Gebrakan Bupati Annisa: Gandeng BPK Sumbar, Siap Sulap Candi Padang Roco dan Pulau Sawah Jadi Destinasi Sejarah Unggulan Nasional

PULAU PUNJUNG (SUMBARKINI.COM) – Kabupaten Dharmasraya tidak hanya kaya akan potensi sumber daya alam, tetapi juga menyimpan warisan peradaban masa lampau yang tak ternilai harganya. Guna memaksimalkan potensi pariwisata tersebut, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menerima audiensi strategis dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Sumatera Barat pada Rabu (9/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung, ini dihadiri langsung oleh Kepala BPK Sumatera Barat Nurmatias, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Catur Eby, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga H. Reno Lazuardi, Sekretaris Emsri Berty, serta Kabid Kebudayaan Yusradi. Fokus utama dari audiensi ini adalah membahas masterplan pengembangan kawasan percandian Dharmasraya agar bersinar sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, dan edukasi terkemuka.

Dua mahakarya masa lampau yang menjadi pusat perhatian adalah Kompleks Situs Percandian Pulau Sawah dan Candi Padang Roco. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Padang Roco merupakan jejak peninggalan kejayaan Kerajaan Swarnabhumi (Melayu Dharmasraya) yang diperkirakan berdiri pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi [cite: 1.1.1]. Situs percandian yang berlokasi di daerah aliran Sungai Batanghari ini pertama kali dilaporkan keberadaannya pada awal 1860-an, dan menjadi bukti kuat bahwa wilayah Dharmasraya pernah menjadi pusat pemerintahan pada masanya [cite: 1.1.3].

Sementara itu, Candi Pulau Sawah merupakan salah satu mahakarya candi Buddha yang nilai sejarahnya tidak kalah penting. Struktur bangunan suci ini diperkirakan didirikan pada masa kakek atau ayah dari Adityawarman, tokoh besar penguasa Kerajaan Melayu kuno [cite: 1.2.1].

Nilai penting kedua kawasan ini telah diakui negara. Candi Padang Roco resmi menyandang status Cagar Budaya Nasional pada 2017. Menyusul capaian tersebut, Candi Pulau Sawah juga berhasil dikukuhkan sebagai Cagar Budaya Nasional pada 2025 berkat komitmen dan perjuangan Bupati Annisa dalam mengawal perlindungan warisan budaya Dharmasraya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Menurutnya, pengembangan pariwisata kawasan cagar budaya harus dilakukan secara holistik. Tidak hanya berfokus pada ekskavasi kawasan inti candi, tetapi infrastruktur penunjang seperti akses jalan, etalase kawasan, serta fasilitas kenyamanan wisatawan juga harus disiapkan dengan standar yang tinggi.

Pengembangan Pulau Sawah saat ini telah dilengkapi dengan pradesain dan rencana induk pelestarian. Di sisi lain, BPK Sumatera Barat telah banyak melakukan intervensi pelestarian di Padang Roco, mulai dari ekskavasi dan pemugaran struktur Candi I, II, dan III, hingga pembuatan cungkup pelindung dan kajian zonasi tata lingkungan [cite: 1.1.3].

Meski demikian, Kepala BPK Sumbar menyampaikan dua kendala utama yang membutuhkan intervensi cepat dari Pemkab Dharmasraya: kejelasan status lahan kepemilikan dan ancaman kelestarian akibat kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari di sekitar lokasi cagar budaya.

Merespons tantangan tersebut, Bupati Annisa mengambil langkah taktis. Ia langsung menginstruksikan Asisten Administrasi Pemerintahan untuk membentuk tim khusus pembebasan tanah di Kompleks Situs Percandian Pulau Sawah. Kejelasan status lahan ini mutlak diperlukan sebagai dasar yuridis bagi pemerintah dalam menata dan mengembangkan kawasan secara berkelanjutan.

Terkait mitigasi di DAS Batanghari, Pemkab Dharmasraya siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lebih jauh, Bupati Annisa bahkan menyatakan kesiapannya untuk segera bertolak ke Jakarta menghadap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Langkah diplomasi ini bertujuan untuk memastikan dukungan optimal dari pemerintah pusat terhadap pelestarian Candi Pulau Sawah dan Padang Roco.

Bupati Annisa berharap sinergi tangguh bersama BPK Sumatera Barat dapat terus terjaga. Targetnya jelas: memastikan situs bersejarah ini tidak hanya terlindungi sebagai saksi bisu peradaban bangsa, tetapi juga mampu disulap menjadi destinasi wisata sejarah magnetik yang mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya. (Febri )