Warga Ampuan Lumpo Minta Sungai Batang Lumpo Segera Ditangani, Doni Harsiva Sosialisasikan Perda Kebencanaan

PESISIR SELATAN (SUMBARKINI.COM) – Kesadaran menghadapi bencana tidak cukup hanya dibangun ketika ancaman datang. Kesiapsiagaan, mitigasi, dan kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Persoalan itulah yang mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 masyarakat tersebut tidak sekadar menjadi ruang penyampaian regulasi, tetapi juga forum bagi warga untuk menyuarakan persoalan kebencanaan yang mereka hadapi, terutama terkait kondisi Sungai Batang Lumpo.

Di tengah upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana, kekhawatiran terhadap kondisi sungai tersebut menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian dalam pertemuan itu.

Sejumlah warga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi Sungai Batang Lumpo. Mereka menginginkan adanya langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi potensi ancaman bencana terhadap permukiman serta keselamatan masyarakat.

Bagi warga, persoalan sungai bukan sekadar urusan infrastruktur. Ada rasa aman dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang turut dipertaruhkan, terutama ketika kondisi alam berpotensi menimbulkan ancaman bagi lingkungan tempat mereka tinggal.

Aspirasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, serta penanganan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

Perda Bencana Harus Dipahami Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, Doni Harsiva Yandra menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi penanggulangan bencana.

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu upaya mendekatkan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga warga tidak hanya mengetahui adanya regulasi, tetapi juga memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana, seluruh tahapan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Menurut Doni, komunikasi antara masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah kecamatan, BPBD, dan DPRD menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat

Kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumbar, Acil Erbara, S.T., Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si., Wali Nagari Ampuan terpilih Syahrial R., unsur Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda-pemudi, serta masyarakat setempat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana.

Sebab, penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau BPBD. Masyarakat juga memiliki peran strategis, mulai dari mengenali potensi ancaman di lingkungan masing-masing, memahami langkah penyelamatan diri, hingga membangun kepedulian terhadap kondisi alam sekitar.

Doni berharap, sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi terhadap persoalan kebencanaan di daerah.

Aspirasi warga mengenai Sungai Batang Lumpo pun diharapkan dapat menjadi perhatian instansi terkait untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga dari kesungguhan semua pihak dalam mengurangi risiko sebelum ancaman itu berubah menjadi musibah.

Masyarakat yang memahami risiko, pemerintah yang responsif, serta infrastruktur yang dikelola dengan baik menjadi fondasi penting untuk menghadirkan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang. (Zul)