Realisasi Anggaran Sejumlah OPD Pasaman Barat Masih Rendah, Program Diminta Dipercepat
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/9).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Doddy San Ismail mewakili Bupati Yulianto. Kegiatan itu turut dihadiri staf ahli, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala yang dihadapi, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
Evaluasi dilakukan terhadap realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan,” ujar Doddy, dikutip dari Kominfo Pasaman Barat.
Hasil evaluasi menunjukkan realisasi anggaran di sejumlah OPD masih tergolong rendah. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya program yang bersumber dari dana transfer pemerintah.
Pimpinan OPD diminta memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran secara maksimal untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan realisasi keuangan.
Selain mempercepat belanja dan pelaksanaan program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Peningkatan PAD dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Administrasi Diminta Tidak Hambat Program
Penyelesaian administrasi dan proses pengambilan keputusan juga diminta dilakukan lebih cepat agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
Setiap OPD diharapkan meningkatkan koordinasi apabila terdapat dokumen atau surat keputusan yang membutuhkan penyelesaian segera, termasuk ketika pimpinan sedang menjalankan tugas di luar daerah.
Proses administrasi yang terlalu lama dinilai dapat memengaruhi kecepatan pelaksanaan program sekaligus serapan anggaran.
Selain itu, OPD juga diingatkan agar responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Kecepatan dan ketepatan penyampaian data disebut berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, terutama dalam pelaksanaan program dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Publikasi Program Pemerintah Diperkuat
Dalam rapat tersebut, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pasaman Barat juga diajak membantu memperluas penyebaran informasi pembangunan daerah.
ASN didorong mengikuti dan mendukung kanal media sosial resmi Dinas Kominfo Pasaman Barat, termasuk Facebook, Instagram, dan TikTok.
Publikasi dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat serta pemerintah di tingkat provinsi dan pusat dapat mengetahui berbagai program, capaian, serta hasil kerja pemerintah daerah.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, seluruh OPD diharapkan segera menindaklanjuti hasil evaluasi, menyelesaikan berbagai hambatan teknis maupun administrasi, serta mempercepat realisasi program hingga berakhirnya tahun anggaran.
Peningkatan serapan anggaran juga diharapkan dapat memastikan program pembangunan yang telah direncanakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Pasaman Barat. (Jimi)
Sumber: Kominfo Pasaman Barat
About Jimi
