Video Viral Berakhir di Ruang Pemeriksaan, Pertanyaan Publik tentang Integritas PBJ Sumbar Jangan Berhenti

 

PADANG (SUMBARKINI.COM) — Sebuah rekaman video yang diduga memperlihatkan dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian publik sejak beredar di media sosial pada 24 Agustus 2026.

Peristiwa tersebut kemudian memasuki ranah pemeriksaan internal. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumatera Barat, Cerry M., dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi menyatakan pejabat tersebut mengakui dirinya merupakan salah satu orang yang terdapat dalam rekaman. Setelah klarifikasi, yang bersangkutan juga mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pemprov Sumbar selanjutnya membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc. Tim tersebut diketuai Sekda Sumbar dengan anggota Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta Asisten II selaku atasan langsung. Pemeriksaan diarahkan untuk memastikan fakta dan keterangan secara objektif serta menentukan langkah sesuai ketentuan disiplin PNS.

Langkah tersebut penting. Sebab dalam perkara yang sudah menjadi konsumsi publik, pemerintah tidak cukup hanya bergerak cepat. Pemerintah juga dituntut memastikan seluruh proses berjalan adil, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, di tengah kegaduhan tersebut, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari perhatian publik: Biro PBJ merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Biro ini bukan sekadar unit administratif. Pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan bagaimana anggaran pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dokumen resmi Biro PBJ Sumbar menunjukkan bahwa tugas kelembagaan tersebut mencakup pelaksanaan pengadaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pembinaan, hingga pengembangan sumber daya manusia pengadaan.

Karena itu, ketika pimpinan unit strategis tersebut terseret persoalan etik dan disiplin, perhatian publik secara wajar tidak hanya tertuju pada individu.

Pertanyaan yang lebih luas adalah: bagaimana memastikan sistem tetap berjalan dengan integritas?

Jangan Campurkan Fakta dengan Dugaan

Sejumlah tudingan lain mengenai praktik pengadaan, dugaan konflik kepentingan, fee proyek, maupun rekam jejak sejumlah pejabat ikut beredar di ruang publik.

Tetapi sampai terdapat dokumen resmi, hasil pemeriksaan, atau keterangan dari lembaga berwenang, tudingan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta.

Prinsip ini penting bukan untuk melindungi siapa pun dari pemeriksaan, melainkan untuk menjaga agar pemberitaan tidak berubah menjadi vonis.

Nama seseorang yang disebut dalam perkara pengadaan, pemeriksaan, atau persidangan juga tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana.

Dugaan harus diperiksa. Fakta harus dibuktikan. Kesimpulan harus menunggu proses yang sah. Di sinilah peran pemerintah dan lembaga pengawasan menjadi penting.

Jika terdapat persoalan dalam proses pengadaan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan berdasarkan dokumen dan mekanisme resmi. Sebaliknya, apabila tudingan tidak terbukti, publik juga berhak mengetahui bahwa tudingan tersebut memang tidak terbukti.

Rekaman viral mungkin menjadi pemicu perhatian publik. Namun, jangan sampai perhatian tersebut membuat masyarakat lupa pada prinsip utama pemerintahan yang baik.

Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang hanya sibuk memadamkan kegaduhan. Masyarakat membutuhkan birokrasi yang mampu menjawab pertanyaan tentang integritas, pelayanan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Transparansi Adalah Jawaban Terbaik

Pemprov Sumbar telah menyatakan pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang belum terverifikasi. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah sesuai peraturan.

Pernyataan tersebut perlu diikuti dengan proses yang dapat dipercaya publik. Bukan berarti seluruh informasi pemeriksaan harus dibuka kepada publik ketika proses masih berlangsung. Ada batasan hukum, privasi, dan hak pihak yang diperiksa yang tetap harus dihormati.

Tetapi setelah proses selesai, publik perlu memperoleh informasi yang memang dapat dibuka: apa yang diperiksa, bagaimana mekanismenya, apa kesimpulannya, dan tindakan apa yang diambil pemerintah.

Hal yang sama berlaku terhadap pengadaan barang dan jasa. Jika ada laporan atau indikasi yang memiliki dasar, periksa melalui jalur yang tepat. Jika tidak terbukti, sampaikan pula secara terang. Jika terbukti terjadi pelanggaran, tindak sesuai hukum. Dengan cara seperti itulah kepercayaan publik dibangun.

Jangan Biarkan Viral Mengalahkan Substansi

Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak. Bagi ASN, ruang kerja pemerintah bukan hanya tempat menjalankan tugas, tetapi juga ruang yang melekat dengan tanggung jawab jabatan dan kepercayaan publik.

Bagi pemerintah, persoalan etik tidak boleh ditangani sekadar untuk meredam kegaduhan. Bagi masyarakat dan media, kritik tetap penting, tetapi harus dibangun di atas verifikasi dan kehati-hatian. Dan bagi semua pihak, penyebaran rekaman pribadi tanpa konteks dan tanpa kepentingan publik yang jelas juga bukan jalan untuk mencari keadilan.

Yang dibutuhkan sekarang bukan perlombaan mencari siapa yang paling keras mengecam. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan yang objektif, penegakan aturan yang konsisten, serta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan.

Video dapat viral dalam hitungan jam. Tetapi kepercayaan masyarakat dibangun bertahun-tahun.

Karena itu, setelah kegaduhan mereda, pertanyaan yang paling penting tetap harus dijaga: Apakah dari peristiwa ini birokrasi Sumatera Barat akan menjadi lebih berintegritas?

Itulah ukuran sesungguhnya dari sebuah pemeriksaan. Bukan sekadar siapa yang diperiksa. Bukan sekadar siapa yang mundur.

Tetapi apakah setelah semuanya selesai, masyarakat mendapatkan pemerintahan yang lebih bersih, lebih transparan, dan lebih dapat dipercaya. (zul)