Lewat SKP, PKB Padang Dorong Kader Bawa Aspirasi Warga ke DPRD

PADANG, SUMBARKINI.COM — Politik pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang terpilih dan siapa yang duduk di kursi parlemen. Lebih jauh dari itu, politik menyangkut bagaimana suara masyarakat didengar, persoalan di lingkungan dikenali, lalu diperjuangkan melalui jalur yang tersedia.

Gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Sekolah Kader Perubahan (SKP) yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang pada 22–25 September 2026.

Memasuki hari terakhir, Jumat (25/9/2026), peserta yang berasal dari tujuh kecamatan di Kota Padang mendapatkan penguatan mengenai pentingnya memahami kehidupan masyarakat sekaligus kemampuan menyerap dan menyampaikan aspirasi.

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Ir. H. Yosrizal Effendi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi DPC PKB Kota Padang dengan anggota DPRD Kota Padang dari PKB. 

“Hari ini adalah hari keempat pelaksanaan Sekolah Kader Perubahan. Di hari keempat ini peserta berasal dari tujuh kecamatan di Kota Padang,” ujar Yosrizal.

Menurut dia, kaderisasi tidak semestinya berhenti pada pemahaman tentang organisasi atau politik praktis. Kader juga perlu memiliki kemampuan mengenali persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat di wilayahnya.

Sebab, bagi masyarakat, aspirasi sering kali bermula dari persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari—mulai dari kebutuhan lingkungan, pelayanan publik, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga berbagai persoalan pembangunan.

“Kami butuh kader-kader yang tahu kondisi masyarakatnya dan mau memperjuangkannya bersama PKB,” kata pria yang akrab disapa Babe tersebut.

Dari Aspirasi Warga Menjadi Bahan Perjuangan

Yosrizal menjelaskan, peserta SKP mendapatkan wawasan dari instruktur LKPP PKB Sumbar. Salah satu kemampuan yang diharapkan tumbuh adalah kecakapan menyaring berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Aspirasi tersebut kemudian diharapkan tidak berhenti sebagai pembicaraan di tingkat lingkungan, tetapi dapat disampaikan kepada anggota legislatif PKB untuk menjadi bahan perjuangan sesuai kewenangan dan mekanisme yang tersedia.

Di titik inilah, menurut Yosrizal, keberadaan kader di tengah masyarakat menjadi penting.

Kader yang hidup dan berinteraksi langsung dengan warga dinilai memiliki kesempatan untuk memahami persoalan secara lebih dekat. Sementara anggota DPRD memiliki saluran kelembagaan untuk membawa berbagai aspirasi tersebut ke ruang pembahasan kebijakan.

“Di Sekolah Kader Perubahan ini dengan wawasan yang diberikan oleh instruktur dari LKPP PKB Sumbar, kader diharapkan punya kemampuan menyaring aspirasi yang beredar di masyarakat, menyampaikan kepada kader partai yang duduk di DPRD Padang untuk diperjuangkan,” tuturnya.

Pola tersebut menggambarkan bahwa pendidikan politik tidak hanya berbicara mengenai bagaimana seseorang menjadi kader, tetapi juga mengenai bagaimana hubungan antara masyarakat, kader dan wakil rakyat dapat dibangun secara berkelanjutan.

Empat Anggota Fraksi dan Aspirasi Lintas Dapil

Yosrizal juga menyebutkan bahwa Fraksi PKB di DPRD Kota Padang saat ini berjumlah empat orang.

Menurut dia, keempat anggota fraksi tersebut telah sepakat untuk membuka ruang perjuangan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi yang berasal dari wilayah di luar daerah pemilihan masing-masing.

Namun, aspirasi tersebut tetap perlu disampaikan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.

“Keempatnya sepakat untuk memperjuangkan aspirasi dari wilayah yang bukan daerah pemilihan kami. Sumbernya tentu dari kader-kader yang dicetak oleh Sekolah Kader Perubahan,” ungkapnya.

Bagi masyarakat, mekanisme seperti ini menjadi penting karena persoalan warga tidak selalu berhenti pada batas administrasi daerah pemilihan. Kebutuhan pembangunan dan persoalan sosial dapat muncul di berbagai kawasan dan membutuhkan perhatian bersama.

Karena itu, keberadaan kader diharapkan menjadi salah satu jembatan komunikasi antara warga dengan wakilnya di lembaga legislatif.

Mengajak Masyarakat Tidak Apatis terhadap Politik

Yosrizal juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang politik sebagai sesuatu yang harus dijauhi.

Menurut dia, politik dapat menjadi ruang pengabdian apabila dijalankan dengan niat dan cara yang baik.

“Jangan alergi dengan politik. Jadikan kegiatan politik itu ibadah. Warnai politik itu dengan kebaikan, lakukan perubahan dan rasakan berkah dari kegiatan politik yang diniatkan ibadah tersebut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan pesan utama yang ingin dibangun melalui kegiatan kaderisasi: keterlibatan politik tidak hanya diukur dari aktivitas menjelang pemilu, tetapi juga dari seberapa jauh seseorang memahami persoalan masyarakat dan ikut mengambil bagian dalam proses penyelesaiannya.

Bagi warga, ukuran manfaat politik pada akhirnya dapat dirasakan dari hal-hal yang konkret: apakah suara mereka didengar, apakah persoalan mereka mendapatkan saluran, dan apakah wakil yang mereka pilih benar-benar memiliki ruang untuk memperjuangkannya.

Sekolah Kader Perubahan pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan empat hari.

Lebih dari itu, kader yang mengikuti pendidikan tersebut diharapkan kembali ke tengah masyarakat dengan kemampuan mendengar, memahami, menyaring dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Sebab, politik yang dekat dengan masyarakat bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan kepercayaan.

Ia juga tentang bagaimana kepercayaan itu dijaga melalui kerja, komunikasi dan keberpihakan pada persoalan nyata warga.

Dan dari sanalah, gagasan “berpolitik untuk membawa manfaat” mendapatkan maknanya: ketika suara masyarakat memiliki jalan untuk didengar dan diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. (Zul/DaAn)