Teacher Summit Sumbar dalam Sorotan, Konfirmasi kepada Rahmat Saleh Belum Terjawab

PADANG (SUMBARKINI.COM) — Polemik Sumbar Teacher Summit 2026 yang digelar pada 13–14 Agustus 2026 terus berkembang. Sorotan publik kini tidak lagi hanya berkaitan dengan dugaan pungutan Rp200.000 terhadap peserta, tetapi juga merambah pada pertanyaan mengenai penyelenggara, jejaring komunikasi, proses pemberian dukungan atau disposisi pemerintah daerah, serta keterlibatan sejumlah figur yang memiliki latar belakang politik.

Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah tampilnya H. Sandi Muharam, SE, sebagai narasumber. Sandi diketahui merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pernah menjadi Anggota DPRD Kota Bandung.

Fakta tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Sumbar Teacher Summit merupakan kegiatan politik. Namun, dalam konteks penelusuran jurnalistik, latar belakang tersebut relevan untuk dikonfirmasi, terlebih kegiatan berlangsung dengan melibatkan struktur pendidikan dan ribuan guru.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: siapa yang mengundang Sandi Muharam, atas rekomendasi siapa, dan dalam kapasitas apa ia dilibatkan dalam kegiatan tersebut?

Pertanyaan itu menjadi semakin menarik karena Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga dikenal sebagai tokoh PKS.

Kesamaan latar belakang politik tersebut tentu belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan politik dalam penyelenggaraan kegiatan. Karena itu, diperlukan penjelasan dari pihak-pihak terkait agar fakta tidak berkembang menjadi spekulasi.

Dari Sandi Muharam, Pertanyaan Politik Muncul

Kehadiran Sandi Muharam menjadi salah satu bagian yang patut ditelusuri lebih lanjut, bukan semata karena latar belakang politiknya, tetapi juga karena kegiatan yang dihadirinya melibatkan guru dalam jumlah besar dan bersinggungan dengan institusi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui bagaimana proses pemilihan narasumber dilakukan, siapa pihak yang berkomunikasi dengan penyelenggara, serta apakah terdapat hubungan kelembagaan atau profesional sebelumnya.

Apalagi, Sumbar Teacher Summit bukan satu-satunya kegiatan yang diselenggarakan Indonesian Inspiring Teacher (IIT) di Sumatera Barat.

Sebelumnya, IIT juga menggelar Agam Inspiring Teacher 2026 pada 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut menyasar guru PAUD, SD, dan SMP dengan biaya peserta yang disebut sebesar Rp250.000.

Dua kegiatan dalam waktu berdekatan tersebut memunculkan pertanyaan lain: bagaimana IIT membangun akses terhadap pemerintah daerah dan institusi pendidikan hingga mampu menghimpun peserta dalam skala besar?

Gubernur Sumbar dan Bupati Agam: Bagaimana Proses Dukungan Itu Terjadi?

Apabila benar terdapat disposisi atau persetujuan kepala daerah terhadap kegiatan yang diselenggarakan IIT, proses administratif di baliknya menjadi penting untuk diketahui publik.

Disposisi pejabat tidak otomatis berarti kepala daerah menyetujui seluruh aspek teknis maupun keuangan kegiatan. Namun, bagi birokrasi dan satuan pendidikan, disposisi pejabat publik dapat memiliki bobot administratif yang signifikan.

Karena itu, sejumlah pertanyaan layak diajukan:

Siapa yang mengajukan kegiatan kepada pemerintah daerah?

Siapa yang merekomendasikan atau memperkenalkannya?

Apa isi proposal atau surat permohonan yang diterima pejabat?

Apakah biaya peserta dicantumkan sejak awal?

Apakah pemerintah daerah mengetahui adanya pembayaran Rp200.000 dalam Sumbar Teacher Summit?

Apakah penyelenggara dan mekanisme pembiayaan telah diverifikasi sebelumnya?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai proses lahirnya dukungan atau disposisi tersebut.

Estimasi Rp2 Miliar Perlu Diverifikasi

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pembayaran peserta.

Jika benar sekitar 10.000 peserta membayar Rp200.000, maka secara matematis nilai yang terkumpul dapat mencapai Rp2 miliar.

Namun angka tersebut harus dipahami sebagai estimasi berdasarkan asumsi jumlah peserta dan nominal pembayaran, bukan sebagai jumlah dana yang telah terverifikasi.

Karena itu, hal yang jauh lebih penting adalah mengetahui angka sebenarnya: berapa peserta yang membayar, berapa total dana yang diterima, siapa penerimanya, rekening apa yang digunakan, serta untuk apa dana tersebut dibelanjakan.

Transparansi diperlukan agar tidak terjadi kesimpulan sepihak.

Nama Rahmat Saleh Ikut Disorot

Sorotan juga melebar setelah nama Rahmat Saleh, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, turut disebut dalam informasi yang berkembang terkait Sumbar Teacher Summit 2026.

Untuk memperoleh penjelasan berimbang, Tim Jurnalis Media ASANTARA telah mengirimkan permintaan konfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Konfirmasi tersebut antara lain menyangkut sejauh mana keterlibatan Rahmat Saleh, apabila ada, dalam perencanaan, komunikasi, koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, ditanyakan pula apakah dirinya mengetahui adanya pembayaran Rp200.000 per guru serta apakah terdapat hubungan kelembagaan, dukungan, sponsorship, atau bentuk keterlibatan lainnya.

Hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, permintaan konfirmasi tersebut belum memperoleh jawaban.

Tidak adanya jawaban tentu tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan ataupun kesalahan. Namun ruang klarifikasi tetap terbuka dan penting untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang disebut menjelaskan posisinya.

Dugaan Pungutan dan Pendalaman Ombudsman

Terlepas dari pertanyaan mengenai jejaring politik, substansi utama polemik tetap berkaitan dengan pembayaran yang dikeluhkan sejumlah guru.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pendalaman untuk melihat kemungkinan adanya maladministrasi, terutama apabila terdapat penggunaan struktur atau kewenangan institusi pendidikan dalam mobilisasi peserta maupun pengumpulan dana.

Sejumlah pihak terkait juga telah dimintai keterangan.

Karena proses pendalaman masih berjalan, belum dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Namun, semakin besar skala kegiatan, semakin penting pula transparansi penyelenggara.

Publik setidaknya perlu memperoleh penjelasan mengenai:

siapa penerima pembayaran peserta;

rekening yang digunakan;

jumlah peserta yang benar-benar membayar;

total dana yang terkumpul;

penggunaan dana; dan

pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Jejak IIT Perlu Dibuka

Perhatian berikutnya mengarah kepada Indonesian Inspiring Teacher (IIT) selaku penyelenggara.

Jika lembaga yang sama dapat menggelar kegiatan berskala besar di Kabupaten Agam dan kemudian Sumatera Barat dalam waktu berdekatan, maka informasi mengenai profil kelembagaan IIT menjadi relevan untuk diketahui publik.

Siapa pengurusnya? Bagaimana bentuk badan atau kelembagaannya? Bagaimana pola kerja sama dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan? Siapa yang membangun komunikasi dengan pemerintah? Dan bagaimana proses pemilihan narasumber?

Termasuk pertanyaan mengenai alasan Sandi Muharam dipilih sebagai narasumber.

Apakah murni berdasarkan kompetensi dan pengalaman profesional, atau terdapat hubungan profesional maupun jaringan lain yang perlu dijelaskan?

Jawabannya penting agar publik dapat membedakan antara hubungan profesional yang wajar dan dugaan jejaring tertentu yang belum terbukti.

Disposisi Bukan Sekadar Tanda Tangan

Disposisi kepala daerah tidak otomatis dapat dimaknai sebagai persetujuan terhadap seluruh teknis kegiatan.

Namun, ketika sebuah kegiatan memperoleh ruang melalui birokrasi pemerintah dan kemudian melibatkan ribuan guru, proses administratif yang mendasarinya layak dibuka secara transparan.

Yang perlu diketahui bukan hanya siapa yang memberikan disposisi, tetapi juga:

siapa yang mengajukan, siapa yang merekomendasikan, apa isi pengajuan, informasi apa yang diberikan kepada kepala daerah, serta apakah aspek pembiayaan peserta telah dijelaskan sejak awal.

Dengan informasi tersebut, publik dapat menilai prosesnya secara lebih objektif.

Jangan Menghakimi, tetapi Jangan Berhenti Bertanya

Kehadiran Sandi Muharam sebagai kader PKS bukan bukti bahwa Sumbar Teacher Summit merupakan agenda PKS.

Demikian pula kesamaan latar belakang politik antara sejumlah figur tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai dalam kegiatan tersebut.

Namun rangkaian fakta yang muncul tetap layak dikonfirmasi dan ditelusuri.

Terlebih, penyelenggara yang sama disebut sebelumnya menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Agam dengan melibatkan guru dalam jumlah besar.

Transparansi menjadi cara paling sederhana untuk mengakhiri spekulasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Agam, Indonesian Inspiring Teacher, Sandi Muharam, Rahmat Saleh, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut perlu diberi ruang untuk menjelaskan posisi masing-masing.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh rangkaian tersebut merupakan hubungan profesional biasa atau terdapat jejaring lain yang turut mempermudah terselenggaranya kegiatan.

Sebab ketika sebuah kegiatan pendidikan melibatkan ribuan guru, pembayaran peserta dalam jumlah besar, disposisi pejabat publik, serta figur yang memiliki latar belakang politik, persoalannya tidak lagi semata-mata berada di ruang privat penyelenggara.

Ia telah menyentuh kepentingan publik.

Dan prinsip jurnalistik harus tetap menjadi pagar: tidak menuduh tanpa bukti, tetapi juga tidak berhenti bertanya ketika masih terdapat fakta yang perlu dijelaskan.