Sekolah Kader Perubahan PKB Padang: Dari Pendidikan Politik ke Penyerapan Aspirasi

PADANG, SUMBARKINI.COM — Pendidikan politik tidak berhenti pada bagaimana seseorang memahami partai atau dinamika kekuasaan. Di tingkat masyarakat, pendidikan politik juga bersentuhan dengan kemampuan membaca persoalan, menyerap aspirasi, memahami kebangsaan, dan menerjemahkan kebutuhan warga ke dalam kerja-kerja perwakilan.

Gagasan itu mengemuka dalam kegiatan Sekolah Kader Perubahan (SKP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang yang berlangsung di Axana Hotel, Kamis (24/9/2026).

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Zalmadi, S.Hum., mengatakan kegiatan kaderisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader agar lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi penghubung antara persoalan warga dengan lembaga perwakilan.

Menurut Zalmadi, keberadaan kader di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari struktur organisasi, tetapi juga mampu memahami berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

Ia menjelaskan, anggota legislatif di tingkat kota, provinsi maupun pusat memiliki fungsi sebagai salah satu saluran aspirasi. Karena itu, menurut dia, kader di lapangan perlu memiliki kemampuan menyampaikan informasi, laporan maupun keluhan masyarakat secara tepat.

“Dengan banyak kader yang kita latih, tentunya semua keluhan masyarakat cepat terserap oleh PKB sehingga PKB akan peka terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat,” ujar Zalmadi.

Ia juga menggambarkan kader sebagai salah satu ujung penghubung partai dengan masyarakat, terutama ketika warga menghadapi berbagai persoalan sosial maupun kondisi darurat.

Dalam konteks tersebut, Zalmadi berharap kader yang mengikuti pendidikan tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kesiapan untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

Dari sisi pembinaan politik masyarakat, Zalmadi menyebut penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai bagian penting dalam proses pendidikan kader.

Menurutnya, kader partai perlu memahami nilai persatuan dan kesatuan serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut menempatkan kaderisasi bukan semata sebagai upaya membangun struktur organisasi, tetapi juga sebagai proses pendidikan mengenai kehidupan kebangsaan.

“Bagaimana PKB mampu merekat, mampu menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pembinaan politik masyarakat secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong kader untuk menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan memahami bahwa aktivitas politik memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik.

Bagi masyarakat, aspek tersebut menjadi penting karena kualitas pendidikan politik pada akhirnya dapat dilihat dari bagaimana orang-orang yang terlibat dalam politik memahami persoalan warga dan menjalankan fungsi representasi secara bertanggung jawab.

Kaderisasi berjenjang

Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif, mengatakan pendidikan politik merupakan bagian dari proses penguatan kapasitas kader. Ia menyebut kader perlu memahami dinamika politik sekaligus memiliki wawasan kebangsaan.

PKB, kata Yusri, memiliki sistem pengkaderan dalam beberapa jenjang, mulai dari tingkat pertama, menengah hingga tinggi.

Pernyataan mengenai penguatan kaderisasi tersebut sejalan dengan pemberitaan mengenai Sekolah Kader Perubahan PKB Kota Padang yang dilaksanakan pada 22–25 September 2026. Kegiatan itu disebut sebagai bagian dari proses kaderisasi politik yang berjenjang dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) DPW PKB Sumatera Barat, Rudi Hartono, menyampaikan bahwa Sekolah Kader Perubahan merupakan bagian dari instruksi DPP PKB yang ditujukan kepada anggota DPRD dari partai tersebut.

Menurut Rudi, kaderisasi diarahkan untuk membangun kesinambungan sumber daya manusia partai, termasuk menyiapkan kader yang memiliki pemahaman organisasi serta kemampuan bergerak di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan harapan agar proses kaderisasi berjalan berkelanjutan.

Ketika kaderisasi bertemu kebutuhan warga

Di luar struktur partai, keberhasilan pendidikan politik pada akhirnya bersentuhan dengan pertanyaan yang sederhana: seberapa jauh pengetahuan yang diperoleh kader mampu diterjemahkan menjadi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat?

Kader yang memahami dinamika politik diharapkan juga mampu mengenali persoalan di lingkungannya, mulai dari kebutuhan pelayanan publik, persoalan sosial, pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga berbagai keluhan warga yang membutuhkan saluran penyampaian.

Dalam sistem demokrasi, partai politik dan kadernya merupakan bagian dari proses representasi. Karena itu, komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil politik menjadi salah satu unsur penting agar aspirasi tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat masuk ke dalam pembahasan kebijakan melalui mekanisme yang tersedia.

Sekolah Kader Perubahan di Padang pun menjadi salah satu ruang untuk membicarakan hal tersebut: bagaimana kader memahami politik sekaligus memahami masyarakat yang menjadi ruang pengabdiannya.

Pada akhirnya, kualitas sebuah kaderisasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti pelatihan. Ukurannya juga berada pada proses setelah pelatihan—ketika kader kembali ke lingkungannya, mendengarkan warga, memahami persoalan, menjaga nilai kebangsaan, dan menjalankan fungsi politik sesuai aturan serta tanggung jawabnya.

Sebab bagi masyarakat, pendidikan politik akan memiliki arti ketika pengetahuan tidak berhenti di ruang pertemuan, tetapi hadir dalam bentuk komunikasi, kepedulian, dan kerja yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (DaAn/Anto)