Gedung DPRD Pasaman Barat Direhab Mulai Agustus 2026, Anggaran Tahap Awal Rp5 Miliar

PASAMAN BARAT (SUMBARKINI.COM) - Setelah hampir empat tahun mengalami kerusakan akibat gempa pada tahun 2022 lalu, gedung DPRD Pasaman Barat akhirnya akan menjalani rehabilitasi. Pengerjaan fisik bangunan legislatif itu ditargetkan mulai Agustus 2026 dengan dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp5 miliar dari APBD 2026.

Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, mengatakan kondisi gedung hingga saat ini masih mengalami kerusakan di sejumlah bagian sejak bencana gempa yang melanda wilayah Kajai empat tahun lalu.

"Gempa tektonik yang menimpa Nagari Kajai, tahun 2022 lalu, bukan saja mengakibatkan ambruknya ratusan rumah warga, sarana ibadah, lembaga pendidikan, bangunan fisik dan fasilitas umum lainnya, termasuk korban jiwa dan gedung DPRD," terang Dirwansyah.

Menurut Dirwansyah, keputusan melakukan rehabilitasi diambil setelah tim teknis melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan mengidentifikasi berbagai kerusakan yang masih tersisa akibat gempa.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan bangunan sekaligus menyusun kebutuhan teknis pemulihan gedung agar dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas legislatif daerah.

Ia menjelaskan, anggaran rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat mengalami peningkatan dibandingkan rencana awal. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bupati Pasaman Barat, alokasi dana yang sebelumnya hanya Rp3 miliar ditingkatkan menjadi Rp5 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

Penambahan anggaran itu diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan sekaligus mengembalikan fungsi gedung secara maksimal.

"Alhamdulillah, hari ini (Senin, 22 Juni 2026), tim teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pasaman Barat bersama jajaran, meninjau kondisi gedung dewan yang rusak akibat gempa tektonik tahun 2022 lalu, dengan perkiraan biaya mencapai Rp18 miliar," kata Dirwansyah.

Meski kebutuhan anggaran keseluruhan diperkirakan mencapai Rp18 miliar, pemerintah daerah baru mengalokasikan Rp5 miliar pada tahap awal rehabilitasi tahun ini.

Sisanya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Skema bertahap ini dinilai menjadi solusi agar proses pemulihan tetap berjalan tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.

Dirwansyah berharap, setelah proses rehabilitasi selesai, gedung DPRD Pasaman Barat dapat kembali menjadi fasilitas kerja yang representatif bagi pimpinan dan anggota dewan.

Menurutnya, sarana kerja yang memadai akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran.

"Harapan kita, ketika fasilitas kerja kembali representatif, tentu kinerja pimpinan dan anggota DPRD juga semakin meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pasaman Barat, Isranedi, mengatakan proyek rehabilitasi masih berada pada tahap penyusunan dokumen teknis dan penyelesaian administrasi.

Ia memastikan seluruh tahapan persiapan terus dikebut agar pengerjaan fisik dapat dimulai sesuai target yang telah ditetapkan.

"Proyek masih dalam tahap penyusunan dokumen teknis dan penyelesaian administrasi. Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pengerjaan fisik ditargetkan mulai Agustus untuk mengembalikan fungsi penuh gedung sebagai pusat kegiatan legislatif daerah," kata Isranedi.

Gempa tektonik yang mengguncang Nagari Kajai pada 2022 menjadi salah satu bencana besar yang pernah dialami Pasaman Barat. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa tersebut juga merusak ratusan rumah warga, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga gedung pemerintahan.

Kerusakan yang terjadi pada gedung DPRD Pasaman Barat menjadi salah satu bukti bahwa dampak bencana masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.

Dengan dimulainya rehabilitasi pada Agustus 2026, pemerintah daerah berharap fungsi gedung legislatif dapat kembali normal dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif di Pasaman Barat. (Jimi)