Jemput Dukungan Pusat, Padang Percepat SPAM, TPST-RDF dan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

PADANG (SUMBARKINI.COM) — Di balik pembahasan pembangunan infrastruktur, ada kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda: air bersih, lingkungan yang tertata, serta fasilitas publik yang kembali berfungsi setelah diterpa bencana.

Hal itulah yang menjadi perhatian dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang. Pembahasan juga menyentuh keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta kebutuhan dukungan anggaran pusat.

Fadly Amran datang bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.

Air bersih: dari solusi darurat menuju layanan ke rumah warga

Salah satu pembahasan penting adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand).

Menurut Fadly Amran, kerja sama tersebut telah menemukan titik terang. Pemerintah Kota Padang berharap pengembangan SPAM tidak berhenti sebagai solusi kedaruratan, tetapi dapat diperluas hingga sambungan rumah, terutama bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.

“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.

Bagi masyarakat, arah pengembangan hingga sambungan rumah menjadi bagian penting karena keberhasilan penyediaan air tidak hanya diukur dari berdirinya instalasi, tetapi dari seberapa jauh layanan benar-benar sampai kepada warga.

BPBPK Sumbar menyatakan DED SPAM Unand, termasuk hingga sambungan rumah, ditargetkan rampung pada awal Januari 2027. Setelah itu, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pembangunan direncanakan sepanjang 2027–2028.

SPAM Gunung Pangilun dan persoalan lahan

Perhatian lain diarahkan pada pembangunan SPAM Gunung Pangilun.

Pemko Padang menyampaikan bahwa kebutuhan lahan proyek tersebut sekitar 13.000 meter persegi, sementara lahan yang tersedia saat ini sekitar 8.175 meter persegi.

Kondisi itu membuat aspek teknis menjadi penting. Pemerintah daerah berharap keterbatasan lahan tidak menghentikan rencana pembangunan, sementara BPBPK Sumbar akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia.

Dukungan yang dibahas memiliki pagu indikatif sekitar Rp400 miliar. Namun, angka tersebut merupakan pagu indikatif, sehingga pelaksanaan proyek tetap bergantung pada proses perencanaan, kelayakan teknis, penganggaran, serta tahapan pengadaan sesuai ketentuan.

Fadly menegaskan pentingnya keberlanjutan dukungan pemerintah pusat.

“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang.”

Sampah tidak hanya berakhir di TPA

Persoalan lain yang dibawa ke meja audiensi adalah pengelolaan sampah.

Pemko Padang meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep Refuse Derived Fuel (RDF).

Konsep tersebut diarahkan agar sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Dalam konteks Padang, keberadaan industri semen juga disebut sebagai salah satu peluang pemanfaatan hasil olahan RDF.

Namun, gagasan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak selesai hanya dengan membangun fasilitas pengolahan. Pemilahan dari sumber, terutama rumah tangga, menjadi bagian penting dari rantai pengelolaan.

“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” kata Fadly.

BPBPK Sumbar menyatakan review DED TPST/RDF akan dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.

Pascabencana: jangan sampai ada kebutuhan warga yang tertinggal

Selain air dan sampah, audiensi juga membahas pemulihan kawasan yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Maria Doeni Isa menyampaikan bahwa penanganan kawasan terdampak banjir diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.

Karena itu, seluruh kebutuhan harus diidentifikasi sebelum memasuki tahap lelang.

“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat,” ujar Maria.

Ia juga menyebut pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dibatasi hingga 17 September 2026.

Batas waktu tersebut membuat ketepatan pendataan kebutuhan menjadi penting. Infrastruktur pascabencana bukan semata soal membangun kembali fisik yang rusak, tetapi memastikan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam perencanaan.

Dari meja audiensi ke manfaat yang dirasakan warga

Pertemuan Pemko Padang dan BPBPK Sumbar pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang proyek.

Di balik SPAM ada keluarga yang membutuhkan akses air bersih. Di balik TPST/RDF ada persoalan sampah rumah tangga dan kualitas lingkungan. Di balik rehabilitasi pascabencana ada warga yang membutuhkan kembali infrastruktur dasar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Karena itu, tahapan berikutnya menjadi sama pentingnya dengan kesepakatan yang dibicarakan: penyelesaian desain teknis, kepastian lahan, penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, hingga memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan layanan kepada masyarakat.

Bagi warga Padang, ukuran keberhasilan pada akhirnya sederhana: air bersih lebih mudah diakses, sampah lebih tertangani, dan infrastruktur dasar yang terdampak bencana kembali berfungsi.

Dan dari sanalah pembangunan mendapatkan makna yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.