Padang Ingin Naik Kelas sebagai Kota Toleran, Padang Harmony Festival Disiapkan

PADANG — Toleransi tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum. Ia harus hadir dalam cara masyarakat hidup berdampingan, dalam cara perbedaan dikelola, dan dalam keberanian untuk membuka ruang dialog ketika muncul persoalan.

Semangat itu mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus langkah memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kota Padang.

Audiensi dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, perwakilan Bappeda, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Keberagaman Harus Menjadi Kekuatan

Fadly Amran mengatakan Padang merupakan kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam.

Di dalamnya terdapat komunitas Tionghoa, India, serta berbagai suku dari sejumlah daerah di Indonesia.

Keragaman tersebut, menurut Fadly, merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama. Namun, perbedaan juga dapat memunculkan dinamika apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.

“Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly.

Karena itu, pemerintah tidak ingin toleransi hanya menjadi slogan.

Dialog, mediasi, dan komunikasi antarkelompok dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial.

Padang Harmony Festival Jadi Ruang Pertemuan

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan, Pemko Padang akan menggelar Padang Harmony Festival atau Padang Multi-etnis Festival.

Kegiatan tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.

Festival itu diharapkan menjadi ruang perjumpaan bagi berbagai komunitas yang hidup di Kota Padang.

Bukan sekadar pertunjukan budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan wajah Padang sebagai kota yang mampu merawat keberagaman.

“Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat,” kata Fadly.

SETARA: Padang Mulai Menunjukkan Kemajuan

Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengapresiasi perkembangan Kota Padang dalam satu hingga dua tahun terakhir.

Menurutnya, terdapat perkembangan yang cukup menggembirakan dalam komitmen pemerintah daerah terhadap isu toleransi.

Ia menilai hal itu terlihat dari pernyataan pimpinan daerah maupun kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas.

“Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi,” ujarnya.

Ikhsan mengatakan, Kota Padang saat ini telah bergerak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah.

Padang kini berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang.

Namun, ia mengingatkan bahwa penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, toleransi merupakan hasil kerja seluruh ekosistem kota, termasuk masyarakat sipil, komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat lainnya.

Artinya, kemajuan yang telah dicapai perlu dijaga melalui kolaborasi yang lebih luas.

FKUB Dorong Regulasi yang Inklusif

Ketua FKUB Kota Padang Prof. Salmadanis menyampaikan pentingnya memperkuat kerukunan melalui regulasi yang inklusif.

Menurutnya, aturan yang dibuat pemerintah harus mampu memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk hidup berdampingan dengan tetap menghormati keberagaman agama, adat, budaya, dan ras.

“Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” ujar Salmadanis.

Pada akhirnya, membangun kota yang toleran bukan pekerjaan satu lembaga.

Pemerintah dapat membuat kebijakan. Tokoh agama dapat membangun pemahaman. Masyarakat sipil dapat mengawal. Namun, kehidupan yang harmonis hanya akan benar-benar terwujud ketika setiap warga memiliki kesediaan untuk saling menghormati.

Padang kini ingin menunjukkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah.

Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi identitas dan kekuatan sebuah kota.

Karena kota yang maju bukan hanya kota yang memiliki gedung tinggi dan teknologi modern. Kota yang maju adalah kota yang mampu membuat setiap warganya merasa dihargai, diterima, dan memiliki tempat yang sama dalam kehidupan bersama.