Tindak Lanjut Keluhan Warga, Pemerintah Pastikan Antrean BBM dan Fasilitas Kesehatan Bebas Retribusi Parkir

 

DHARMASRAYA (SUMBARKINI.COM) - Pemerintah Daerah bersama Dinas Perhubungan (Dishub) baru-baru ini melakukan inspeksi langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah responsif ini diambil untuk menindaklanjuti laporan dan masukan masyarakat terkait dugaan penarikan retribusi parkir bagi kendaraan yang terpaksa mengantre Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga memakan bahu jalan.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, tim tidak menemukan adanya praktik pungutan retribusi parkir yang dikenakan kepada pengendara yang sedang mengantre BBM.

Meski demikian, Pemerintah tetap memberikan instruksi tegas kepada jajaran Dinas Perhubungan. Petugas di lapangan diminta untuk menjalankan kebijakan secara bijaksana dan humanis. Pemerintah menekankan pentingnya aparat untuk bisa membedakan antara kendaraan yang memang sengaja memarkirkan kendaraannya di bahu jalan umum, dengan kendaraan yang terpaksa berhenti atau berjalan merayap akibat antrean panjang di SPBU.

Secara aturan, pemungutan retribusi parkir sejatinya memiliki niat yang baik, yakni untuk mengendalikan volume kendaraan, menciptakan ketertiban lalu lintas, serta menjaga kenyamanan dan keselamatan warga. Namun, pelaksanaannya ditekankan harus benar-benar tepat sasaran tanpa mengabaikan realitas dan kendala masyarakat di lapangan.

Gratis Parkir untuk Puskesmas dan Posyandu

Dalam kesempatan yang sama, instruksi penting juga dikeluarkan terkait retribusi di sektor pelayanan kesehatan. Dinas Perhubungan diinstruksikan untuk tidak memberlakukan retribusi parkir di area Puskesmas dan Posyandu.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa fasilitas tersebut bukanlah badan usaha atau tempat komersial, melainkan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan dasar. Tempat-tempat ini berfungsi krusial untuk deteksi dini dan pelayanan medis masyarakat luas, sehingga masyarakat harus diberikan kemudahan dan kenyamanan akses tanpa dibebani biaya tambahan.

Konteks Tambahan (Berdasarkan aturan umum Retribusi Daerah):

Sebagai informasi tambahan, isu mengenai retribusi parkir di fasilitas kesehatan maupun bahu jalan kerap menjadi sorotan di berbagai wilayah di Indonesia. Mengacu pada pedoman umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah daerah memang berhak mengelola retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan penuh untuk mengecualikan objek pelayanan umum—seperti fasilitas kesehatan milik pemerintah dan fasilitas sosial—dari kewajiban retribusi demi mengedepankan asas kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas setiap masukan serta kepedulian dari masyarakat. Kedepannya, pemerintah berkomitmen untuk terus mendengar, mengevaluasi, dan menyempurnakan setiap kebijakan agar penerapannya di lapangan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat terbaik bagi publik.

(Febri Rajomudo)