Stunting Pasaman Barat 12,4 Persen, Ribuan Balita Hidup dalam Kondisi Rentan

Pasaman Barat (sumbarkini.com) - Prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat masih menjadi perhatian serius. Data terbaru menunjukkan angka stunting mencapai 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.110 balita hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan dengan keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, air minum, hingga listrik.

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan stunting melalui langkah yang lebih terintegrasi dan menyentuh berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan, tetapi juga menyasar persoalan lingkungan dan kemiskinan.

Upaya Terpadu Tekan Stunting di Pasaman Barat

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kini memperkuat strategi percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor. Program ini mendapat dukungan dari Tanoto Foundation yang kembali menetapkan daerah tersebut sebagai mitra dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S).

Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil pemadanan data e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab stunting tidak hanya berasal dari kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta faktor kemiskinan.

Komitmen dan Capaian Program

Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, menyebut Pasaman Barat memiliki komitmen kuat dalam penanganan stunting. Hal ini terlihat dari berbagai capaian selama periode pendampingan 2022–2024.

Beberapa di antaranya adalah penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pengembangan modul pelatihan untuk dai serta tokoh agama dan budaya, pelatihan terhadap 25 dai, hingga pelaksanaan pra-rembuk bersama perusahaan perkebunan.

Stunting Masih Jadi Persoalan Serius

Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Menurutnya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun atau pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ujarnya.

Akses Dasar Masih Jadi Kendala

Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan bahwa dari 1.110 balita yang tergolong rentan, masih banyak yang menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.

Data menunjukkan, 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 60 balita belum memiliki akses jamban layak, 69 balita belum mendapatkan air minum aman, 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional, dan 2 balita belum menikmati akses listrik.

“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan, sehingga intervensinya harus menyentuh berbagai sektor,” jelasnya.

Kolaborasi dan Intervensi Lintas Sektor

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation memperkuat kemitraan melalui pendampingan teknis dan advokasi. Program yang dijalankan mencakup penguatan komitmen pemerintah daerah, lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pengembangan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), pelatihan tokoh agama, hingga penguatan manajemen data.

Selain itu, intervensi gizi spesifik juga dilakukan melalui pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif didorong melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kebutuhan Anggaran dan Inovasi Daerah

Dalam mendukung program tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,41 miliar. Dana ini digunakan untuk berbagai intervensi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses air minum layak, pembangunan sanitasi, sambungan listrik, hingga penyediaan sarana memasak.

Sebagai bentuk inovasi, pemerintah daerah juga menggagas gerakan “Brondol Sawit” yang melibatkan perusahaan perkebunan. Program ini bertujuan memperkuat intervensi sensitif melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Pasaman Barat secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Jimi)