NPHD Terlambat, Anggaran Desember Dikucurkan Pemkab Rp219 Juta

Batusangkar - Perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada September 2020 dinilai Anggota Komite I DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH cukup besar. Terlihat dari besaran anggaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang mencapai Rp26,5 miliar.

"Kita lihat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar cukup besar. Dibandingkan dengan besaran anggaran yang disetujui pemerintah daerahnya dibanding daerah lainnya cukup besar," ujar Leonardy usai pertemuan dengan Ketua KPU Tanah Datar beserta jajarannya, Selasa 24 Desember 2019.

Perhatian kepala daerah yang cukup tinggi ini harus direspon dengan baik. Artinya Bupati dan jajarannya paham bahwa sukses Pilkada serentak adalah sukses bagi pemerintah daerah. KPU hanya melaksanakan tugas negara yang telah diamanatkan undang-undang, harusnya didukung secara bersama-sama.

Dilihat dari sisi waktu penandatanganan, Tanah Datar termasuk daerah yang terlambat menandatangani NPHD. Namun keterlambatan itu lebih disebabkan oleh force majeur.

KPU Siap Melayani.

Daerah lain terlambat penandatanganan NPHD lantaran perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan KPU. Pemerintah daerah memandang dari segi APBD, KPU menyusun berdasarkan acuan secara nasional dari KPU RI, Kemenkeu dan Kemendagri. Sementara di Tanah Datar terlambat lantaran Kepala Daerah cuti sakit.

Dari informasi yang diperoleh, Sekda cepat tanggap dengan membawa NPHD untuk ditandatangani Bupati. Bukan hanya itu, Pemerintah Daerah telah mengucurkan dana Rp219 juta. Dengan dana ini tahapan pilkada tidak terganggu.

Menyikapi menurunnya partisipasi pemilih dari 77,5 persen di tahun 2015 menjadi 72,5 persen pada 2018 disebutkan Leonardy capaiannya sudah bagus. Untuk meningkatkan partisipasi, KPU hendaknya dibantu Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi.

Tak kalah penting, KPU Tanah Datar diingatkan untuk memperhatikan netralitas ASN. "Harapan kita, di Tanah Datar pilkada berlangsung jurdil dan luber. Juga masyarakatnya peduli dan berpartisipasi memilih bupati dan wakil bupati dambaan masyarakat," ungkapnya.

Begitu juga soal daftar pemilih tetap yang berpedoman pada pemilihan sebelumnya, diharapkan Leonardy untuk benar-benar merepresentasikan data yang sesuai dengan usia, jenis kelamin.

Meski demikian, Leonardy tetap memandang perlunya anggaran pilkada dimasukkan ke APBN. Dia mendasarkannya agar tidak terjadi lagi kekurangan dan ketersinggungan akibat tarik ulur penetapan NPHD.

Dia menyarankan, jika masih ada kekurangan dana, alangkah bagusnya ditumpangkan pada kegiatan lembaga atau institusi lainnya. Bahkan pada saat kecamatan atau nagari melaksanakan kegiatan, KPU bisa ikut mensosialisasikan program dan kegiatannya.

Ketua KPU Tanah Datar, Fakhrurrazi menyampaikan kedatangan Leonardy sangat menggembirakan. "Ini momen pertama dan luar biasa artinya bagi kami. Terlebih ini wujud perhatian, keseriusan dan niat baik Anggota DPD RI terhadap kelancaran pilkada serentak 2020 nantinya," ujar Fakhrurrazi.

Perhatian seperti ini sangat diharapkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah. Apalagi jika penganggaran pilkada bisa diperjuangkan DPD RI menjadi bagian dari APBN.

Foto bersama di depan kantor KPU Tanah Datar.

KPU selalu menjaga integritas. Siapapun unsur di KPU Tanah Datar wajib memperhatikan soal integritas ini. "Kami meyakini, membangun kepercayaan publik itu sangat penting," ulasnya.

Soal sosialisasi, KPU Tanah Datar telah melaksanakan bersama instansi dan institusi terkait. Bahkan kelompok masyarakat seperti majelis taklim juga menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi.

Bahkan di tingkat nagari juga diluncurkan program nagari memilih. Di sisi ini KPU juga merencanakan untuk melibatkan Walinagari tapi keterbatasan anggaran akibat rasionalisasi sedikit menghambat pelaksanaan program tersebut.

"Kami sangat ingin meningkatkan partisipasi pemilih seperti target KPU RI 77,5 persen. Kami saat ini baru mampu merealisasikan partisipasi pemilih sebesar 72,5 persen. Tapi kami menaikkannya dari angka 60 persen," tegasnya. (*)