Empati Pak Wali Dan Wakil Walikota Dimana? Mengapa Sedimen Drainase Dibiarkan Menutup Sumber Ekonomi Warga

Padang (sumbarkini.com) - Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur harus kita dukung, karena itu adalah napas bagi kemajuan sebuah kota. Termasuk  normalisasi drainase di kawasan Jl. Dr. Moh. Hatta, Cupak Tangah/

Diakui itu salah satu solusi untuk meminimalisir ancaman banjir yang kerap menghantui saat musim penghujan. Namun, sayangnya kurang dibarengi dengan manajemen lapangan yang mumpuni. Tumpukan ratusan karung berisi sedimen yang diangkat dari drainase itu kini seperti dibiarkan di depan sejumlah toko/kedai di kawasan itu. 

"Pemandangan di Cupak Tangah saat ini bukan lagi sekadar proyek perbaikan, melainkan "blokade ekonomi" bagi pelaku usaha kecil. Ketika akses parkir tertutup rapat oleh dinding karung setinggi bahu orang dewasa, secara otomatis rantai rezeki para pemilik toko terputus. Konsumen akan memilih berlalu daripada harus bersusah payah mencari celah masuk di antara aroma tidak sedap sisa galian yang mulai menguap ke udara, ujar Ketua Umum KJI, Andarizal, Jumat (10/4/2026).

Menurut penilaian Andarizal, Ada sebuah ironi yang tajam. Di satu sisi, Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir tengah gencar mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan UMKM. Namun, di sisi lain, teknis pengerjaan proyek di lapangan justru menunjukkan wajah yang kurang menunjukkan empati.

Ditegaskannya, membiarkan sedimen berhari-hari di depan ruang publik tanpa kepastian jadwal pengangkutan adalah bentuk kelalaian manajerial. Pihak kontraktor atau instansi terkait seolah lupa bahwa trotoar dan bahu jalan di kawasan tersebut memiliki fungsi ganda, sebagai jalur infrastruktur sekaligus urat nadi ekonomi warga.

Dia berharap, pihak terkait harus bersikap adil. Pembersihan drainase dalam skala besar memang membutuhkan proses. Ada tahapan pengeringan sedimen agar beban angkut lebih efisien dan tidak mengotori jalanan saat dipindahkan ke truk. Namun, efisiensi teknis tidak boleh mengorbankan eksistensi hidup manusia. 

"Jika proses "transit" sedimen ini memakan waktu lebih dari 1x24 jam tanpa ada upaya meminimalkan dampak bau dan hambatan akses, maka manajemen proyek tersebut layak dipertanyakan," tegasnya.

Dari penelusuran Andarizal, warga tidak meminta proyek dihentikan. Mereka justru mendukung agar kota ini bebas banjir. Namun mereka mohonkan hanyalah sisi manusiawi dalam pembangunan. 

"Mereka hanya butuh kepastian kapan tumpukan itu lenyap, bukan sekadar janji-janji yang menguap bersama bau lumpur di depan warung mereka," ujarnya lagi.

Untuk itu, Andarizal mengingatkan, "Pemerintah Kota Padang harus segera turun tangan. Dinas terkait perlu menegur rekanan atau tim lapangan yang abai terhadap dampak lingkungan dan sosial ini. Jangan sampai narasi "Padang Kota Pintar" (Smart City) ternoda oleh ketidakmampuan mengelola sisa galian tanah."

Andarizal pun mewanti-wanti, pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadi "obat yang lebih menyakitkan daripada penyakitnya". Jangan sampai drainase lancar, namun dapur warga berhenti mengepul karena pembeli enggan mampir. "Pak Wali dan Pak Wawako, warga Cupak Tangah menunggu tindakan nyata, bukan sekadar tumpukan karung yang menjadi monumen kelesuan ekonomi," pungkasnya. (*/elsi)