Desa Wisata Jangan Jadi Pajangan
Dr. Yuni Candra, S.E., M.M.
Dosen FEB Universitas Tamansiswa Padang
Desa wisata semakin
mudah ditemukan dalam brosur, video pendek, dan media sosial. Sawah menghijau,
rumah adat terawat, kuliner tradisional tersaji, dan keramahan warga menjadi
wajah yang mengundang wisatawan datang. Desa pun tampak menjanjikan, seolah
pariwisata membawa kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, keindahan yang ramai
di layar belum tentu menggambarkan kehidupan masyarakat di baliknya.
Kementerian
Pariwisata (2026) mencatat sebanyak 6.161 desa wisata telah terdata dalam
Sistem Informasi Desa Wisata Nasional. Angka ini memperlihatkan besarnya
perhatian pemerintah menjadikan desa sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun,
pertumbuhan jumlah destinasi tidak dengan sendirinya memperbesar manfaat
ekonomi bagi warga.
Masalahnya, desa
wisata kerap diposisikan sebagai objek yang dijual, bukan subjek yang
memperoleh nilai tambah. Warga menjadi penjaga tradisi, penyedia jasa, atau
sekadar latar bagi foto wisatawan, sementara keuntungan terbesar bisa mengalir
ke luar desa.
Di sinilah pertanyaan
mendasar itu muncul: ketika desa semakin indah dipromosikan, tetapi
masyarakatnya belum tentu semakin sejahtera, untuk siapa sesungguhnya desa
wisata dibangun?
Ketika Estetika Mengalahkan Makna
Desa wisata
kerap dinilai dari apa yang mudah dilihat: jalan mulus, gerbang desa wisata
fotogenik, mural yang Instagrammable, atau sudut swafoto ramai dikunjungi.
Ukuran semacam itu memang penting, tetapi berbahaya jika menjadikan estetika
sebagai tujuan. Desa wisata akhirnya sibuk mempercantik wajahnya, sementara
kehidupan masyrakat di baliknya luput dibenahi.
Padahal,
wisatawan tidak datang hanya untuk memotret destinasi. Mereka mencari
pengalaman menarik untuk diceritakan, menyentuh emosi, dan sulit ditemukan di
destinasi lain. Di sinilah sesungguhnya kekuatan desa wisata: pada tradisi yang
hidup, keramahan warga, kuliner tradisional yang memiliki sejarah, serta
interaksi wisatawan dengan warga lokal menjadikan kunjungan terasa lebih
bermakna.
UN Tourism (2005)
menempatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan
perlindungan lingkungan sebagai bagian penting pariwisata berkelanjutan.
Artinya, keindahan destinasi hanyalah pintu masuk menuju nilai yang lebih
besar.
Jika pembangunan
berhenti pada apa yang terlihat di kamera, desa wisata mudah menjadi ruang
konsumsi visual: ramai ketika viral, sepi ketika perhatian beralih tempat.
Estetika menarik wisatawan datang, tetapi maknalah yang membuat mereka ingin
kembali mengunjungi.
Belajar dari Pengalaman
Sumatera Barat
memiliki pelajaran penting tersebut: desa wisata akan hidup ketika budaya
menjadi pengalaman, bukan sekadar hiasan. Desa Wisata Kubu Gadang di Padang
Panjang memperlihatkan bagaimana silek, permainan rakyat, kuliner, homestay,
dan wisata edukasi dirangkai menjadi pengalaman yang melibatkan masyarakat
secara langsung.
Pengalaman itu
menunjukkan bahwa daya tarik saja tidak cukup. Pengembangan destinasi
membutuhkan keterhubungan antara atraksi, amenitas, aksesibilitas, kelembagaan,
dan kolaborasi. Di baliknya terdapat faktor yang sering luput dari perhatian:
warga harus memiliki ruang untuk menentukan, mengelola, sekaligus menikmati
manfaat pariwisata.
Pelajaran serupa
relevan bagi Nagari Pariangan dan kawasan Mandeh. Keindahan alam dan kekayaan
budaya merupakan modal awal, tetapi belum menjadi nilai ekonomi tanpa
pengelolaan yang konsisten.
Karena itu,
penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola
perlu ditempatkan dalam satu ekosistem. Desa wisata yang kuat bukan yang paling
sering dipromosikan, melainkan yang mampu mengubah potensi lokal menjadi
kesejahteraan yang bertahan.
Mengukur Nilai, Bukan Jumlah Kunjungan
Desa wisata menilai
data menjadi ukuran kesuksesan: jumlah kunjungan, penghargaan, atau ramainya
unggahan media sosial. Padahal, keramaian belum tentu meningkatkan
kesejahteraan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah pendapatan warga
meningkat, UMKM tumbuh, wisatawan tinggal lebih lama, serta budaya dan
lingkungan tetap terjaga. Di situlah nilai sesungguhnya keberhasilan destinasi.
Perubahan ukuran
kinerja perlu diikuti perubahan cara mengelola. Setiap desa wisata perlu
memiliki neraca manfaat: berapa nilai ekonomi yang tinggal di desa, berapa UMKM
masuk dalam rantai pasok, dan seberapa besar masyarakat terlibat dalam
pengambilan keputusan.
Model kolaborasi
harus bergerak dari seremoni menuju kerja nyata. Pemerintah menyediakan
kebijakan dan data, perguruan tinggi menghadirkan riset, pelaku usaha membuka
pasar, komunitas menjaga identitas, dan media memperkuat cerita lokal.
Teknologi digital semestinya digunakan untuk membaca perilaku wisatawan
sekaligus memetakan manfaat ekonomi, bukan sekadar mengejar viralitas.
Dengan cara itu,
desa wisata tidak diperlakukan sebagai proyek promosi, melainkan sebagai
ekosistem ekonomi lokal. Keberhasilan bukan ketika wisatawan datang dalam
jumlah besar, tetapi ketika kehadiran mereka meninggalkan nilai yang lebih
besar bagi masyarakat.
Sebab, desa
wisata yang baik bukan sekadar mampu mendatangkan orang, tetapi mampu membuat
kesejahteraan tinggal. Ketika manfaat pariwisata menetap di desa, keindahan
tidak lagi berhenti di brosur, tetapi berubah menjadi alasan bagi masyarakat
untuk menjaga desa dan membangun masa depannya.
