Usung Lima Program Strategis, Bidik UMKM Naik Kelas

Jakarta (sumbarkini.com) - Dalam periode kedua, pemerintahan Presiden Jokowi akan fokus untuk penguatan ekonomi rakyat, UMKM dan koperasi, serta Sumber Daya Manusia. “Ini perintah Presiden Jokowi kepada kami. Jadi, kami harus segera merumuskan kira-kira harapan Presiden seperti apa. Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak mudah itu bagaimana UMKM bisa tumbuh dan bisa menyerap lapangan kerja lebih banyak. Situasi seperti ini, ada kebutuhan untuk devisa. Karena itu, ini akan menjadi kebijakan kami bagaimana masalah kebutuhan devisa dapat di selesaikan lewat dua hal. Yaitu, bagaimana produk-produk UMKM bisa masuk global value chain dan bagaimana bisa mensubsitusi barang-barang impor”, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam jumpa pers sekaligus acara perkenalan dengan wartawan di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM bertekad akan membawa produk-produk koperasi dan UKM memiliki daya saing tinggi supaya bisa masuk dalam global value chain. Untuk itu, Kemenkop dan UKM menyusun dan menetapkan lima program unggulan. “Lima program ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan koperasi dan UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta itu sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja, terutama di tengah situasi perekonomian global yang kurang baik saat ini,” kata Teten.

Program strategis pertama yang akan dilakukan adalah memperbesar akses pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk koperasi dan UMKM. “Ke depan, pelaku koperasi dan UMKM dapat bekerja maksimal tanpa perlu takut produknya tidak bisa dipasarkan. Salah satu cara adalah dengan mendukung dan membantu penjualan secara online, dengan membuat regulasi agar perusahaan aplikasi dari luar negeri turut mempromosikan dan menjual produk koperasi dan UMKM kita,” ujar Teten.

Program strategis kedua adalah peningkatan kualitas produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan. “Kita bantu menyediakan teknologi dan sarana pendukung, untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas produksi yang bisa digunakan secara kolektif,” jelas Teten seraya menambahkan bahwa Kemenkop dan UKM juga akan membantu sertifikasi produk-produk baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Program strategis ketiga menyangkut agregasi pembiayaan yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM. ”Kami sudah mengadakan pembicaraan dengan instansi dan lembaga terkait untuk mencari skema pembiayaan yang tepat, dengan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk menjadi off-taker produk UMKM dan avalis untuk pembiayaan,” jelas Teten.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya kelancaran dan efisiensi transaksi bagi UMKM seperti digital payment, dan juga kelancaran logistik sehingga memperkuat daya saing.

Program strategis keempat adalah pengembangan kapasitas manajemen dan usaha koperasi dan UMKM yang diwujudkan antara lain melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli. Selain untuk memperbaiki kualitas layanan, program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Program strategis kelima adalah memberikan kemudahan dan kesempatan mengembangkan usaha bagi Koperasi dan UMKM. “Dengan langkah ini produk-produk lokal memiliki kesempatan yang sama untuk ditempatkan sejajar dengan produk-produk impor di mal-mal besar di Indonesia maupun negara sahabat,” ujar Teten.

Kemenkop dan UKM juga menargetkan untuk menumbuhkan usaha dan startup-startup baru di kalangan anak muda dengan melibatkan universitas dan pusat-pusat UKM sehingga pengusaha muda tumbuh dengan signifikan. Menurut Teten, sangat perlu menyediakan playing field atau ladang usaha yang sama bagi koperasi dan UMKM dengan importir. Karena itu perlu didukung dengan insentif seperti pajak. Selain itu, akan ada pendampingan dan mitigasi hukum bagi pelaku koperasi dan UKM dari berbagai ancaman masalah, termasuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mereka miliki dan juga perlindungan dari resiko fraud.

“Ke depannya, koperasi dan UMKM Indonesia yang memiliki potensi di sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, fashion, makanan dan minuman, home decor, kerajinan dan pariwisata dapat benar-benar menjadi andalan dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa,” tukas Teten.

Bagi Teten, bila produk UMKM mau masuk dalam Value Global Chain, maka harus terintegrasi dengan cara produksi dunia. Dimana UMKM harus bekerjasama dan melakukan bisnis dengan mitra bisnis di luar negeri. “Yang paling penting, jika kita mau masuk pasar luar negeri, selain kita harus memperbaiki kualitas produk, kita juga harus memiliki sertifikasi dan harus memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan itu merupakan suatu keniscayaan," ujar Teten.


Modernisasi Koperasi

Di samping itu, Teten pun berkeinginan untuk terus memodernisasi koperasi di seluruh Indonesia. “Kalau di lihat dari skala bisnisnya, itu ada di UMKM. Koperasi adalah wadahnya saja. Jadi, saya kira, modernisasi koperasi itu termasuk di kelembagaan dan penggunaan teknologi. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam bila tidak segera menggunakan teknologi, maka akan kalah dengan Fintech," kata Teten.

Apalagi, lanjut Teten, sekarang ini model pembiayaan dan modernisasi, orang lebih tertarik menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan Fintech itu. “Jadi, kalau koperasi tidak segera memperbaiki kelembagaannya dan tidak menggunakan teknologi, serta tidak memiliki kemampuan membaca selera pasar, tidak mampu membaca perkembangan perubahan-perubahan ekonomi dunia, saya rasa koperasi akan ketinggalan," tandas Teten.

Problemnya, koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Ada beberapa fakta, koperasi tidak bisa selincah swasta. “Ini bisa diatasi dengan modernisasi kelembagaannya. Koperasi sebagai anggota pemilik modalnya. Tetapi, untuk bisnisnya, dalam bentuk korporasi. Dan saya sekarang akan lebih fokus bagaimana produknya," tegas Teten.

Terobosan konkrit untuk koperasi, Teten mengungkapkan, harus ada transformasi dari koperasi dan pemanfaatan teknologi, supaya koperasi juga tidak kalah dengan perusahaan aplikasi. “Secara produksi koperasi agar lebih efisien, dan itu juga tantangan untuk jumlah keanggotaan yang lebih besar," pungkas Teten lagi.

Menkop dan UKM Apresiasi Pesatnya Pembangunan di Dharmasraya

Dharmasraya - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir ini. "Ini buah dari kekompakan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang ada di Dharmasraya, termasuk dengan pemerintah pusat. Saya tadi mendengar, dalam tiga tahun ini ada sekitar Rp1,4 triliun APBN yang mengalir ke Dharmasraya untuk membangun aneka infrastruktur. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mudah dicapai. Oleh karena itu, saya berharap agar kekompakan Forkompinda dan pemerintah pusat tetap dijaga", kata Puspayoga pada acara Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemberdayaan KUKM, di Dharmasraya, Sumatera Barat, Selasa (12/3).

Di acara yang juga Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan ratusan pelaku KUKM Dharmasraya, Puspayoga menekankan bahwa selain mengejar pertumbuhan ekonomi, juga harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. "Maka, fokus pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Dharmasraya", ucap Puspayoga.


Kalau pembangunan infrasruktur di daerah tidak dipacu, lanjut Puspayoga, maka akan melahirkan high cost di sektor distribusi barang. "Dengan tersedianya sarana infrastruktur yang memadai, maka ongkos distribusi barang bisa menjadi murah dan lancar", tandas Menkop.

Terkait program pemberdayaan KUKM, Puspayoga menjelaskan bahwa suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) saat ini sudah 7% pertahun, dari sebelumnya 22% pertahun. Begitu juga dengan pajak UKM yang sudah turun menjadi 0,5% dari sebelumnya sebesar 1%. "Itulah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan", imbuh Puspayoga.

Di Dharmasraya, Kemenkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan vocational, sosialisasi KUR, dan program strategis lainnya seperti sertifikat hak cipta hingga Nomor Induk Koperasi (NIK). "Tapi saya mengingatkan jajaran saya, dalam melakukan pelatihan di Dharmasraya, harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan mengajari orang Minang berdagang, karena jiwa dagang mereka sudah turun temurun mengalir. Orang Minang sudah memiliki jiwa enterpreneur, tinggal diasah. Maka, kita harus fokus apa yang dibutuhkan, misalnya manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kemasan produk", papar Puspayoga.

Oleh karena itu, Puspayoga meyakini bahwa cita-cita dan tekad Pemkab Dharmasraya untuk mandiri melalui koperasi dan UKM bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. "Lihat saja di Singapura, yang menguasai pasar ritel disana adalah koperasi. Begitu juga di AS, koperasi merupakan unit usaha yang terbilang besar. Di Indonesia juga bisa, asalkan koperasi dikelola dengan baik dan profesional, bukan untuk kepentingan politik praktis sesaat", tegas Puspayoga.

Menkop pun meminta Bupati Dharmasraya untuk tidak terlalu banyak mendirikan koperasi. Karena, saat ini, bukan membangun koperasi secara kuantitas melainkan kualitas. "Tidak apa-apa jumlah koperasi sedikit, namun berkualitas. Dengan Revolusi Total Koperasi yang kita gulirkan, kita targetkan membangun kualitas koperasi. Dan sudah banyak koperasi besar di Indonesia dengan aset triliunan rupiah, seperti Kospin Jasa, KSP Sidogiri, dan sebagainya", ungkap Puspayoga.

Dari langkah-langkah pemberdayaan koperasi di Indonesia, Puspayoga menjelaskan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, kontribusi koperasi pada PDB nasional masih bertengger di level 1,71%. Pada akhir 2017, sudah berada pada kisaran 4,48%. "Saya yakin, PDB koperasi akan meningkat pada tahun 2018 yang sedang dalam penghitungan, yaitu di atas 5%", tandas Menkop Puspayoga.

Pemasaran Online
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku KUKM untuk mengembangkan pasar bagi produknya melalui pemasaran online. "Kita memiliki program khusus untuk pelatihan-pelatihan pemasaran online bagi KUKM di Dharmasraya. Kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi. Suka atau tidak suka, bila ingin memiliki pasar yang luas, maka harus menguasai pasar online. Kompetensi SDM KUKM kita harus kuat", tandas Sutan Riska.

Sutan Riska menambahkan, pihaknya akan terus melakukan gebrakan untuk mengembangkan 204 koperasi dan 9.644 UKM yang ada di Dharmasraya. "Dari jumlah tersebut, ada sekitar 6.500 usaha mikro yang sangat membutuhkan bantuan akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya", kata Sutan Riska.

Bupati Dharmasraya itu bertekad untuk terus mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Sumbar. Di usia Kabupaten Dharmasraya 15 tahun, Sutan Riska mengungkapkan bahwa pada 2015 wilayahnya sudah keluar dari label daerah tertinggal. Bahkan, Dharmasraya berada di peringkat kedua di Sumbar dalam pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, angka kemiskinan pun bisa ditekan. "Selain pembangunan infrastruktut, kita juga membangun pasar bersih, sentra industri logam, dan sebagainya.selain itu, kita juga kembangkan SDM kejuruan", tukas Bupati Dharmasraya.

Sutan Riska pun menegaskan bahwa kunci sukses pembangunan di Dharmasraya adalah kuatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. "Dana APBN mengalir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tak kurang dari Rp1,4 triliun untuk membangun infrastruktur di Dharmasraya. Kalau infrastruktur baik, maka tingkat ekonomi pun akan meningkat", pungkas Bupati Dharmasraya. (*)

Empat Tahun Menumbuhkan Wirausaha yang Berdaya Saing

Jakarta (sumbarkini.com) - Empat tahun kinerja pemerintah di sektor koperasi dan UKM mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satu diantaranya adalah peningkatan daya saing UMKM melalui kewirausahaan. 

Kementerian Koperasi dan UKM dalam empat tahun terakhir, menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas  untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain. Sebab, melalui kewirausahaan sangat penting menumbuhkan budaya ekonomi mandiri bagi masyarakat, bukan pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja.

Sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan. Tahun 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, tahun 2016 naik menjadi 3,1 persen. 

"Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5 persen," kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada acara paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, Rabu (31/10).

Menteri Puspayoga yakin dan optimis tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7%), Malaysia (5%), dan Thailand (4%). 

Sejumlah program dilakukan, yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP dilaksanakan kerjasama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. 

Melalui dua gerakan ini, diberikan pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Selain itu memberikan fasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.

Sejalan dengan itu, Puspayoga menambahkan, mendukung penguatan UMKM agar berdaya saing, KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan. 

Dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun tahun 2018, per September 2018 sudah tersalurkan sebesar Rp100,1 triliun kepada 3.797.547 orang. Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT). 

"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," kata  Menkop.

Selain KUR, lanjut Menkop, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodir keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan  penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar pertahun. (ali)

KUD Mino Saroyo Sukses Kelola TPI

Kegiatan bongkar muat ikan di pelelangan ikan Cilacap.

Cilacap - Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, boleh jadi satu dari sedikit koperasi di Indonesia yang pantas menjadi teladan sukses, bagaimana sebuah koperasi mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Meski bukan mudah bagi KUD tersebut dalam meretas usaha di pantai pesisir selatan Jawa karena setidaknya harus mengalami jatuh bangun yang tak terhitung.

KUD Tingkat Primer beranggotakan Nelayan yang berkedudukan di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, telah dirintis jauh sejak zaman pendudukan Jepang.

Pantas jika KUD Mino Saroyo telah demikian memahami karakteristik masyarakat dan nelayan pesisir pantai Cilacap. Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap, Untung Jayanto, mengatakan sebenarnya masyarakat nelayan pesisir yang menjadi anggotanya hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik.

"Kami menginginkan ada kesejahteraan untuk masyarakat di pesisir pantai yang selama ini memang identik dengan kemiskinan," katanya.

Maka kemudian, masyarakat nelayan pun membentuk perkumpulan demi mencapai kesejahteraan hidup secara bersama-sama. Berawal dari komunitas nelayan yang terbentuk menjadi Koperasi Perikanan dan menjadi koperasi yang termasuk paling tua karena telah terbentuk sejak zaman penjajahan di wilayah pesisir Indonesia. 

Tercatat pada tahun 1942 Koperasi Perikanan didirikan dengan nama GYO-GYO KUMIAI (bahasa Jepang). Selanjutnya menyesuaikan Undang-Undang Koperasi Tahun 1958 menjadi Primer Koperasi Perikanan Laut (KPL). Namun dengan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1978, maka KPL dan BUUD diamalgamasikan atau dileburkan menjadi KUD (Koperasi Unit Desa ) yang kemudian bernama KUD Mino Saroyo. 

Menurut Untung Jayanto, nama Mino Saroyo dipilih karena dianggap paling sesuai dengan visi dan misi koperasi. "Mino artinya ikan, Saroyo artinya Bersama-sama sehingga Mino Saroyo artinya koperasi yang bergerak di sektor perikanan secara bersama-sama mengelola perikanan untuk menyejahterakan nelayan," katanya.

Memuat ikan untuk didistribusikan ke pemenang lelang.

Tepat pada 15 Januari 1990 KUD “Mino Saroyo” Cilacap mendapat predikat sebagai KUD Mandiri. Maka tanggal 15 Februari 1990 itulah KUD tersebut mendapatkan SK KUD Mandiri yang diserahkan oleh Dirjen Binus Koperasi.

Kini KUD tersebut menjalankan usaha pokok melayani kebutuhan-kebutuhan anggota nelayan dan kebutuhan perbekalan melaut sampai pemasaran hasil perikanan. Selain itu juga penjualan hasil tangkapan ikan nelayan dijual TPI sebanyak 9 unit yang terletak di masing-masing Kelompok Nelayan, dimana di Tempat Pelelangan Ikan tersebut terdapat pula sarana usaha milik KUD “Mino Saroyo” Cilacap.

Pengelolaan TPI

Untung Jayanto mengatakan KUD yang dipimpinnya terus berkiprah mewadahi para nelayan anggotanya. Bahkan, pengelolaan TPI yang dilakukan oleh KUD tersebut membuktikan adanya peningkatan hasil lelang. 

Pihaknya mencatat, sejak TPI Cilacap dikelola KUD Mino Saroyo mulai 2010, hasil lelang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 saat TPI masih dikelola Pemda Cilacap, hasilnya hanya mencapai Rp22 miliar. Namun, sejak 2010 hasil lelang meningkat drastis. Tercatat tahun 2014 mencapai Rp70 miliar, tahun 2016 hasil lelang sebesar Rp45 miliar, dan tahun 2017 melonjak lagi menjadi Rp75 miliar. 

Penguatan nilai tukar dolar bahkan sedikit banyaknya mendatangkan keuntungan kepada  nelayan di Cilacap. Oleh karena itu, jumlah produksi ditargetkan bisa mencapai Rp100 miliar sampai tutup tahun atau naik dibandingkan tahun lalu Rp75,2 miliar selama 2017.

Untung menegaskan kemanfaatan TPI setelah dikelola KUD dirasakan anggota sangat besar. Tidak hanya soal jaminan harga ikan, tapi juga iuran lelang dikembalikan kepada anggota. 

Dia mencontohkan, KUD Mino Saroyo memberikan dana sosial jika ada anggota yang mengalami musibah saat melaut atau anggota memiliki simpanan yang dapat diambil saat paceklik. Kecuali itu juga memberikan kredit bagi nelayan yang hendak mengambil alat-alat produksi. Hal ini diakui sangat membantu nelayan dan mendorong nelayan semangat melaut.

“Setelah pengelolaan di tangan KUD, nelayan semangat menjual hasil tangkapannya ke TPI. Karena, KUD memberikan jaminan harga ikan terbaik, KUD juga membantu menyediakan alat tangkap bagi nelayan dan sarana produksi lainnya,” kata Untung.

KUD Mino Saroyo menjadi bukti percontohan betapa efektifnya ketika TPI dikelola oleh para nelayan anggotanya. Terlebih TPI memang memiliki banyak fungsi, bukan semata berfungsi menarik restribusi lelang untuk pendapatan asli daerah, tetapi mempunyai kekuatan untuk menghadirkan harga ikan yang wajar bagi nelayan.

Di sisi lain TPI juga menjadi pusat informasi dan wadah komunikasi dan koordinasi semua stakeholder bidang perikanan dan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan nelayan secara tidak langsung. 

Lebih penting lagi, TPI menjadi Pusat Data Produksi Perikanan yang bisa diintegrasikan dengan Sistem Logistik Ikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 31/2014 Jo UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan serta database jumlah kapal perikanan dan luasan area tambak serta jumlah pelaku usaha di bidang perikanan.

Oleh karena itu, pengelolaan TPI oleh KUD Mino Saroyo pun kemudian diharapkan direplikasi di tempat-tempat lain. Meski dari sisi regulasi masih diperlukan payung hukum agar KUD dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Maka kini saatnya mendorong terwujudnya regulasi yang memberikan legalitas bagi koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI. 

Keberhasilan KUD Mino Saroyo tak lepas dari berbagai upaya pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM yang selama ini menerapkan program reformasi koperasi yang dicanangkan Menteri Puspayoga untuk mendorong semakin berkualitasnya koperasi-koperasi di Indonesia. 

Puspayoga mengatakan pihaknya sudah memiliki standar yang baku koperasi berkualitas khususnya pengelola TPI di antaranya harus higienis, bersih, dan sehat. Area-area dalam TPI juga sudah harus dipisah sesuai peruntukkannya misalnya area bongkar, area pembersihan, dan pelelangan.

"Tujuan utama bagi pembinaan koperasi pengelola TPI adalah agar pengelolalan yang dilakukan bisa memberikan manfaat pada semuanya, baik itu nelayan maupun Pemda, dan masyarakat yang lebih luas," katanya.

Ia mengakui ada pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan yaitu pembenahan internal koperasi atau revitalisasi koperasi perikanan secara menyeluruh di seluruh Tanah Air agar dapat disiapkan sebagai pengelola TPI. (rel)

Empat Tahun Reformasi Total, Koperasi Tumbuh Secara Berkualitas

Jakarta (sumbarkini.com) – Pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan program pertumbuhan ekonomi untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.  Untuk mencapai pemerataan itu koperasi memiliki peran strategis, karena bisa saja terjadi pertumbuhan ekonomi tapi hanya dinikmati sekelompok orang.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan guna meningkatkan peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan Reformasi Total  Koperasi melalui tiga langkah strategis, yakni Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Tujuannya adalah mengembangkan koperasi secara berkualitas sebagai organisasi yang memberikan kesejahteraan kepada anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat.

“Dalam empat tahun berjalannya Reformasi Total Koperasi, banyak penataan koperasi yang berhasil dilaksanakan baik terhadap para penggerak koperasi, masyarakat dan kelembagaan koperasi itu sendiri. Masyarakat mulai menyadari bahwa kualitas koperasi adalah yang terpenting, bukan mengajar kuantitas lembaga koperasi,” kata Puspayoga, Kamis 19 Juli 2018.

Langkah strategi melalui Reformasi Total Koperasi telah membuahkan hasil. Berdasarkan data yang diolah Kemenkop UKM dari data BPS, kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional terus meningkat. Tahun 2014, PDB koperasi hanya 1,71 persen kemudian meningkat menjadi 3,99 persen tahun 2016 dan tahun 2017 naik lagi menjadi 4,48 persen.

“Ini menunjukkan koperasi tumbuh sehat dan terus berkembang secara berkualitas,” kata Puspayoga.

Ketiga langkah Reformasi Total Koperasi tersebut dilakukan secara paralel dan berkesinambungan. Reorientasi Koperasi ditandai oleh perubahan paradigma dari kuantitas menjadi koperasi berkualitas dan berdaya saing tinggi.  

Rehabilitasi menjadi tonggak terhadap perbaikan database koperasi dengan Online Database System (ODS) untuk menghasilkan data koperasi yang akurat dan aktif.  Setelah melalui pendataan ODS jumlah koperasi tahun 2014 sebanyak 212.570 unit  telah berkurang menjadi 152.714 unit. Sebanyak  40.103 dibubarkan karena tidak aktif lagi. Dari jumlah koperasi yang aktif, sebanyak 80.008 melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tapi masih ada koperasi aktif tapi tidak RAT sebanyak 72.706 unit.

“Saya harap pemerintah daerah ikut mendorong koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan RAT dapat menyelenggarakan RAT sehingga koperasi-koperasi di daerahnya menjadi berkualitas,” kata Puspayoga.

Melalui langkah pengembangan, di masa kini,  dapat dilihat sangat banyak koperasi yang berhasil bertransformasi hingga menjadi badan usaha berdaya saing tinggi, antara lain Kospin Jasa.  Kospin Jasa merupakan koperasi pertama yang berhasil menjadi penyalur KUR. Kemudian Kopsin Jasa juga koperasi pertama yang berhasil mencatatkan anak usahanya PT JMA Syariah di Bursa Efek Indonesia.  

Selain itu, Koperasi Karyawan Telkomsel (Kisel)  yang merupakan contoh koperasi modern yang telah memiliki 5 anak perusahaan  bergerak di 3 sektor bisnis utama, yakni  Slaes & Channel, General Services, dan Telco Infrastructure Services. Kisel telah membuka 11 kantor wilayah dan 42 kantor cabang.  Kisel membukukan omzet Rp 6,4 triliun dan total set Rp 1,09 triliun tahun 2017 dan membagikan SHU Rp 63,7 miliar.  

Ada juga KWSG atau Koperasi Warga Semen Gresik adalah salah satu koperasi yang berkembang menjadi lembaga multibisnis.  Saat ini KWSG memiliki berbagai unit bisnis, pabrik fiber cement “Gress Board”, Ritel & Resto, Unit Simpan Pinjam, Perdagangan Umum, Ekspedisi dan Perdagangan Bahan Bangunan. Tahun 2017, KWSG mencatatkan  pendapatan  Rp 2,5 triliun dengan total aset Rp 1,2 triliun serta membagikan SHU Rp 7,4 miliar. 

Puspayoga mengatakan Kemenkop UKM  konsisten melaksanakan Reformasi Total Koperasi dan mengajak semua gerakan koperasi, pemerintah terus menjaga sinergi positif yang sudah terjalin selama ini sehingga koperasi menjadi kuat dan mampu meningkatkan peran dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (zul)

Berkat KUR Peralatan Usaha Makin Lengkap

JAKARTA (sumbarkini.com) - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang ringan dan persyaratan yang kian mudah mendorong semakin banyak pelaku usaha mikro yang mengaksesnya makin meningkat skala usahanya.

Dengan mengakses KUR misalnya, mampu membuat usaha Darmawan (34) di Bantul DIY semakin berkembang karena ia bisa melengkapi peralatan yang diperlukan untuk usaha aneka souvenir dan kipas bambunya.

Usaha yang dijalankannya bersama Sri Suharti (33) sang istri sejak 2006 itu semakin bisa berkembang setelah ia menjadi nasabah KUR dari BPD DIY.

Sekitar 1,5 tahun lalu usaha yang diberinya nama Banyu Biru Craft mendapatkan fasilitas perkuatan modal dari KUR sebesar Rp25 juta.

"Setelah menerima KUR saya pakai dana itu untuk pengembangan alat produksi, saya belikan alat penipis bambu, agar produksi lebih lancar dan alat untuk ukiran bambunya. Ada tambahan juga untuk beli etalase," katanya.

Workshop usahanya dilakukan langsung di rumahnya yakni di Jipangan RT 04, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dan menyerap sejumlah tenaga kerja.

Dengan KUR, Darmawan mengaku sangat terbantu untuk mengembangkan inovasi dan karya-karyanya karena ada tambahan modal usaha.

"Ya sangat membantu karena itu ada inovasi pakai kipas kayu jadi ada pengembangan produk dan juga segmen pasar untuk menperluas jaringan pemasaran. Selama ini kita masih lebih dominan jualnya ke reseller dengan alat ini bisa akses ke costumer langsung yang backgroundnya menengah ke atas," katanya.

Ia mengaku penambahan alat berupa mesin pengirat dan mesin pon membuat usahanya meningkat secara otomatis.

"Alhamdulillah lumayan bisa membantu pengembangan produksi dan pengembangan jaringan pemasaran," katanya.

Sejak 6-7 tahun lalu, ia sudah memiliki pasar yang melakukan order secara rutin dari berbagai kota terutama Bali, Cirebon, Banjarmasin, dan Pekalongan. Kini pasar itu kian berkembang meliputi berbagai kota besar yang lain.

KUR bagi Darmawan memang cukup signifikan membantu usahanya. Dengan modal awal usaha yang sangat minim yakni Rp500.000, kini usaha itu makin bertambah besar berkat KUR.

"Dengan modal yang terbatas dari perbankan dengan bunga ringan dibandingkan kredit konvensional, ini sangat membantu pengembangan produksi," kata Darmawan yang ketika pertama mengakses KUR mendapatkan bunga kredit 9 persen/tahun.

Ia juga bisa rutin melakukan pameran karena usahanya dianggap sudah semakin berkembang dan mampu berproduksi secara kontinyu di antaranya di Jakarta Fair, pameran di DIY dalam agenda Sekaten, dan Bantul Expo.

"Program ini sangat membantu kami pelaku UMKM dalam modal karena ya memang permodalan jadi kendala paling krusial bukan cuma buat saya tapi rata-rata pelaku UMKM. Mereka punya jaringan pasar, inovasi ada tapi kemampuan finansial terbatas akhirnya tidak bisa cover orderannya. Dengan adanya KUR ini cukup terbantu sehingga usaha jalan. Alhamdulillah bisa menerima pesanan dengan kuantitas yang lebih besar," katanya.

Kini Darmawan pun berupaya mendorong pangsa pasar dengan mengembangkan penjualan sistim on line. Ia meyakinkan konsumen bahwa pesanan darinya akan sampai dalam waktu 2 hari setelah pembayaran lunas 100%.

Bahan baku dan penolong yang digunakan antara lain : bambu, kain (batik, sifon, satin peles, batik, broklat, blaco dan tetron), rotan, kawat, payet, renda, pemutih H2O2, lem kayu dan lem kuning.

Bahan-bahan tersebut dapat dengan mudah diperoleh di wilayah DIY sendiri. Untuk menunjang kelancaran usahanya, Darmawan menggunakan tenaga kerja harian tetap beberapa orang dengan waktu kerja jam 08.00 – 16.00 dan beberapa harian lepas atau borongan.

Ia dan istrinya terlibat secara langsung dalam proses produksi, utamanya masalah negosiasi harga, Total Quality Control dan pengiriman barang.

Darmawan menyatakan sangat bersyukur dengan adanya program  KUR dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan rakyat kecil seperti dirinya. (*)

Hak Cipta Bikin Tenang Perajin Batik Tuban

TUBAN (sumbarkini.com) - Fasilitas Hak Cipta yang merupakan salah satu program andalan Pemerintahan Jokowi-JK untuk mendongkrak daya saing UMKM terbukti mampu memberikan perlindungan, ketenangan berkarya, hingga rasa percaya diri yang tinggi bagi perajin batik di Tuban, Jawa Timur.

Nanik Hariningsih, pemilik usaha produksi kain dan batik Gedok khas Tuban UD Melati Mekar Mandiri di Tuban, Rabu, mengatakan ia menjadi salah satu UKM binaan Semen Indonesia yang mendapatkan fasilitas hak cipta untuk karya batiknya yang bermotif kedelai kecer.

Pelaku UKM di desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Tuban itu mengaku mendapatkan manfaat yang sangat besar dari fasilitas hak cipta terlebih karena ia mempekerjakan banyak karyawan mulai dari pekerja tetap di rumah industrinya hingga pekerja lepas yang mengerjakan pesanan dari rumah masing-masing.

"Kalau tidak ada hak cipta saya tidak bisa apa-apa kalau motif dipakai oleh orang lain, apalagi kalau ada yang sampai menjualnya ke luar negeri," kata Nanik yang juga berprofesi sebagai guru TK itu.

Hak cipta bagi Nanik yang merintis usahanya sejak 2007 sebagai bisnis warisan keluarga itu lebih merupakan caranya untuk mendapatkan rasa tenang dalam berkarya.

"Sebenarnya juga ya memang kita tenang, meskipun kita harus terus berinovasi jadi kalau ada yang sudah dihakciptakan otomatis yang lain  juga mesti dihakciptakan juga. Agar kita bisa tenang untuk berkarya," katanya.

Ia sendiri mengaku tidak mengalami kesulitan apapun untuk mendapatkan fasilitas hak cipta tersebut, yakni hanya menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan meliputi NPWP, SIUP, KTP, KK tanpa harus kehilangan uang sepeserpun.

Nanik mengaku usahanya semakin mendapatkan pengakuan dan menjadi kebanggaan tersendiri ketika ia memiliki motif khas batiknya sendiri. Pasarnya pun semakin luas dan produknya kian dikenal pasca-pengakuan salah satu produk masterpiecenya yang disertifikatkan hak cipta tersebut.

"Saya sangat berterima kasih pada Pemerintah Jokowi yang memiliki program yang mempermudah UKM untuk mendapatkan hak cipta atas karyanya ini," katanya.

Senada disampaikan Kustini pemilik usaha Kustini Batik Gringsing Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur, yang mendapatkan fasilitas hak cipta untuk beberapa motif batik karyanya di antaranya mentaraman dan manuk gedong.

"Saya mendapatkan hak cipta untuk beberapa karya saya membuat saya semakin mantap dan percaya diri dalam menjalankan usaha batik ini," kata Kustini yang sudah 35 tahun membatik ini.

Sebelum mendapatkan hak cipta, Kustini mengaku kerap kali ragu mengembangkan motif batik gringsing yang selama ini menjadi andalannya.

"Motif batik kan ada banyak tiap desa punya, jadi kita bisa ragu ini ciptaan siapa. Dengan sertifikat hak cipta kita semakin yakin kalau ini karya kita sendiri, sudah tidak ada keraguan lagi," kata Kustini yang mendapatkan fasilitas tersebut pada November 2017.

Ia juga merasakan kebanggaan yang mendalam setelah memiliki sertifikat hak cipta sehingga tak ragu-ragu lagi untuk memasarkan produknya lebih luas hingga mengaku ada peningkatan omset setelah memiliki hak cipta.

Batik ciri khas Desa Gesikharjo ciptaannya itu bisa terjual hingga 6-8 potong perbulan dengan harga Rp2,5 juta - Rp3 juta perpotong padahal sebelumnya saat musim sepi hanya terjual 1-2 potong saja.

Kustini juga mengaku difasilitasi oleh pemerintah dalam mengakses kemudahan pengakuan hak cipta itu sehingga tak perlu mengeluarkan biaya apapun saat mengurusnya.

"Saya sangat bersyukur, dan berterima kasih kepada pemerintah atas adanya program ini," katanya. (ali)

Menkop dan UKM Ajak Masyarakat Berkunjung ke Smesco

Jakarta (sumbarkini.com) - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengajak masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja ke Paviliun Provinsi di Gedung Smesco Jakarta sebagai miniatur produk UKM dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

"Siapapun bisa datang ke Smesco dan bisa melihat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semua produk UKM unggulan tersedia," kata Menteri AAGN Puspayoga di Gedung Smesco Jakarta, Rabu 18 April 2018.

Ia mengatakan, Paviliun Provinsi menampung beragam produk unggulan UKM dari seluruh provinsi di Indonesia yang didatangkan langsung dari perajinnya. Oleh karena itulah, Menteri Puspayoga meyakinkan bahwa Paviliun Provinsi di Gedung Smesco layak disebut sebagai miniatur Indonesia dalam hal produk UKM unggulan.

"Ini sebagai bentuk pemberdayaan bagi UKM sekaligus mempermudah masyarakat jika ingin mendapatkan produk UKM terbaik tanpa harus datang jauh-jauh ke sumbernya, cukup datang ke Smesco," katanya.

Sebagai bukti dukungan nyata, pihaknya menyediakan ruang di Paviliun Provinsi bagi UKM tanpa dipungut biaya sewa alias gratis. Cuma hanya dibebani pajak 10 persen. Tetapi UKM yang masuk ke jajaran pemasok harus terlebih dahulu melalui proses kurasi sehingga hanya produk terbaik dan unggulan saja yang ada di Paviliun Provinsi.

"Kita tidak mencari keuntungan di sini, semua untuk kepentingan UKM, tapi kualitas produk juga tetap kami kedepankan," katanya.

Belum lama ini kementerian telah melakukan revitalisasi Paviliun Provinsi untuk menampilkan wajah baru Produk Unggulan Provinsi. Revitalisasi ini merupakan upaya membentuk citra baru terhadap identitas daerah dengan menampilkan "local heritage" dan produk unik.

Menurut dia, revitalisasi Paviliun Provinsi yang berlangsung sejak Januari 2018 merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan semua potensi yang ada agar Smesco Indonesia menjadi icon baru atau citra baru dalam pencapaian pengembangan dan pemasaran produk-produk unggulan Koperasi dan UKM. 

Ia berharap dengan citra baru itu, Smesco Indonesia akan menjadi referensi terbaik untuk mencari dan mendapatkan produk lokal produksi KUKM Indonesia. 

Smesco Indonesia juga akan menjadi wadah promosi produk lokal produksi KUKM Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk meningkatkan daya saing KUKM daerah. 

Di samping itu, Menteri berharap Smesco dapat menjadi area one stop shopping bagi konsumen lokal maupun internasional yang ingin membeli produk-produk KUKM Indonesia.

"Pendekatan dalam proses revitalisasi dilakukan secara terintegrasi, visitor oriented, dan dedicated to local sme agar berhasil guna," katanya. (z01)

Ini Ketentuan Teknis Lomba Karya Tulis Koperasi dan UKM 2018

Ketentuan Lomba: (Baca Kemenkop dan UKM Gelar Lomba)
1. Terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang berpotensi sebagai wartawan di media cetak dan online dan blogger yang beredar di Indonesia.
2. Merupakan karya asli, bukan saduran, bukan terjemahan atau rangkuman, bukan tergolong advertorial dan belum pernah meraih penghargaan.
3. Karya tulis bagi media cetak dan online dalam bentuk feature, bukan hardnews, opini atau analisis.
4. Karya tulis bagi blogger dalam bentuk analisis.
5. Karya lomba yang akan diikutsertakan telah dipublikasi di media cetak maupun online dalam kurun waktu 1 Januari - 23 Juni 2018.
6. Setiap peserta dapat mengajukan maksimal 3 (tiga) karya tulis.
7. Panjang karya tulis minimal 4.000 karakter termasuk spasi.
8. Bagi wartawan media cetak, karya tulis dikirimkan berupa file softcopy dalam format microsoft office word atau PDF.
9. Bagi media onlien melampirkan hasil klipping dan discan sebagai bukti tayang berita dan link tautan berita.
10. Bagi blogger mengirimkan link tautan karya tulis yang ditayangkan.
11. Karya tulis yang akan diikutsertakan sudah diterima panitia selambat-lambatnya 23 Juni 2018.
12. Peserta harus melampirkan data diri lengkap (nama, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, email) dan fotocopy atau scan tanda pengenal yang sah, dan kartu pers bagi wartawan media cetak dan online.
13. Karya tulis dikirimkan ke karyatulisukm2018@gmail.com. Pengumuman pemenang pada 6 Juli 2018.

Kemenkop dan UKM Gelar Lomba Penulisan

Padang (sumbarkini.com) - Kementerian Koperasi dan UKM terus menggemakan perkembangan terkini perkoperasian Indonesia. Secara kuantitas pertumbuhan koperasi signifikan. Tercatat 152.714 unit koperasi tumbuh dan berkembang sejak lama.

Hanya saja, suburnya perkembangan perkoperasian di Indonesia berbanding terbalik dengan perkembangan zaman. Terkesan koperasi belum mengadopsi perkembangan kekinian.

"Mengingat hal ini, Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui kebijakan reformasi total koperasi, melakukan upaya pengembangan agar kualitas koperasi menigkat baik dalam hal penggunaan teknologi, manajemen, SDM maupun proses produksi," ujar Menteri Koperasi dan UKM RI diwakili Humasnya.

Guna menggambarkan koperasi yang telah beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, kementerian mengadakan "Lomba Karya Tulis Koperasi dan UKM 2018'.

Lomba yang diperuntukkan bagi wartawan media cetak dan online serta para blogger ini bertajuk Koperasi Era Milenial. Untuk kategori media cetak dan online hendaknya mengarahkan tulisannya seputar upaya koperasi menjawab tantangan zaman. 

(Baca juga : Ini Ketentuan Lomba Karya Tulis Koperasi dan UKM 2018)

Sementara untuk blogger hendaknya menyumbangkan pemikirannya seputar rebranding koperasi era milenial. Bagaimana mereka mengungkapkan upaya melepaskan stigma jadul, kuno dan tidak menarik di kalangan muda.

Untuk itu hendaknya tergambar ide agar generasi muda dengan senang hati terlibat dalam koperasi. "Jangan ada lagi generasi muda yang alergi dengan koperasi lantaran lebih banyak diurus oleh kalangan tua," ujarnya.

Persepsi masyarakat harus diubah. Harus ada reposisi image terhadap koperasi di kalangan muda. Gunakan pendapat ahli atau akademisi terhadap konsep ini.

Untuk media cetak dan online disediakan hadiah uang bagi juara 1 hingga harapan III. Total Rp 32.500.000. Hadiah untuk Juara I Rp10.000.000, Juara II Rp7.500.000 dan Juara III Rp 6.000.000.

Adapun untuk kategori blogger tersedia hadiah buat juara I hingga III. Juara I berhak atas hadiah uang sebesar Rp 4.000.000, Juara II Rp 3.000.000 dan juara III Rp 2.000.000.

Selain hadiah, Kementerian akan memberikan sertifikat buat para pemenang.

Uniknya, setiap peserta dapat mengirimkan tiga karya tulis dengan panjang minimal 4.000 karakter. Karya harus diterima panitia paling lambat 23 Juni 2018. (z01)