Wako Fadly Amran Terima Tim Monitoring Kemendagri, Pastikan Tender Rp371,85 Dimulai

 

PADANG (SUMBARKINI.COM) - Pemerintah Kota Padang menerima dana TKD tambahan sebesar Rp371,85 miIiar. Dana sebesar itu dialokasikan khusus untuk penanganan serta mitigasi bencana.

Tim monitoring yang telah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, diterima Wali Kota Padang Fadly Amran di Rumah  Dinas Wali Kota Padang, Senin, 20 Juli 2026.

"Lebih dari 300 miIiar dana TKD khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Dan Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun juga hadir bersama, memberikan saran masukan dan kami pun juga menyampaikan tentang apa lagi tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai," ujaFadly Amran. 

Fadly Amran mengatakan Pemko Padang tadi telah menandari tentang pembangunan Huntap. Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU.

Fadly mengatakan proses tender untuk berbagai proyek penanganan dan mitigasi bencana tersebut saat ini sudah resmi dimulai. Hal itu dilakukan sesuai saran dan masukan dari tim monitoring. Kita sekaligus akan mengawal tahapan-tahapan yang perlu disinergikan.

Sebelumnya, tim monitoring dari kementerian juga sudah meninjau langsung pembangunan Huntap Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, dan memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis dan percepatan yang sudah dilakukan oleh Pemko Padang pascabencana hidrometeorologi. 

"Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan. Banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastruktur dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” ungkapnya.  

Pemko Padang berharap pemanfaatan dana TKD ini juga menyentuh kebutuhan kawasan relokasi masyarakat tersebut beserta infrastruktur penunjangnya. Pembangunan infrastruktur penanganan banjir di Kota Padang akan mencakup konsep ramah lingkungan (green infrastructure) serta pembangunan infrastruktur skala besar.

Ditegaskan Wali Kota, berdasarkan master plan yang telah disusun Pemko Padang, direncanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi penanganan banjir. Mengingat keterbatasan APBD daerah yang tidak akan mampu merealisasikan megaproyek tersebut dalam target 5 tahun, Pemko Padang berharap rencana pembangunan dua embung ini mendapatkan perhatian khusus (special attention) dari pemerintah pusat agar penanganan banjir bisa tuntas secara paripurna.

“Tadi kami juga menyampaikan bahwasanya di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun juga perlu dikawal bersama-sama. Embung ini bisa dimanfaatkan guna mengantisipasi banjir-banjir besar lagi ke depannya," tambahnya. (*elsi)