Warga Titipkan Aspirasi, Muhidi Tekankan Pentingnya Suara Masyarakat dalam Pembangunan

PADANG (SUMBARKINI.COM) – Pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak selalu dimulai dari ruang rapat. Ada kalanya, ia berawal dari percakapan sederhana ketika warga bertemu langsung dengan wakil rakyat dan menyampaikan apa yang mereka rasakan sehari-hari.

Ruang dialog seperti itu hadir dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi bersama masyarakat di Masjid Husnul Khatimah, Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (21/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus mengusulkan kebutuhan pembangunan yang dinilai penting bagi lingkungan mereka.

Bagi masyarakat, reses bukan sekadar agenda pertemuan. Di dalamnya ada harapan agar persoalan yang ditemui di lingkungan tempat tinggal dapat didengar oleh pengambil kebijakan dan diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan yang tersedia.

Muhidi mengatakan, turun langsung menemui masyarakat merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD. Aspirasi yang diterima dalam reses selanjutnya dapat menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan proses yang berlaku.

“Kita berkumpul dalam rangka reses. Kita minta masukan dari masyarakat untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada,” kata Muhidi.

Menurut Muhidi, pertemuan langsung dengan masyarakat memberikan gambaran mengenai kebutuhan riil di lapangan. Aspirasi tersebut juga dapat menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah.

“Reses ini sangat strategis karena kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beberapa bulan ke depan akan ada usulan program, sehingga aspirasi masyarakat hari ini sangat penting,” ujarnya. 

Aspirasi bukan sekadar catatan

Dalam sistem pemerintahan daerah, penyampaian aspirasi masyarakat memiliki proses dan tahapan. Tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus karena harus mempertimbangkan kewenangan, perencanaan, kemampuan anggaran, serta skala prioritas pembangunan.

Karena itu, reses menjadi salah satu ruang penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan.

Muhidi menjelaskan, DPRD merupakan mitra kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di tingkat provinsi, DPRD menjadi mitra Gubernur, dengan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Pembangunan yang dimaksud pun tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia.

“DPRD bersama kepala daerah membangun daerah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan,” jelasnya.

Penjelasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa aspirasi warga memiliki jalur yang lebih luas. Apa yang disampaikan dalam pertemuan masyarakat perlu diterjemahkan melalui proses perencanaan dan pembahasan agar dapat dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan.
Muhidi titip perhatian pada masa depan anak

Di tengah pembicaraan mengenai pembangunan, Muhidi juga mengajak masyarakat melihat persoalan yang lebih panjang: masa depan anak-anak.

Menurutnya, perubahan zaman membawa tantangan baru bagi generasi muda. Karena itu, keluarga tidak cukup hanya memastikan anak mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga perlu membangun karakter, keterampilan, kepercayaan diri, serta nilai-nilai agama.

Ia mengajak orang tua menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. “Di tengah kesibukan aktivitas, mari kita duduk bersama anak-anak. Bangun kesadaran mereka tentang pentingnya ilmu dan keterampilan. Jangan hanya dimarahi, tetapi berikan motivasi,” katanya.

Muhidi juga mendorong orang tua membekali anak dengan pendidikan, kemampuan berbahasa asing, keterampilan dan nilai-nilai agama. Baginya, perkembangan zaman bukan sesuatu yang dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan tersebut tanpa kehilangan fondasi nilai yang menjadi pegangan hidup.

“Globalisasi tidak bisa dihambat atau ditolak. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan anak-anak agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanamkan akidah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebersamaan,” ujar Muhidi.

Pesan tersebut memperluas makna pembangunan. Jalan, fasilitas publik dan infrastruktur memang penting, tetapi kualitas manusia yang akan menggunakan dan melanjutkan pembangunan juga tidak kalah menentukan. 

Lurah Kampung Baru Nan XX Ratu Junasli menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, kehadiran Ketua DPRD Sumbar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan langsung usulan pembangunan dan persoalan yang mereka hadapi.

“Ini kesempatan emas bagi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan dan berbagai persoalan lainnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua DPRD Sumbar,” kata Ratu.

Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjaga sehingga berbagai kebutuhan warga dapat diperjuangkan sesuai skala prioritas pembangunan.

Pada akhirnya, nilai sebuah reses tidak hanya terletak pada berapa banyak aspirasi yang disampaikan, tetapi juga pada bagaimana suara tersebut diproses melalui mekanisme yang ada.

Bagi warga, menyampaikan aspirasi adalah langkah awal. Bagi wakil rakyat, mendengarkan adalah bagian dari tanggung jawab.

Dan bagi semua pihak, tantangannya adalah memastikan komunikasi tersebut tidak berhenti sebagai percakapan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan yang transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (Zul/Daan)