Sumbar Tancap Gas Pulihkan Daerah Terdampak Bencana, Rp2,71 Triliun Dana Pusat Siap Digenjot

PADANG(SUMBARKINI.COM)- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah terdampak.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, sejumlah kementerian dan lembaga, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.

Mahyeldi menegaskan bahwa tambahan dana TKD merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin.

"Tambahan anggaran ini harus dimanfaatkan secara maksimal melalui program yang tepat sasaran. Percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi kunci agar masyarakat segera merasakan dampak positifnya," ujar Mahyeldi.

Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar memperkuat kualitas perencanaan, menentukan skala prioritas pembangunan, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di sisi lain, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, menyampaikan bahwa seluruh tambahan dana TKD bagi daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Pemerintah daerah diminta segera mengakselerasi penyerapan anggaran karena dana tersebut memang dialokasikan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan sistem mitigasi bencana.

Fernando juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, termasuk ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara terencana dan tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemantauan Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar masuk dalam tiga provinsi dengan percepatan pemulihan pascabencana terbaik di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa rehabilitasi lahan pertanian di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen sehingga sebagian besar areal sawah kembali memasuki masa tanam dan mendukung pemulihan sektor pertanian.

Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026. Adapun Pemerintah Provinsi Sumbar menerima alokasi sebesar Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar dialokasikan kepada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.

Melalui percepatan realisasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, sehingga masyarakat segera merasakan manfaat pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah terdampak kembali pulih secara bertahap.(putra)