Perjuangkan DAK, Upayakan Peningkatan Bagi Laba

PADANG (sumbarkini.com) – Harapan untuk peningkatan dana alokasi khusus (DAK)
buat Sumatera Barat mengemuka dari Badan Perencana Daerah (Bappeda). Ini
terungkap saat Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa
bersilaturahmi ke lembaga think tank
daerah yang dikenal juga dengan sebutan Minangkabau ini, Senin (7/5).
“Sumbar punya 10 program prioritas. Terlalu banyak kata
orang Bappenas karena dana bakal terbagi lantaran prioritas tersebar. Terlebih
sekarang ini ‘semangatnya dibagi’ , semua merasa harus mendapat prioritas.
Padahal di pusat pun kita dibatasi,” ujar Hansastri kepada Leonardy.
Hansastri mengungkapkan pada saat ini, APBD Sumbar dibebani
oleh kebijakan pemindahan wewenang SMA/SMK ke provinsi. Kebijakan ini
menyebabkan beban kepada APBD sekitar Rp100 miliar per bulan. Dengan kondisi
ini, belanja non fisik saja sudah mencapai Rp4,026 triliun.
Untuk tahun 2019, direncanakan belanja lansung Rp4,626
triliun, usulan SKPD Rp3,1 triliun. Dari musrencang ada usulan baru Rp1,7
triliun. Ini berarti dibutuhkan anggaran Rp9,4 triliun untuk 2019.
“Kami butuh dorongan dari wakil kami di DPD untuk memperjuangkan
kekurangannya agar APBD Sumbar meningkat signifikan. Dana alokasi khusus (DAK) buat
Sumbar perlu diperjuangkan peningkatannya nih bang,” ujarnya kepada Leonardy.
Menanggapi harapan Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri, SE. Ak,
MM ini, Leonardy menilai APBD Sumbar Rp6,6 triliun. Telah terpakai untuk non
fisik Rp4,026 triliun. Artinya hanya Rp2,57 triliun yang digunakan untuk
pembangunan fisik. Itu pun diperebutkan berbagai SKPD di lingkungan Pemprov
Sumbar.
Untuk itu dia menegaskan bakal melakukan upaya-upaya yang diperlukan
untuk memperbesar dana transfer ke daerah. Peningkatan DAK perlu diakukan agar berbagai
proyek yang jika didanai APBD bakal memakan waktu yang panjang, dengan dukungan
DAK dapat diselesaikan lebih cepat.
“Cuma dari rapat tentang DAK ini di kantor gubenur akhir
Desember lalu didapatkan kenyataan kebutuhan Rp160 miliar dibantu Rp15 miliar.
Sepertinya perlu memperjuangkannya lebih intens lagi. Daerah pun hendaknya
melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memperkuatnya,” ujar pria yang akrab
dipanggil Leo ini.
Selain mengupayakan dana dari pusat, Leo mengingatkan
pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah. Upaya peningkatan bagi laba dari penyertaan modal daerah dan dari BUMD
perlu diupayakan.
Dia pun tegas menyatakan BUMD seperti Grafika dan Balairung yang
tidak mampu memberikan bagi laba buat peningkatan PAD mungkin ada baiknya
pengkajian serius. Upaya pengembalian Balairung sebagai kantor perwakilan patut
dipertimbangkan dengan syarat ketat demi mendatangkan pemasukan lebih tinggi terhadap
PAD Sumbar. “Jangan sesekali berfikir untuk menjual Hotel Balairung itu. Tempatkan
para profesional yang berdedikasi, mau berbuat bagi Sumbar untuk mengurusnya,”
pungkasnya.
Bukan hanya itu, peningkatan bagi hasil dari penyertaan modal ke Bank Nagari dan Askrida perlu diupayakan terus. Meningkatkan penyertaan modal dari sekarang, akan dinikmati bagi hasilnya beberapa tahun kemudian. (*)
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...