Buku “Transparansi Tiga Arah” Karya Musfi Yendra Diluncurkan, Dorong Literasi Keterbukaan Informasi Publik
Gagasan tersebut menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam peluncuran buku Transparansi Tiga Arah: Islam, Dunia Global, dan Indonesia dalam Era Keterbukaan Informasi, karya Musfi Yendra, di Padang, Selasa, 8 September 2026.
Buku setebal 430 halaman itu lahir dari refleksi, evaluasi, pemikiran, dan gagasan Musfi Yendra selama dua tahun menjalankan tugas sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat periode 2024–2026.
Peluncuran buku diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari rangkaian Festival Literasi Sumbar 2026 yang mengangkat tema “Peran Literasi dalam Menjaga dan Melestarikan Budaya.”
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda Literasi Sumatera Barat Harneli Bahar serta Bunda Literasi kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang merupakan istri bupati dan wali kota.
Ketika transparansi menjadi bagian dari kehidupan publik
Melalui Transparansi Tiga Arah, Musfi Yendra membawa pembaca melihat keterbukaan informasi dari perspektif yang lebih luas.
Transparansi tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi, tetapi juga dikaitkan dengan upaya membangun kepercayaan, memperluas partisipasi masyarakat, dan mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel.
Dalam kerangka tersebut, informasi publik bukan berhenti sebagai dokumen atau data yang tersedia untuk masyarakat.
Informasi menjadi pintu bagi warga untuk memahami kebijakan, mengetahui proses pembangunan, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Perspektif itu membuat isu keterbukaan informasi bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sebab, keputusan pemerintah pada akhirnya berkaitan dengan pelayanan, pembangunan, anggaran, dan berbagai kebutuhan warga.
Mahyeldi: Keterbukaan perlu diwujudkan dalam praktik
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam pengantar buku tersebut menyampaikan bahwa semangat keterbukaan informasi sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.
Menurut Mahyeldi, komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui berbagai inovasi sistem dan praktik keterbukaan, terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keterbukaan itu mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kepada publik. Salah satu bentuk yang disebutkan adalah Dasbor Pembangunan Terbuka (Open Dashboard) yang dapat diakses masyarakat secara luas.
Mahyeldi berharap buku tersebut tidak berhenti sebagai bahan bacaan, tetapi dapat menjadi referensi yang mendorong lahirnya praktik-praktik baik keterbukaan informasi di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
Harapan itu sekaligus menempatkan literasi sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang mampu memahami informasi publik secara lebih baik.
Literasi tidak berhenti pada kemampuan membaca
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Jumaidi mengatakan Festival Literasi Daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem literasi melalui edukasi, kompetisi, apresiasi, kreativitas, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, peluncuran buku Musfi Yendra menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan literasi dengan gagasan tentang keterbukaan dan tata kelola pemerintahan.
“Peluncuran buku karya Musfi Yendra ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi awal dari percakapan yang lebih luas tentang masa depan keterbukaan, literasi, dan tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat,” ujar Jumaidi.
Pesan tersebut menjadi relevan karena literasi publik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang membaca dan menulis.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga membutuhkan kemampuan untuk memahami informasi, memilahnya, mempertanyakan kebijakan secara konstruktif, serta menyampaikan gagasan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi bukan milik elit
Bagi Musfi Yendra, buku tersebut memang tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat pemerintahan, pemangku kebijakan, atau aktivis keterbukaan informasi.
Ia ingin gagasan mengenai transparansi dapat dibaca oleh masyarakat yang lebih luas.
“Buku ini ditujukan bukan hanya untuk para pemangku kebijakan atau aktivis keterbukaan, tetapi juga untuk siapa pun yang percaya bahwa informasi bukan milik elit, melainkan milik rakyat,” kata Musfi.
Ia menegaskan, transparansi menurutnya tidak berhenti pada aktivitas membuka informasi. “Transparansi bukan sekadar membuka informasi. Transparansi adalah membuka ruang kepercayaan, membuka ruang partisipasi, dan membuka jalan bagi masyarakat untuk ikut mengawal kehidupan publik,” ujarnya.
Buku Transparansi Tiga Arah yang diterbitkan Rumahkayu Pustaka menjadi catatan pemikiran Musfi Yendra selama dua tahun menjalankan amanah di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
Pada akhirnya, kehadiran buku tersebut tidak hanya berbicara tentang bagaimana informasi dibuka, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat menggunakan informasi secara bertanggung jawab.
Sebab, keterbukaan akan semakin bermakna ketika informasi yang tersedia mampu membantu masyarakat memahami persoalan, berpartisipasi dalam proses publik, dan ikut menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. (zul)
About sumbarkini
