Lestarikan Seni dan Budaya Sumbar, Firdaus Dorong Pelaku Seni Lebih Berdaya

 
PADANG (SUMBARKINI.COM) – Melestarikan seni dan budaya Sumatera Barat tidak cukup hanya dengan menjaga kesenian agar tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di balik setiap pertunjukan, ada para pelaku seni yang juga membutuhkan ruang, dukungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pandangan itu disampaikan Anggota DPRD Sumatera Barat, Firdaus, S.H.I, di kantornya DPRD Sumbar, Selasa 15 September 2027.  Menurutnya, pelestarian seni dan budaya harus berjalan beriringan dengan upaya memberdayakan orang-orang yang selama ini menjadi penggeraknya.

“Tidak mungkin kita meminta pelaku seni menjaga seni dan budaya, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri mereka masih mengalami kesulitan. Karena itu, pelaku seni harus diberdayakan dan diberikan ruang untuk berkembang,” ujar Firdaus, yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai wartawan salah satu harian di Sumatera Barat.

Bagi Firdaus, seni dan budaya, baik tradisional maupun bentuk kesenian yang berkembang mengikuti zaman, memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu dijaga melalui ekosistem yang sehat, termasuk dengan menciptakan kesempatan ekonomi bagi para pelakunya.

Ia menilai, ketika pelaku seni memiliki penghasilan dan ruang pertunjukan yang cukup, mereka akan lebih leluasa berkarya sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan.

Sebaliknya, keterbatasan kesempatan tampil dan penghasilan dapat membuat sebagian pelaku seni menghadapi situasi yang tidak mudah. Dalam kondisi tertentu, tekanan untuk menarik perhatian penonton demi mendapatkan saweran atau pemasukan dapat memunculkan bentuk pertunjukan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial.

“Karena itu yang perlu kita bangun bukan hanya aturan, tetapi juga solusi. Pelaku seni harus memiliki pilihan untuk mendapatkan penghasilan melalui pertunjukan yang sehat, menarik, dan tetap menghargai nilai-nilai budaya serta norma yang berlaku di masyarakat,” katanya.

Menurut Firdaus, persoalan seni dan budaya tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi. Pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, pelaku usaha, dan komunitas seni perlu duduk bersama mencari jalan keluar.

Keterlibatannya di tengah komunitas seni menjadi salah satu cara untuk memahami persoalan tersebut secara lebih dekat.

“Saya memilih bergabung dengan Gabungan Pekerja Seni Indonesia (GAPSI) Padang Pariaman dan kemudian dipercaya sebagai ketua. Dengan berada di tengah pelaku seni, kita bisa mendengar langsung bagaimana pandangan mereka terhadap seni dan budaya, apa harapan mereka, serta apa yang mereka butuhkan untuk bisa terus berkarya,” tuturnya.

Memperbanyak Event, Membuka Ruang Penghasilan

Salah satu langkah yang didorong Firdaus melalui GAPSI adalah memperbanyak kegiatan atau event seni dan budaya di Kabupaten Padang Pariaman.

Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang melibatkan pelaku seni, semakin banyak pula ruang bagi mereka untuk tampil sekaligus memperoleh penghasilan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan seniman. Pelaku usaha pendukung seperti penyedia organ, sound system, perlengkapan acara, kuliner, transportasi, hingga usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan juga dapat ikut bergerak.

“Banyak event berarti semakin banyak kesempatan bagi pelaku seni dan pelaku usaha di bidang seni dan budaya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Ini yang harus kita lihat sebagai sebuah ekosistem,” jelas Firdaus.

Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terus mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan dan festival. Bahkan, menurutnya, terdapat upaya untuk menghadirkan sekitar 100 festival dalam setahun.

Bagi Firdaus, semakin hidup ruang berkesenian di daerah, semakin besar pula peluang generasi muda mengenal, mencintai, dan kemudian meneruskan seni serta budaya daerahnya.

“Kalau sektor seni dan budaya bisa memberikan harapan kehidupan yang lebih baik, generasi muda juga akan melihat bahwa berkesenian bukan sekadar hobi, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan dan sumber penghasilan,” katanya.

Aturan Dibutuhkan, Solusi Jangan Ditinggalkan

Di sisi lain, Firdaus menilai perkembangan seni dan budaya tetap membutuhkan aturan yang jelas. Aturan diperlukan untuk memberikan batasan sekaligus kepastian bagi masyarakat, pelaku seni, dan penyelenggara kegiatan.

“Aturan tentu perlu diterapkan. Dasar hukumnya juga harus disiapkan sehingga ada payung hukum ketika terjadi pelanggaran. Tetapi bersamaan dengan itu, solusi bagi pelaku seni juga harus kita siapkan,” ujar alumni IAIN Imam Bonjol yang kini menjadi UIN Imam Bonjol tersebut.

Ia juga mengapresiasi adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, niniak mamak, dan alim ulama di Padang Pariaman.

Menurutnya, kesepakatan bersama tersebut turut mendorong berkurangnya secara signifikan pertunjukan yang dinilai tidak sesuai dengan norma yang ingin dijaga masyarakat setempat.

Namun, Firdaus melihat masih ada pekerjaan lanjutan agar semangat kesepakatan tersebut dapat diterapkan secara lebih konkret hingga tingkat nagari.

“Sayangnya, SKB ini belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan aturan sejenis di tingkat nagari. Kita akan berupaya mendorong lahirnya aturan tersebut di nagari-nagari, termasuk mendorong terbentuknya nagari tanggap budaya di Padang Pariaman,” pungkasnya.

Bagi Firdaus, menjaga seni dan budaya pada akhirnya bukan sekadar mempertahankan sebuah pertunjukan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan para pelakunya tetap memiliki ruang untuk berkarya, memperoleh penghasilan secara layak, serta merasa bahwa masyarakat dan pemerintah hadir bersama mereka.

Dengan demikian, seni dan budaya tidak hanya bertahan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga dapat tumbuh sebagai kekuatan sosial, ekonomi, dan identitas masyarakat Sumatera Barat di masa depan. (Zul/DaAn)