Identitas Travel Jadi Sorotan, Kementerian Haji dan Umrah Perketat Pengawasan Jemaah di BIM

PADANG (SUMBARKINI.COM) – Kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan jemaah menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) keberangkatan jemaah umrah di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (30/9/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya penggunaan identitas travel yang dinilai perlu diperjelas. Temuan itu langsung ditindaklanjuti melalui pembinaan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, M. Rifki, menegaskan bahwa identitas penyelenggara harus terang sejak jemaah berada di bandara hingga menjalani perjalanan ibadah.

Menurutnya, setiap jemaah idealnya telah menerima kartu identitas sebelum keberangkatan. Kartu tersebut terhubung dengan sistem Nusuk, sehingga informasi mengenai penyelenggara yang memberangkatkan jemaah dapat diketahui ketika dilakukan pemindaian.

“Jemaah yang datang ke bandara harus sudah menerima ID card. Minimal H-1 keberangkatan sudah diserahkan kepada jemaah. Ketika dipindai, akan terlihat travel yang memberangkatkannya,” ujar Rifki.

Jangan Sampai Jemaah Bingung Siapa yang Bertanggung Jawab

Bagi jemaah, identitas travel bukan sekadar atribut atau kartu pengenal. Kejelasan tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan jemaah selama proses keberangkatan.

Karena itu, Rifki mengingatkan PPIU agar menggunakan atribut sesuai dengan izin penyelenggara yang dimiliki.

Jika suatu perjalanan diselenggarakan oleh travel yang memiliki izin tertentu, maka identitas dan atribut yang digunakan dalam proses keberangkatan harus mencerminkan penyelenggara tersebut.

“Kalau izin travelnya A, maka harus menggunakan atribut travel A. Jangan menggunakan atribut travel lain,” tegasnya.

Kementerian Haji dan Umrah memberikan pembinaan kepada sejumlah penyelenggara yang ditemukan memiliki persoalan terkait identitas jemaah maupun penggunaan atribut PPIU.

Langkah tersebut sekaligus menjadi pengingat agar penyelenggara lebih tertib dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mempercayakan perjalanan ibadahnya kepada mereka.

Kantor Cabang PPIU Juga Diminta Terdata

Tidak hanya persoalan keberangkatan di bandara, Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat juga meminta PPIU yang memiliki kantor cabang di Sumatera Barat melaporkan keberadaan kantor tersebut kepada Kanwil Kementerian Haji dan Umrah maupun kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten/kota.

Pendataan dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan aktivitas operasional kantor cabang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang.

Dengan data yang jelas, pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah di daerah juga diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Rifki mengatakan, apabila dalam pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran, pihaknya akan melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Temuan tersebut, lanjutnya, dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat.

“Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan pemeriksaan apabila petugas menemukan dugaan pelanggaran. Temuan tersebut dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Pengawasan Berujung pada Perlindungan Jemaah

Rifki menjelaskan, kewenangan untuk menentukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran berada pada pemerintah pusat. Sementara Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan hasil temuan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Pengawasan di pintu keberangkatan seperti yang dilakukan di BIM menjadi bagian penting untuk memastikan perjalanan ibadah masyarakat berjalan dengan informasi yang jelas dan penyelenggara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi calon jemaah, pesan yang ingin ditegaskan sederhana: sebelum melangkahkan kaki menuju Tanah Suci, pastikan terlebih dahulu siapa travel yang memberangkatkan, apakah identitasnya jelas, dan apakah informasi penyelenggaranya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Sebab, perjalanan umrah bukan hanya soal tiket dan keberangkatan. Di balik setiap koper yang dibawa menuju bandara, ada harapan keluarga, biaya yang dikumpulkan dengan penuh perjuangan, serta kepercayaan jemaah yang harus dijaga sejak awal hingga kembali ke tanah air.