naiknya partisipasi pemilih. Orang-orang berduyun-duyun ke TPS untuk.mengginakan hak pilihnya. Dan menurut informasi dari KPU Kota Payakumbuh, telah dipatok target 88 persen. Di sini FKPPI memainkan perannya.

Bisa juga anggota FKPPI terlibat lansung dengan menjadi penyelenggara adhoc, jadi panitia pemungutan suara (PPS). Payakumbuh butuh 141 orang PPS yang punya kapasitas yang bagus. Dan uniknya, KPU kerepotan mendapatkan calon yang mendaftar sebagai PPS.

"Sebagusnya FKPPI menjalin kemitraan dengan KPU. Dengan demikian informasi cepat didapat dan banyak anggota FKPPI yang bisa berperan aktif secara lansung di Pilkada," ulasnya.

Namun Leonardy menginginkan, jika belum dapat berperan lansung, anggota FKPPI masih bisa proaktif dalam mensosialisasikan pilkada serentak. Tak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan soal penggunaan hak pilih  dan netralitas bagi ASN, TNI, Polri, anggota legislatif, karyawan BUMN dan penyelenggara pemilu.

Sanksinya bisa dicopot dari jabatan dan pekerjaannya jika terbukti tidak netral. Jika tidak samapai diproses Bawaslu pun, ketidaknetralan bisa berdampak lain. Ada sanksi moral dari kepala daerah pemenang pilkada.

"Ini momentum kita untuk berperan agar pemilu terlaksana secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan minim sengketa. Juga momentum membangkitkan semangat berorganisasi di FKPPI," tegasnya.

Lebih jauh Leonardy menyebutkan Komite I DPD RI yang dia tergabung di dalamnya saat ini semangatnya adalah menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia. Anggota Komite I yang satu orang per provinsi itu diminta mengawasi pelaksanaan pilkada serentak di daerah pemilihan masing-masing.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan secara kelembagaan,  Komite I sebagai alat kelengkapan DPD RI melakukan pengawasan ke provinsi tertentu. Contohnya pada November lalu, saat naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat belum juga ditandatangani, maka Komite I melakukan kunjungan kerja ke Sumbar.

Ketua Pimpinan Cabang FKPPI Kota Payakumbuh, Indra Syofyan menyatakan kegembiraan dia dan teman-temannya atas pertemuan itu. Dikatakannya, pertemuan ini penting artinya untuk menyemangati anggota FKPPI di Payakumbuh.

"Alhamdulillah, terimakasih kami ucapkan atas kepedulian Pak Leonardy terhadap organisasi kita ini. Semoga bisa membangkitkan semangat kawan-kawan untuk berbuat yang terbaik bagi ormas ini," ungkapnya.

Terkait netralitas, penasehat FKPPI Payakumbuh Asmadi Taher yang akrab dipanggil Bujang Harimau menyatakan perihal netralitas ini sangat menarik diperhatikan. Sebab seringkali ASN menganggap setelah jam kerja, mereka bisa saja ikut kampanye salah satu calon.

"Mereka memakai baju kaos dan menyatakan tidak membawa embel-embel kantor atau dinas dimana bekerja. Kami membawa nama pribadi. Begitu kata mereka ketua," ujar Bujang Harimau.

Bujang berharap pihak terkait memperhatikan ini dan Leonardy bisa menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan aturan pilkada. Terlebih sebagai mana informasi yang disampaikan Leonardy, tengah berproses revisi undang-undang pilkada ini. (*)