PKB Padang Bedah Sosialisme Islam: Menggugat Ketimpangan, Menagih Keberpihakan kepada Rakyat

PADANG, SUMBARKINI.COM – Keadilan sosial tidak cukup hanya menjadi slogan politik atau kalimat indah dalam pidato. Ia harus hadir dalam kehidupan nyata: pendidikan yang dapat dijangkau semua kalangan, ekonomi yang memberi kesempatan kepada masyarakat kecil, perlindungan bagi kelompok rentan, serta kebijakan publik yang tidak meninggalkan mereka yang lemah.

Persoalan itulah yang mengemuka dalam diskusi dan bedah buku bertajuk Sosialisme Islam yang digelar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang di sekretariatnya, Jalan Bypass KM 10, Senin (9/11/2026).

Forum tersebut membedah pemikiran dua tokoh penting, H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati, khususnya mengenai keadilan sosial, kesenjangan ekonomi, kesetaraan, serta kritik terhadap praktik kapitalisme yang berpotensi memperlebar ketimpangan dalam masyarakat.

Lebih dari sekadar kegiatan literasi politik, pertemuan itu menjadi ruang pertukaran gagasan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam dapat diterjemahkan menjadi sikap, gerakan, dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Diskusi dipandu tokoh agama sekaligus Direktur Tiang Putih Institut, Ramlan Tuangku Guru. Hadir sebagai pemateri pembanding, anggota Fraksi PKB DPRD Kota Padang, Dr. Irwandi, S.Pi., M.M., dan Dewan Syuro DPW PKB Sumatera Barat, Dr. Syamsul Akmal, S.Ag., M.M. Sementara penulis dan jurnalis senior Sumatera Barat, Ryan Syair, bertindak sebagai analis sekaligus penanggap.

Membangun Tradisi Politik yang Berangkat dari Gagasan

Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif, S.Hi., mengatakan, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tradisi intelektual sekaligus memperkuat orientasi perjuangan politik yang berpihak kepada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemikiran sosialisme Islam penting terus dibicarakan agar dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami persoalan bangsa, terutama ketika masyarakat masih menghadapi ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan persoalan keberpihakan terhadap kelompok lemah.

Yusri berharap, kegiatan semacam itu tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi berkembang menjadi tradisi diskusi yang melahirkan gagasan dan solusi.

Ia juga menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi keadilan sosial yang dinilainya masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan dan kecenderungan mengutamakan kepentingan ekonomi tertentu, menurutnya, perlu dijawab dengan penguatan komitmen politik terhadap kepentingan masyarakat luas.

"Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan. Kami ingin perjalanan politik PKB senantiasa berpihak kepada rakyat dan tetap berlandaskan idealisme dan ideologi partai," ujarnya.

Pemikiran Tjokroaminoto dan Tanggung Jawab Wakil Rakyat

Dalam membedah pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto melalui karya Islam dan Sosialisme, Irwandi menyoroti relevansi gagasan tokoh pergerakan nasional tersebut dengan persoalan kehidupan berbangsa saat ini.

Ia menjelaskan, pemikiran Tjokroaminoto mengenai keadilan sosial, persamaan hak, dan pembebasan masyarakat dari eksploitasi ekonomi masih dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Namun, menurut Irwandi, nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama oleh para pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan kebijakan.

Ia menyebut fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Bagaimana para pemimpin dan wakil rakyat bisa melahirkan aksi dan gerakan nyata untuk melepaskan rakyat dari belenggu kapitalis. Insyaallah, kami di Fraksi PKB DPRD Kota Padang akan terus meningkatkan fungsi pengawasan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Padang," katanya.

Irwandi juga menyoroti sejumlah bidang yang perlu mendapatkan perhatian, mulai dari akses pendidikan yang layak, penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan kelompok rentan dan lanjut usia, hingga kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan publik.

Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat harus tercermin dalam penentuan prioritas anggaran. Program pembangunan semestinya diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Selain itu, regulasi dan kebijakan perlindungan sosial perlu terus diperkuat agar masyarakat memiliki akses dan kepastian dalam memperoleh hak-haknya.

Ali Syari'ati: Agama Harus Melahirkan Kepedulian Sosial

Sementara itu, Dr. Syamsul Akmal mengulas pemikiran Ali Syari'ati yang menempatkan keadilan sosial, kesetaraan, dan keberpihakan kepada kaum lemah sebagai bagian penting dari kesadaran keagamaan.

Dalam paparannya, ia menyoroti kritik Ali Syari'ati terhadap kapitalisme dan politik pragmatis, serta pentingnya hubungan antara nilai-nilai agama dengan gerakan sosial.

Menurut Syamsul, pemikiran tersebut mengingatkan bahwa agama tidak semestinya berhenti pada pemahaman normatif, tetapi juga harus tercermin dalam kepedulian, tindakan, dan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat.

"Secara umum, gagasan Ali Syari'ati memandu kita agar sosialisme Islam bisa menjadi panduan dan cara hidup, agar kehadiran kita bisa memberikan sebanyak-banyak manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat lebih kritis terhadap gaya hidup hedonis dan perilaku yang terlalu berorientasi pada kepemilikan materi. Sebab, jika tidak diimbangi kepedulian sosial, kecenderungan tersebut berpotensi menjauhkan masyarakat dari semangat kebersamaan dan keadilan.

Syamsul berharap pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati dapat menjadi bahan refleksi sekaligus landasan moral dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa.

Ryan Syair: Gagasan Masa Lalu Perlu Diuji dengan Persoalan Masa Kini

Pandangan menarik disampaikan Ryan Syair ketika memberikan tanggapan terhadap kedua pemateri.

Ia menilai, pemikiran sosialisme Islam yang dikembangkan H.O.S. Tjokroaminoto maupun Ali Syari'ati tidak dapat begitu saja diterapkan secara utuh dalam konteks Indonesia saat ini. Keduanya lahir dari latar sejarah, tantangan sosial, dan kondisi masyarakat yang berbeda dengan situasi sekarang.

Tjokroaminoto hidup dalam suasana kolonialisme dan perjuangan pembebasan bangsa, sedangkan pemikiran Ali Syari'ati berkembang dalam konteks pergulatan sosial dan politik masyarakat Iran.

Karena itu, menurut Ryan, gagasan kedua tokoh tersebut perlu dibaca secara kritis dan kontekstual. Nilai-nilai dasarnya tetap dapat dipelajari, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan perkembangan masyarakat, sistem kenegaraan, serta tantangan ekonomi dan sosial Indonesia masa kini.

Ia menekankan, semangat keadilan sosial, tanggung jawab moral, kesetaraan, dan keberpihakan terhadap kelompok lemah merupakan warisan pemikiran yang tetap penting.

Di tengah persoalan ketimpangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan sosial yang semakin kompleks, pemikiran kedua tokoh tersebut perlu ditempatkan sebagai bahan refleksi untuk menguji apakah kebijakan dan praktik kehidupan berbangsa sudah berjalan sesuai cita-cita keadilan.

Ryan, yang pernah menjabat Redaktur Pelaksana Harian Haluan dan kini menjadi Redaktur Pelaksana Harian Khazanah, juga dikenal sebagai penulis biografi dr. H. Suir Syam, Wali Kota Padang Panjang periode 2004–2014 sekaligus anggota DPR RI periode 2014–2024.

Dari Ruang Diskusi Menuju Kerja Nyata

Menutup diskusi, Ramlan Tuangku Guru yang juga Ketua LSM Meja Putih Saiyo menyampaikan bahwa berbagai gagasan yang muncul dalam forum tersebut diharapkan dapat memperluas ruang pembicaraan publik mengenai keadilan sosial.

Menurutnya, diskusi pemikiran dan gagasan seperti ini perlu terus dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik, tetapi juga memiliki kesadaran kritis untuk menilai arah kebijakan dan perjuangan para pemimpin.

Ia berharap nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan yang dibahas dalam pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati dapat memperkuat kesadaran politik masyarakat.

"Kita berharap diskusi pemikiran dan gagasan keadilan sosial dapat terus berkembang di tengah publik, seperti halnya yang digelar DPC PKB Kota Padang hari ini," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Ir. Yosrizal Effendi, Sekretaris DPC PKB Kota Padang Zalmadi, S.Hum., jajaran pengurus partai, serta undangan dari berbagai unsur masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran penting dari diskusi tentang keadilan sosial bukanlah seberapa banyak gagasan yang berhasil disampaikan, melainkan sejauh mana gagasan itu memengaruhi keputusan dan tindakan.

Bagi masyarakat, keadilan akan terasa ketika anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, pelaku usaha kecil mendapat ruang berkembang, warga (Zul)