Kabar Gembira dari Bupati Annisa, Pemkab Fasilitasi Subsidi Replanting, Sarpras dan Beasiswa

DHARMASRAYA (SUMBARKINI.COM) — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah komando Bupati Annisa Suci Ramadhani terus melancarkan langkah strategis demi meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani kelapa sawit lokal. Kali ini, Pemerintah Daerah secara aktif menjembatani para petani kelapa sawit mandiri untuk mengakses dana hibah bernilai miliaran rupiah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Langkah ini dirancang untuk mengatasi tantangan klasik perkebunan sawit rakyat, mulai dari tingginya biaya peremajaan kebun (replanting), mahalnya harga pupuk, buruknya akses jalan produksi, hingga keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak petani," kata Bupati Perempuan Pertama di Sumatera Barat itu.. 

Dipaparkannya, ada tiga program unggulan BPDPKS yang dapat diakses petani melalui sinergi antara Pemkab Dharmasraya dan BPDPKS. Para petani swadaya kini dapat memanfaatkan tiga skema bantuan utama yang bersifat komprehensif dari hulu ke hilir tersebut.

Adapun skema bantuan tersebut adalah 1. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), 2. Bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Produktif, 3. Program Beasiswa SDM Kelapa Sawit.

Program Peremajaan Sawit Rakyat memungkinkan petani mendapat bantuan dana hibah senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per hektar. Dana stimulan ini dialokasikan penuh untuk membiayai seluruh rangkaian replanting. Mulai dari pengadaan bibit unggul bersertifikat, penyediaan pupuk berkualitas tinggi, biaya pengolahan dan penyiapan lahan (land clearing). Hingga penyediaan prasarana kebun yang memadai selama masa pertumbuhan tanaman.

Untuk bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) produktif, ditujukan khusus untuk kebun kelapa sawit masyarakat yang telah memasuki usia produktif minimal 4 tahun. Paket bantuan ini meliputi penyediaan input pertanian: Bantuan pupuk kimia/organik dan pestisida guna meningkatkan produktivitas TBS.

Bantua sarpras bisa untuk modernisasi alat pertanian. Petani bisa mendapat bantuan alat mesin pertanian (alsintan) modern. 

Tidak hanya itu, bantuan sarpras memberikan kesempatan infrastruktur transportasi pun bisa didapatkan. Meliputi perbaikan jalan produksi perkebunan serta bantuan armada angkutan perkebunan (mobil langsir) untuk memudahkan evakuasi hasil panen.

Terkait program beasiswa SDM Kelapa Sawit, BPDPKS berkomitmen mencetak generasi muda profesional kelapa sawit dengan memberikan beasiswa penuh (full scholarship) kuliah hingga lulus di berbagai perguruan tinggi dan politeknik kelapa sawit terkemuka di Indonesia. 

Program beasiswa menargetkan anak-anak kandung petani sawit, pekerja perkebunan, serta pengurus koperasi sawit di Dharmasraya. 

 

Potensi Lapangan di Dharmasraya

Kebutuhan akan peningkatan prasarana jalan perkebunan dan peremajaan bibit kelapa sawit di Dharmasraya memang sangat krusial. Aktivitas truk pengangkut TBS kelapa sawit yang tengah melintasi jalur logistik perkebunan di Kabupaten Dharmasraya. 

"Infrastruktur jalan yang tangguh menjadi kunci utama menjaga stabilitas rantai pasok kelapa sawit daerah. Mobilitas truk-truk pengangkut TBS yang melintasi jalanan kabupaten merupakan detak jantung ekonomi utama masyarakat," ungkap Bupati Annisa. 

Annisa berharap dengan adanya bantuan Sarpras BPDPKS seperti perbaikan jalan kebun dan kendaraan langsir, operasional angkutan TBS tersebut akan jauh lebih efisien, memangkas waktu angkut, dan mencegah buah membusuk sebelum tiba di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). 

Dia mengingatkan, agar usulan bantuan disetujui oleh tim verifikator pusat, para petani wajib memenuhi standar kualifikasi administratif, yakni: Pertama Kelembagaan Petani dimana petani wajib tergabung dalam kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), atau Koperasi Unit Desa (KUD) dengan anggota minimal 20 orang dan total akumulasi luas lahan minimal 50 Hektar dalam satu hamparan. Kedua Aspek Legalitas Lahan dimana kepemilikan lahan harus dibuktikan secara sah melalui dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat bukti kepemilikan/alas hak yang diakui negara. Ketiga Bebas Masalah Regulasi yaitu lahan perkebunan tidak boleh berada di dalam kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, maupun tumpang tindih dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik korporasi. 

 

Sistem Digital untuk Transparansi

Untuk memantau proses pengajuan seluruh program, disepakati tidak melalui media sosial. Pengajuan seluruh program ini dilakukan secara terpusat melalui platform digital resmi yaitu Sistem Informasi Sarpras BPDPKS. 

Hal ini diterapkan untuk memangkas birokrasi, menghindari praktik pungutan liar, serta menjamin objektivitas seleksi.

"Program ini sepenuhnya terukur dan transparan. Kami mengingatkan bahwa pengusulan secara resmi tidak dapat diproses hanya melalui kolom komentar di Facebook, Instagram, atau jejaring sosial lainnya," tegas Annisa.

Dia mewanti-wanti, Pemkab Dharmasraya melalui Dinas Pertanian, jajaran camat, hingga wali nagari (kepala desa) berkomitmen penuh melakukan pendampingan pengunggahan dokumen ke sistem online agar setiap usulan dari Dharmasraya lolos kurasi nasional. 

Layanan Konsultasi dan Kontak Resmi 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengimbau seluruh Wali Nagari dan Kelompok Tani untuk bergerak cepat menginventarisasi anggotanya. Bagi masyarakat petani yang membutuhkan konsultasi tatap muka, pendampingan penyusunan berkas proposal, atau informasi teknis pengusulan, silakan mendatangi :

Lokasi Konsultasi Fisik: Kantor Wali Nagari setempat atau Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Layanan Kontak Resmi (Hotline): 0853-5646-2272 (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Dharmasraya).Pemerintah Daerah siap mengawal setiap berkas usulan yang masuk hingga ke tingkat provinsi dan Kementerian Pertanian guna mempercepat realisasi anggaran. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memodernisasi kebun sawit Anda secara gratis! (Febri)