Ali Muda: Cadangan Pangan Jadi Benteng Hadapi Krisis dan Gejolak Harga

PASAMAN (SUMBARKINI.COM) – Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan tersedianya bahan makanan di pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan menyangkut kesiapan pemerintah memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok ketika bencana, keadaan darurat, maupun gangguan pasokan terjadi.

Persoalan strategis inilah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Jorong Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang Selatan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (8/11/2026).

Di hadapan masyarakat, Ali Muda menegaskan bahwa cadangan pangan merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, mengantisipasi kerawanan pangan, sekaligus mengendalikan dampak gejolak harga.

Menurutnya, persoalan pangan tidak boleh hanya dilihat dari kondisi normal ketika pasokan tersedia dan harga relatif stabil. Pemerintah juga harus memiliki kesiapan menghadapi situasi yang tidak terduga, terutama bencana alam dan kondisi darurat yang berpotensi mengganggu distribusi serta ketersediaan bahan pangan.

"Cadangan pangan bukan hanya tentang menyimpan persediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan ketika terjadi kondisi darurat. Karena itu, keberadaan cadangan pangan harus dikelola dengan baik dan dipastikan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan," ujar Ali Muda.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 9 Tahun 2019 menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, nagari hingga masyarakat.

Namun, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan dan partisipasi masyarakat diperlukan agar ketersediaan pangan memiliki fondasi yang kuat dan tidak bergantung pada satu pihak.

Cadangan Pangan Harus Siap Dimanfaatkan

Dalam pemaparan materi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa cadangan pangan merupakan persediaan bahan pangan pokok yang disimpan pemerintah maupun masyarakat dan dapat dimobilisasi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Penyelenggaraannya memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok. Kedua, mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat, kerawanan pangan hingga bencana.

Komoditas yang menjadi bagian dari cadangan pangan pemerintah antara lain beras dan jagung. Pengelolaannya juga melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pangan.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog mendapat penugasan pemerintah untuk menangani sejumlah komoditas pangan, termasuk beras dan jagung. Selain itu, BUMN Pangan ID FOOD juga dilibatkan sesuai dengan penugasan pemerintah.

Sementara itu, jumlah dan besaran cadangan pangan pemerintah ditetapkan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pengembangan cadangan pangan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa, memiliki peran dalam membangun cadangan pangan sesuai kewenangannya. Di samping itu, cadangan pangan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Kesiapsiagaan

Bagi masyarakat, keberadaan cadangan pangan memiliki arti yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika bencana melanda, jalur distribusi terputus, atau pasokan bahan pokok terganggu, ketersediaan pangan dapat menjadi persoalan mendesak yang langsung dirasakan keluarga.

Karena itu, pemahaman mengenai penyelenggaraan cadangan pangan perlu terus diperluas. Masyarakat tidak hanya diharapkan mengetahui adanya regulasi, tetapi juga memahami pentingnya membangun kesadaran dan kesiapsiagaan pangan di lingkungan masing-masing.

Melalui sosialisasi tersebut, Ali Muda berharap masyarakat semakin memahami substansi Perda Nomor 9 Tahun 2019 serta mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan cadangan pangan yang terencana, terukur dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya, kekuatan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari seberapa banyak persediaan yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa cepat dan tepat persediaan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebab, dalam situasi krisis, pangan bukan sekadar komoditas. Ia merupakan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat. (Zul)