DPRD Sumbar Siap Tindaklanjuti Aspirasi Buruh, Wacana Pansus Mengemuka

Padang- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026).

RDP yang berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar itu membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, hingga dugaan pelanggaran hak-hak buruh oleh sejumlah perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar berkomitmen menerima serta menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

“Apa yang disampaikan kawan-kawan hari ini akan kita tindak lanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.

Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDP telah dicatat dan direkam sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD Sumbar. Bahkan, DPRD membuka peluang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila diperlukan.

“Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita membentuk Pansus,” katanya.

Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap kondisi buruh di Sumatera Barat. Menurutnya, masih ditemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja, termasuk belum diterapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh sejumlah perusahaan.

“Secara sistem saya belum mempelajari secara detail, namun kita akan segera memanggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah. Ia menilai perlu ada pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan agar persoalan dapat dibahas secara menyeluruh.

“Kita akan tindak lanjuti untuk mendapatkan solusi sesuai mekanisme yang ada di DPRD Sumbar,” katanya.

Dalam RDP tersebut, Aliansi Cipayung Padang turut mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai pengawasan terhadap persoalan ketenagakerjaan di Sumbar masih lemah.

“Kami mendesak Kepala Disnakertrans Sumbar mundur karena dinilai lalai dalam fungsi pengawasan,” tegas salah seorang perwakilan massa.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman, mengakui angka pengangguran di Sumatera Barat masih cukup tinggi. Menurutnya, meski persentase mengalami penurunan, jumlah pengangguran secara keseluruhan masih menjadi tantangan besar.

“Sumatera Barat memang bukan daerah industri, sehingga persoalan tenaga kerja menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Firdaus juga menegaskan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana. Saat ini, kata dia, baru sekitar 25 persen tenaga kerja di Sumbar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Perusahaan yang tidak menyetor BPJS Ketenagakerjaan bisa dijerat pidana,” katanya.

Selain itu, ia mendorong agar pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar dapat diarahkan untuk mendukung perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, KSPSI Sumatera Barat mendesak adanya langkah politik yang lebih konkret dari pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan persoalan buruh di Sumbar. Mereka juga meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait persoalan ketenagakerjaan.

“Kita harus membentuk Pansus soal buruh dan tenaga kerja di Sumatera Barat. Langkah politik negara harus segera dilakukan,” ujar perwakilan KSPSI.

Selain menuntut kenaikan upah, para buruh juga mengeluhkan perlakuan perusahaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja, termasuk persoalan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

RDP berlangsung tertib dan damai serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumbar bersama puluhan peserta aksi. Pertemuan ditutup dengan makan siang bersama menggunakan nasi kotak.(*)