Menteri PUPR Tegaskan: Berhenti Jadi ASN Jika Menghambat Program Prioritas Presiden

JAKARTA (sumbarkini.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Doddy Hanggodo, menegaskan loyalitas aparatur negara. Dalam sebuah kesempatan pada 12 April 2026, Doddy menekankan bahwa tidak ada ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk bermain-main dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Doddy Hanggodo tidak menutup-nutupi kekesalannya terhadap pihak-pihak di internal kementerian yang dianggap menghambat atau tidak sejalan dengan visi pimpinan negara. Dengan lugas, ia menantang mereka yang merasa tidak cocok dengan kebijakan Presiden untuk segera menanggalkan seragam korpsnya.

"Kalau memang ada ASN-ASN yang enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti dari ASN!" tegas Doddy dalam video yang dirilis oleh Lingkar TV.

Doddy Hanggodo memperjelas program-program strategis, terutama yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai harga mati yang tidak bisa diganggu gugat oleh kepentingan atau preferensi pribadi oknum pegawai.

Program Strategis Harus Sesuai Jadwal

Menteri Doddy menyoroti progres teknis di lapangan. Ia menuntut langkah-langkah konkret agar seluruh taMendrget pembangunan dan program strategis dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal tersebut adalah : penyelesaian seluruh progres fisik dan administratif utama (20 Juni 2026), seluruh laporan harus sudah dalam kondisi bersih (clear) secara keseluruhan 30 Juni 2026, implementasi penuh atau peresmian program-program terkait 1 Juli 2026.

Doddy juga mengungkapkan ketegasan seperti ini di masa lalu demi menegakkan kedisiplinan. Ia pun menjanjikan sebuah evaluasi besar-besaran atau "bongkar habis" terhadap seluruh rencana strategis kementerian pada pekan depan.

"Minggu depan, saya akan pasti bongkar habis tuh rencana strategis. Saya sudah kasih peringatan berbulan-bulan," ujarnya seolah menunjukkan kekecewaannya terhadap progres kontrak dan koordinasi yang dianggapnya masih berbelit-belit.

Langkah berani Menteri PUPR ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh jajaran birokrasi, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, efisiensi dan loyalitas terhadap visi nasional adalah syarat mutlak bagi setiap abdi negara. (*/Dani)